Lifetime Achievement 2017, JK Sang Negarawan

Lifetime Achievement 2017, JK Sang Negarawan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (Foto: Istimewa)

Tak berlebihan jika mengatakan kalau lebih dari separuh usia H.M. Jusuf Kalla –yang di 2017 ini mencapai 75 tahun– dihabiskan untuk membaktikan dirinya kepada bangsa dan negaranya. Baik dalam kapasitasnya sebagai pengusaha dengan sejumlah perusahaan yang mempekerjakan ribuan orang, sebagai politisi dengan jutaan pendukung, dan sebagai pegiat sosial serta keagamaan yang kahadirannya dirasakan seluruh bangsa Indonesia.

Ada tiga hal yang memberi warna dari seorang JK yakni seorang saudagar, organisator, politisi, dan pegiat sosial serta keagamaan. Sebagai keluarga saudagar, wajarlah kalau ia akrab dengan dunia bisnis yang sukses mengawal karier di bendera NV Hadji Kalla. Sebagai organisatoris, ia sudah memulainya bahkan sejak masih SMA dan mahasiswa dengan aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 – 1964, kemudian berlanjut sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Ketika menjadi pengusaha ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan.  Sementara di politik, Golongan Karya (Golkar) telah menempanya sebagai politisi tangguh sampai kemudian ia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.

Kepiawaian itu telah mengantarkan pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 ini ke dunia pemerintahan sebagai menteri di dua presiden yakni ketika Presiden RI dijabat Abdurrahman Wahid dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri. Sampai kemudian dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2004, ia bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan kemenangan yang signifikan dan menempatkannya sebagai Wakil Presiden RI mendampingi SBY. Keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menjadi salah satu pemimpin negara, tak membuat ia melupakan pada hal –hal yang berbau sosial. Terbukti, melalui Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Munas XX untuk periode 2014-2019.

Selama kepemimpinan JK, PMI berkembang pesat dan disegani banyak kalangan. Sejak kepemimpinan dipegang JK PMI menjelma menjadi lembaga penolong dan kemanusiaan terdepan dalam menangani berbagai persoalan sosial kemanusiaan di tanah air. Bahkan, JK juga ‘menyulap’ PMI sebagai organisasi yang tak hanya disegani di dalam negeri, tapi juga dihormati di luar negeri. Tak heran jika permintaan palang merah internasional kepada JK untuk berkontribusi dalam misi kemanusiaan sangat tinggi.

Menjadikan Masjid Sebagai Benteng Keimanan

Selain itu ia juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia JK tentu memberi perhatian dan berharap agar umat menjadikan masjid sebagai tempat, sebagai benteng keimanan umat, dan juga tempat umat beribadah disaat juga tentu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang tentu bermanfaat.

JK selalu berpesan agar masjid dapat dijadikan tempat untuk memakmurkan masyarakat, untuk menangkal pemikiran yang menyimpang. “Menjaga bagaimana masjid memakmurkan masyarakat kita agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan harapan dan pemikiran-pemikiran pada masyarakat. Itulah yang kita inginkan,” pesan JK ketika membuka Seminar Internasional The Muslim World League (MWL) atau Rabithah Al-‘Alam Al-Islami tahun lalu.

Di sisi lain, banyak hal dilakukan JK untuk memajukan pembangunan dan peran masjid dalam mendukung pembangunan nasional dengan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, JK membentuk Tim Implementasi Aplikasi Android Dewan Masjid Indonesia (DMI). Hasilnya telah mendaftarkan (registrasi) sebanyak 5.201 masjid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia lengkap dengan nama dan alamat masjidnya. Tim pengembang aplikasi ini terus membuat berbagai fitur menarik untuk memudahkan para pengguna aplikasi DMI mencari informasi terkait masjid. Karena fitur-fitur itu  meliputi jadwal sholat berdasarkan lokasi dari Global Positioning System (GPS), penampilan jadwal kegiatan masjid per pekan, dan penyusunan jadwal kegiatan da’i/ muballigh secara otomatis dari jadwal masjid, serta pengingat (reminder) bagi jadwal kegiatan da’i/mubaligh.

Dengan berbagai fitur ini, kami berharap agar umat dapat melihat jadwal kegiatan kajian di beberapa masjid terdekat dan lain-lain. Selain fitur-fitur baru itu, tentu saja masih diperdalam fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya antara lain: bagi umat : arah kiblat, mencari masjid terdekat, menandai masjid baru, tanya-jawab da’i, undang da’i, tanya jawab da’i dan lain-lain.

