Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP sebagai prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2017. Selain karena dampak kerugian negara yang besar, proyek ini mempunyai implikasi serius terhadap administrasi kependudukan di Indonesia.
“Jadi kita fokus dan kita konsen. Kita tidak bilang bisa selesai di 2017, tapi kita akan jadikan ini sebagai salah satu perkara yang memang harus terus didalami karena kalau kita sampaikan selesai di 2017, sementara masih ada aktor-aktor lain yang diproses tentu tidak tepat juga,” ungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Kasus pengadaan e-KTP dengan proyek senilai Rp 6 triliun itu merupakan korupsi yang serius. Sebab, korupsi ini sudah lama terjadi dan menyebabkan kerugian negara yang besar yakni Rp 2,3 triliun. Perhitungan angka kerugian negara tersebut diperoleh KPK dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebanyak 250 saksi yang sudah diperiksa KPK dan 2 orang dijadikan sebagai tersangka, masing-masing Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, serta mantan Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Irman.
Sugiharto dan Irman diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.
KPK akan terus melakukan pengembangan dengan memeriksa sejumlah saksi potensial yang dianggap memiliki hubungan erat dengan kasus ini. Pemeriksaan ini dilakukan untuk merampungkan berkas perkara kedua tersangka dan guna mengungkap aktor lain di balik kasus ini.
“Dilakukan pemeriksaan karena beberapa waktu belakangan mulai mengkonfrontir saksi-saksi penting dan juga mempertemukan dengan berbagai beberapa saksi untuk memastikan pertemuan maupun komunikasi-komunikasi yang menurut tim penyidik untuk mengungkap skandal proyek e-KTP,” katanya. (Has)
