Jakarta, Obsessionnews - Jelang May Day atau peringatkan hari buruh se dunia, pihak DPR RI kembali mengingatkan kepada Presiden Jokowi tentang komitmenya memperjuangkan nasib buruh dari upah yang tidak layak. Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, DPR masih terus mendorong agar pemerintah memperjuangkan nasib pekerja Indonesia di tiga kementerian. "Kita terus mendorong Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Meminta agar nasib buruh terus diperhatikan," kata Rieke di DPR, Kamis (28/4/2016). "Hari ini masih terjadi kesenjangan terhadap nasib buruh, ada yang mengadu kepada saya sudah lebih dari 10 tahun bekerja bagian gudang di Bulog, status outsourching tapi gaji masih Rp700 ribu," lanjutnya. Rieke mengatakan, di May Day nanti pasti akan ada demo buruh dengan jumlah yang besar. Aksi ini terus dilakukan, karena mereka merasa sampai saat ini tuntutan mereka untuk bisa hidup layak belum terpenuhi. "Kita berjuang bagaimana may day nanti buruh sudah mendapatkan hak layak. Juga ada otokritik bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga pada pengusaha dan pekerja," ujar Politisi PDIP ini. Rieke mengaku masih memegang komitmen Presiden Jokowi soal Piagam Perjuangan Marsinah. "Marsinah adalah salah satu pekerja di Jawa timur, mendapatkan kekerasan pada orde baru. Makanya dirumuskan Tri Layak Buruh yaitu, pekerja layak, upah layak dan hidup layak," ujarnya. Lebih lanjut dijelaskannya, piagam penghargaan Marsinah merupakan janji Jokowi kepada kaum buruh agar mendapat perlakuan buruh yang ditandatanganinya pada 1 Mei 2014. "Jokowi mengatakan tidak ada negara yang kuat kecuali buruh yang kuat. Untuk itu isi piagam penghargaan Marsinah itu adalah janji seorang calon Presiden terhadap nasib buruh Indonesia," ujar mantan Anggota Komisi IX DPR ini. (Albar)