Pengurus masjid dapat juga melakukan pengelolaan data kajian/ kegiatan masjid. Sedangkan bagi da’i, selain untuk merespon undangan dan tanya jawab, mereka dapat juga melakukan pengelolaan atau memonitor jadwal kegiatan kajian beserta sistem pengingatnya.

Jujur dan Egaliter

Seperti karakternya yang terbuka, jujur dan egaliter, begitulah  JK menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin negara, politisi, maupun pemimpin organisasi sosial dan kemasyarakatan. Jika ada sesuatu yang harus dikatakan atau diungkapkan, selama itu demi kebaikan bersama rakyat, maka ia akan ungkapkan tanpa harus merasa khawatir dan tanpa harus ada pertimbangan politis dan lainnya, Nothing to lose.

Satu lagi, adalah keberanian dan kegigihannya untuk menjalankan tugas. Ia pantang menyerah jika tugasnya belum selesai. Ini dibuktikan dalam banyak penugasan yang ia jalankan. Dan peristiwa paling tak terlupakan adalah kehadirannya sebagai juru damai ketika pecah konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah tahun 2001. Serta sejumlah peristiwa lainnya yang berhasil sukses ditangani.

Sebagai Wakil Presiden, ia juga kerap mengambil keputusan secara lugas dan tegas. Hal itu bisa dibuktikan dari sejumlah masalah yang mengemuka di negeri ini. Salah satu contohnya adalah soal polemik perlu tidaknya Ujian Nasional (UN). Ia langsung menegaskan bahwa UN tetap dilaksanakan. Seketika polemik pun berhenti.

“Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya,” kata JK. Ia menilai keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan. Maka, ia pun tampil sebagai sosok pemimpin yang berada di atas namun peduli terhadap persoalan-persoalan yang membumi.

Satu yang menarik dari seorang JK adalah kemauannya untuk mendengarkan masukan dari banyak pihak selama hal itu diperlukan untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah yang ada secara cepat dan tepat. Satu hal sudah dibuktikan ketika ia menjadi pendamai di Poso dan perintis perdamaian Aceh.

Selain itu, ia juga gesit dalam menjalankan tugas yang diembannya. Sebagai Ketua Umum PMI, misalnya, ia termasuk yang tidak mau lembaganya itu lamban dalam melayani masyarakat. Tak jarang ia terjun langsung di beberapa daerah bencana.

Organisasi yang dipimpinnya itu, kata JK, bisa cepat, karena didukung tiga faktor, yakni tersedianya relawan, peralatan yang lengkap, serta adanya pelatihan.

“Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka gerak cepat dalam membantu bencana akan mudah dilakukan,” tegasnya.

Pernah suatu ketika ia mengkritik pejabat dan anggota DPR yang pelesiran ke luar negeri di tengah bencana alam di negeri sendiri. JK ‘marah’ dan menyesalkan banyaknya pejabat pemerintah yang meninggalkan Tanah Air saat musibah bencana alam menimpa Indonesia. Sementara penanganan bencana berjalan lambat dan tanpa arah. Tampaknya menjadi ketua PMI ini, bukan hanya sesuai dengan cita-cita JK, tapi juga sangat sesuai dengan slogan JK yaitu “Lebih cepat lebih baik.” PMI yang bergerak dalam berbagai masalah kemanusiaan tentu tidak akan bisa bekerja efektif dengan gerak yang lambat.

Sejak kepemimpinannya, PMI mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Selain melengkapi alat pendukung juga terdongkraknya etos kerja para pengurus dan relawan PMI.

Rasanya, tak berlebihan kalau kiprah dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara mendapatkan apresiasi yang tak pernah henti. Termasuk sebagai penerima “Lifetime Achievement Award” tahun ini.

Negara Lain Pun Mengakui

Adalah kebanggaan ketika pada 17 Maret 2017 lalu, civitas akademika Rajamangala University of Technology Isan yang berbasis di Thailand memberikan julukan peacemaker alias sosok yang mau bergerak untuk kedamaian kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Julukan ini diberikan karena JK banyak memberi kontribusi untuk penanganan konflik di Asia.

