Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan, cara yang efektif untuk melawan dan mencegah gerakan radikalisme itu adalah media sosial. Sebab, media sosial mudah diakses dengan biaya murah dan cepat. Terlebih penggunanya banyak.
Hal itu, disampaikan Hanafi, pada saat acara diskusi “Peran Media Alternatif dalam Kajian Revisi UU Terorisme; Upaya Mencegah Radikalisme di Kalangan Generasi Muda” yang diadakan oleh Social Media For Civic Education (SMCE) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Rabu (24/2/2016) sore.
“Pilihannya ada pada kita, apakah menggunakan medsos untuk menyebarkan radikalisme, atau medsos kita gunakan guna melawan propaganda radikalime, saya yakin di ruangan ini tidak ada yang ingin menggunakan medsos untuk pilihan pertama,” katanya.
Terkait revisi UU Terorisme, Hanafi menyarankan agar Pemerintah harus banyak membuat kebijakan tambahan lainnya untuk pencegahan. “banyak cara melakukan pencegahan, bisa dengan konter narasi, bisa dengan upaya lebih serius mencermati informasi di internet serta percakapan di media sosial,” tambahnya.
Narasumber lainnya, Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria memaparkan beberapa pikiran terkait radikalisme di media sosial diantaranya perlunya Pemerintah Indonesia meminta komitmen dari para pemilik media sosial dan mesin pencari seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google, dan lain-lain.
“Masyarakat banyak terbantu dengan medsos dan mesin pencari, sebaliknya medsos dan mesin pencari juga diuntungkan dengan iklan dari Pemerintah dan warga Indonesia, karenanya pantas kita meminta agar mereka membantu memfilter konten-konten yang merugikan kepentingan nasional Indonesia,” terangnya.
Pendiri komunitas Peduli Asean ini mengatakan, radikalisme memiliki ancaman yang besar di media sosial, karena bisa merusak suasana harmonis keluarga besar bangsa Indonesia, demikian juga separatisme. Padahal imbuhnya, Indonesia sudah menyambut pasar bebas Asean.
“ini sangat pribadi, tinggal kita tanyakan pada diri masing-masing, apakah kita sudah menggunakan akun medsos kita untuk mempromosikan kuliner, produk lokal, budaya Indonesia. Medsos untuk mencegah radikalisme dan propaganda separatisme, dan medsos kita untuk membela kepentingan nasional Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, Sindu Martono dari Mabes POLRI yang juga menjadi pembicara memaparkan bahwa setiap orang bisa melakukan pencegahan terhadap radikalisme sesuai statusnya, seperti Guru, Anggota DPR, ulama, mahasiswa, dan lain-lain.
Sindu Martono juga memaparkan tiga hal yang bisa dilakukan, yaitu memberikan pemahaman ulang, memberikan pengalaman baik dan menggunakan regulasi seperti revisi UU Terorisme.
“Teroris adalah musuh bersama, ia merusak, merugikan kita semua, karenanya kita semua bertanggungjawab mencegah munculnya benih-benih radikalisme pada generasi muda,” paparnya.
Sementara itu Wartawan Senior, Noeh Hatumena yang juga merupakan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia Pusat memaparkan bahwa saat ini media online semakin banyak bermunculan, sementara media cetak semakin berkurang.
Terkait media sosial, Noeh Hatumena juga banyak melihat sisi positifnya seperti menambah perkawanan, mencari informasi. Sementara sisi negatifnya bisa membuat generasi muda kita semakin jarang berinteraksi secara langsung, baik dengan sesama mereka, maupun dengan orang tua.
“Media online semakin digemari, karena tidak sesulit media cetak proses produksinya, media online lebih cepat, namun kecepatan itu harus diimbangi dengan kehati-hatian. Untuk media sosial, mari kita maksimalkan manfaat positifnya,” Ujar pria asal Ambon ini. (Albar)
