Masjid Baitussalam Galang Dana dan Shalat Ghaib untuk Rohingya

Purwokerto – Masjid-masjid di daerah menggalang dana untuk warga muslim Rohingya, diantaranya Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto, Jawa Tengah. Terkait situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar yang kembali bergejolak selama beberapa hari terakhir itu, Pengurus/Takmir Masjid Agung Baitussalam menggelar do’a bersama sekaligus mengumpulkan donasi untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat Muslim etnis Rohingya. Sekitar seribu jamaah memadati areal Masjid Agung Baitussalam. Rangkaian do’a bersama diawali dengan shalat Jum’at pada 8 September 2017. Usai pelaksanaan shalat Jumat, Imam masjid Usttadz Nur Sehah AlHafidz langsung mengajak jamaah untuk melaksanakan shalat ghaib. Usai shalat gaib, mereka bersama-sama menggelar doa bersama untuk keselamatan muslim Rohingya di Myanmar. Acara do’a bersama yang dipimpin oleh Dr.H. Abdul Basith,M.Ag.(Dosen IAIN Purwokerto) ini sebagai wujud rasa prihatin terhadap musibah kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. Aksi penggalangan dana kemanusiaan Rohingya dilakukan dengan cara membentangkan spanduk di pagar masjid (terlampir foto spanduk) dan pengumpulan dana di antaranya dengan menyediakan kotak-kotak besar di masjid (terlampir foto kotak galang dana).
Sejak tahun lalu sebenarnya konflik Rohingya di Rakhine State sudah mengemuka dan menjadi perhatian dunia internasional, ASEAN, dan Negara-negara Islam (OKI). Beberapa hari ini berita soal Rohingya sangat mengemuka di berita Regional dan Internasional, tapi lebih ramai lagi di berita nasional dan telah berdampak krisis Rohingya, Myanmar menuai kemarahan dunia muslim. Isu Rohingya memang memang persoalan yang menahun di Myanmar yang belum terselesaikan hingga saat ini karena masalahnya sangat komplek. Rohingya, dan bagaimana mereka muncul di Myanmar, menjadi isu kontroversial. Sebagian sejarawan mengatakan kelompok ini sudah berasal dari ratusan tahun lalu. Pemerintah Myanmar berkeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan. Mereka tinggal di salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, dan gerakan serta an akses mereka terhadap pekerjaan sangat dibatasi. Di sisi lain, penduduk Rohingya merasa bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar.
Ketua Pengurus/Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, Dr HM Hizbul Muflihin MPd, menyampaikan terima kasih kepada upaya diplomasi Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam meredam krisis Rohingya di Rakhine State. Hal ini karena sampai sekarang hanya Indonesia yang bisa membuka akses komunikasi terhadap otoritas Myanmar. “Pemerintah Indonesia telah juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Bangladesh. Melalui komunikasi ini, Indonesia berencana mengirimkan bantuan kepada para pengungsi dari Rakhine yang lari ke perbatasan Bangladesh.” “Prinsipnya kita bersepakat agar peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi perikemanusiaan ini segera dihentikan oleh seluruh pihak yang berkonflik di Myanmar. Kecaman kita tentunya tak hanya kepada pemerintah Myanmar saja, namun juga kepada kelompok Rohingya supaya tidak melakukan tindakan yang anarkis juga,” tuturnya. Ia menegaskan, masalah etnis Rohingya bukan semata masalah antara Indonesia dan Myanmar. “Untuk itu menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk negara-negara adidaya dan mendesak PBB agar terusmenjalin diplomasi dan segera menyudahi krisis kemanusiaan di Rakhine,” tandasnya. (Red)
Sejak tahun lalu sebenarnya konflik Rohingya di Rakhine State sudah mengemuka dan menjadi perhatian dunia internasional, ASEAN, dan Negara-negara Islam (OKI). Beberapa hari ini berita soal Rohingya sangat mengemuka di berita Regional dan Internasional, tapi lebih ramai lagi di berita nasional dan telah berdampak krisis Rohingya, Myanmar menuai kemarahan dunia muslim. Isu Rohingya memang memang persoalan yang menahun di Myanmar yang belum terselesaikan hingga saat ini karena masalahnya sangat komplek. Rohingya, dan bagaimana mereka muncul di Myanmar, menjadi isu kontroversial. Sebagian sejarawan mengatakan kelompok ini sudah berasal dari ratusan tahun lalu. Pemerintah Myanmar berkeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan. Mereka tinggal di salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, dan gerakan serta an akses mereka terhadap pekerjaan sangat dibatasi. Di sisi lain, penduduk Rohingya merasa bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar.
Ketua Pengurus/Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, Dr HM Hizbul Muflihin MPd, menyampaikan terima kasih kepada upaya diplomasi Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam meredam krisis Rohingya di Rakhine State. Hal ini karena sampai sekarang hanya Indonesia yang bisa membuka akses komunikasi terhadap otoritas Myanmar. “Pemerintah Indonesia telah juga menjalin komunikasi dengan pemerintah Bangladesh. Melalui komunikasi ini, Indonesia berencana mengirimkan bantuan kepada para pengungsi dari Rakhine yang lari ke perbatasan Bangladesh.” “Prinsipnya kita bersepakat agar peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi perikemanusiaan ini segera dihentikan oleh seluruh pihak yang berkonflik di Myanmar. Kecaman kita tentunya tak hanya kepada pemerintah Myanmar saja, namun juga kepada kelompok Rohingya supaya tidak melakukan tindakan yang anarkis juga,” tuturnya. Ia menegaskan, masalah etnis Rohingya bukan semata masalah antara Indonesia dan Myanmar. “Untuk itu menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk negara-negara adidaya dan mendesak PBB agar terusmenjalin diplomasi dan segera menyudahi krisis kemanusiaan di Rakhine,” tandasnya. (Red) 




