Wakil Presiden bidang Akademis serta Kualitas Pendidikan Rajamangala University of Technology Isan, Chalempon Yungklang, memaparkan bahwa kontribusi dan dedikasi Jusuf Kalla tak hanya dikenal di Indonesia. Ia juga mendapat pengakuan internasional sebagai seorang peacemaker dan sebagai bentuk penghargaan, Rajamangala University memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada JK.

“Tidak berlebihan untuk mengakui Jusuf sebagai seorang pencipta kedamaian. Sebab, meski Kalla sibuk sebagai politisi dan pebisnis, ia masih menyempatkan diri untuk terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penjagaan kedamaian,” tegas Chalempon. Contohnya dalam penanganan pemberontakan di Aceh yang berlangsung sejak 1976 dan berakhir di tahun 2005. Dimana, ketika itu Universitas of Technology Isan melakukan kajian tentang konflik tersebut dan melihat JK memiliki peranan besar dalam penyelesaian konflik panjang tersebut dimana ia memegang posisi sebagai negosiator dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka.

JK juga memiliki andil untuk menyelesaikan konflik di Poso yang berlatar agama. Ia berhasil mencari win-win solution kepada pihak-pihak yang berkonflik di sana. Tak hanya itu, kajian universitas tersebut juga menyebutkan bahwa JK aktif berkontribusi untuk Asian Peace and Reconcilliation Council (APRC). Karena itulah, civitas akademika sepakat agar JK memberikan pandangan dan masukannya, terutama soal konflik Laut Cina Selatan.

Tentu saja, gelar Doktor Honoris Causa dan pujian yang diberikan kepada JK sebagai bentuk pengakuan terhadap perjuangannya, selaku wakil Indonesia, dalam menjaga kedamaian dan tentu saja menjadikan nama Indonesia harum di forum dunia.

Gelar doktor Honoris Causa yang diberikan kepada JK tersebut sejatinya bukan hal baru. Ia sudah menerima 9 gelar serupa. Tiga dari luar negeri dan selebihnya dari universitas ternama dalam negeri.

Pertama kalinya JK mendapatkan gelar doktor HC dari Universitas Malaya di Malaysia. Di Jepang, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Soka Daigaku atau Universitas Soka di Kota Hachioji, Tokyo. JK mendapat gelar doktor kehormatan karena dinilai sebagai tokoh perdamaian yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah di Indonesia. JK juga menerima penghargaan dari pemerintah Kamboja juga sebagai tokoh perdamaian dunia.

Ihwal sebagai tokoh perdamaian pun diakui masyarakat Poso, Sulawesi Tengah. Terbukti ia menerima penghargaan Inisiator Perdamaian dari Pemerintah Kabupaten Poso. Bupati Poso ketika itu, Piet Inkiriwang yang langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wapres JK saat acara Poso Harmoni. “Waktu itu Poso kan mengalami kerusuhan dan tak ada pejabat yang datang ke sini waktu itu, tapi yang datang Pak JK. Itu awal sejarahnya beliau datang ke sini berulang-ulang melalui pertemuan-pertemuan,” kata Piet menjelaskan upaya JK membangun perdamaian di kabupaten tersebut. Kini, keadaan kota Poso saat ini sudah jauh berubah menjadi kawasan yang lebih kondusif dari sisi keamanan.

Tak hanya Poso yang merasakan ‘tangan dingin’ JK dalam mendamaikan. Aceh, juga merasakan dengan Perjanjian ‘Helsinki’ nya. Hebatnya, ia mampu menjalankan misi damai itu secara senyap pada 12  tahun lalu. Karena, “Yang terpenting dalam proses pencapaian suatu perdamaian itu adalah dengan pembicaraan tidak terbuka, tidak boleh diketahui selain yang berkonflik. Kalau hasil pemikiran itu diketahui seluruh rakyat pasti akan banyak yang protes. Itulah kenapa proses Perjanjian Helsinki itu tertutup selama enam bulan,” kata JK waktu itu.

Memang, untuk menjaga proses penyusunan draf Perjanjian Helsinki hingga penandatanganannya tidaklah mudah. Itu hanya bisa dilakukan kalau punya leadership dan kecerdasan. Upaya JK untuk mencapai kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang saat itu dipimpin oleh Panglima Jenderal Endriartono Sutarto, juga dilakukan secara senyap. (Sahrudi)

Artikel ini juga dimuat di Majalah Mens Obsession Edisi Mei 2017.

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.