Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, wacana belajar sehari penuh di sekolah atau dikenal full day school yang diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, implementasinya harus didahului kajian yang utuh. “KPAI menilai Menteri baru tidak harus membuat kebijakan baru, apalagi tanpa didahului kajian yang matang. Akibatnya justru akan merugikan anak,” tandas Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh dalam pernyataan sikapnya yang diposting di WA group POLITIK PENDIDIKAN, Selasa (9/8/2016). Menurut Ni’am, kebijakan pendidikan apalagi yang bersifat nasional tidak bisa didasarkan pengalaman orang perorang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh parsial. “Tidak boleh hanya berdasar kepada pengalaman pribadi. Jangan sampai tiba masa tiba akal. Kebijakan yang diambil akan berdampak sangat luas, jadi butuh kajian utuh!" seru Ketua KPAI. Ni’am menuturkan, masing-masing siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda. “Siswa yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan. Menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah dapat mengganggu intensitas interaksi anak,” paparnya. Menurutnya, anak-anak butuh interaksi dengan teman sebaya di sekolah, teman di lingkungan tempat tinggal, dan dengan keluarga di rumah. “Dengan kebijakan fullday school, pasti intensitas pertemuan anak dan orang tua juga pasti akan berkurang,” ungkap dia. “Apalagi, tidak semua ortu bekerja keluar rumah. Ini akan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak,” tambahnya. Ni’am membeberkan, masing-masing keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda, tidak bisa digeneralisasikan bahwa fullday school itu menyelesaikan semua masalah anak. "Tidak semua orang tua (siswa) itu bekerja,” terangnya. Artinya, jelas dia, jangan dibayangkan kondisi seluruh orang tua di Indonesia hanya seperti yang dialami oleh Mendikbud. “Kebijakan nasional harus didasarkan kepada kajian yang utuh," pintanya. Soal Waktu belajar, lanjut Ni’am, KPAI melihat tidak banyak menjadi masalah. Karena seiring dengan keragaman kondisi anak, orang tua, dan masyarakat, sudah terfasilitasi dengan model pembelajaran yang beragam, ada yang normal dan ada yg fullday school. “Sehingga orang tua diberikan keleluasaan untuk memilih. Bahkan, dalam kondisi tertentu, anak jangan lama-lama di sekolah, agar cepat berinteraksi dengan orang tua. apalgi yang kelas 1 SD," ungkapnya pula. Untuk menjawab permasalahan anak, Ni’am mengemukakan, perbaikan kebijakan harus berporos pada anak. "Membaca pertimbangan mendikbud dalam mengusulkan kebijakan ini, lebih karena faktor menyesuaikan dengan ortu yang bekerja, sehingga jadwal anak diubah,” ujarnya. Ni'am juga menilai, dari sisi paradigma sudah bermasalah. Pasalnya, tegas dia, penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. Tidak hanya dengan "mengandangkan" anak di sekolah semata. “Tanpa ada perbaikan sistem pendidikan dengan spirit menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah,” pungkasnya. Ia pun mengingatkan, ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam wacana fullday school;(i) penambahan beban guru;(ii) penambahan biaya u kegiatan (iii) penyesuaian kegiatan anak dan ortu yang sudah ada (iv) ortu yang tidak bekerja (v) anak yang harus membantu orang tua (vi) keragaman kondisi sosial di berbagai daerah. Ni’am menyatakan, KPAI siap memberi masukan dan segera akan bertemu dengan Mendikbud. “Niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik, dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan,” kata Ketua KPAI. (Red)