Korupsi, Dampak dan Penanggulangannya

Oleh: KH M. Zuhri Zaini, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

 

Di antara penyakit masyarakat yang telah lama menjangkiti dan bahkan mewabah pada bangsa kita adalah tindak korupsi. Tindak korupsi ini sering tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi melibatkan banyak orang dalam bentuk persekongkolan antara mereka, maka terjadilah apa yang disebut kolusi. Kolusi pada umumnya dipicu oleh adanya kepentingan bersama, atau sekadar adanya kedekatan personal berdasarkan kekerabatan, persahabatan, atau karena perasaan satu kelompok (in-group).

Motif terakhir ini disebut nepotisme. Korupsi dalam segala bentuk dan motifnya sangat membahayakan dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ibarat penyakit, korupsi adalah kanker atau tumor, yang bila dibiarkan menjangkiti tubuh bangsa atau masyarakat akan dapat menghancurkan dan membunuhnya cepat atau lambat. Dan ia bagaikan wabah yang dapat dengan cepat menyebar di tengan masyarakat yang dijangkitinya bila tidak segera dicegah dan dibasmi.

Ironisnya, tindak korupsi begitu samarnya sehingga tidak mudah dikenali terutama oleh kebanyakan orang. Sehingga banyak terjadi, karena sering membagi-bagi uang kepada masyarakat, seorang koruptor begitu dihormati dan dicintai. Padahal apa yang ia berikan tidak ada artinya bila dibanding dengan hak-hak rakyat yang dia rampok. Hanya karena kepandaian memoles citra sehingga ia tidak dibenci, melainkan dicintai bak pahlawan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi tidak hanya merusak bidang ekonomi saja, tetapi juga politik dan bahkan hukum. Kekayaan melimpah negeri kita yang seharusnya menjadi modal menyejahterakan rakyat, justru menjadi penyebab kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Ketika rakyat bersusah payah bekerja dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk negara dalam bentuk setoran pajak atau pungutan-pungutan lain, dalam waktu yang sama di pihak lain, banyak orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan (baca: penguasa/pejabat) yang seenaknya menikmati uang negara, yang notabene uang rakyat, dengan tanpa hak. Kekayaan negara yang seharusnya dikelola untuk sebesar besar kemakmuran rakyat benyak dirampok oleh para pemegang amanah pengelolaan kekayaan tersebut. Maka tidak heran kalau kemudian banyak bermunculan orang-orang kaya mendadak di kalangan mereka. Sementara rakyat yang seharusnya menikmati kekayaan negerinya justru tetap miskin dan terbelakang. Kita saksikan betapa banyak rakyat negeri ini yang sering menderita kelaparan, padahal mereka hidup di daerah yang kekayaan alamnya melimpah. Lihat kehidupan masyarakat di pedalaman Papua, Kalimantan, dan beberapa daerah lain.

Dalam bidang hukum, KKN telah merusak sendi-sendi keadilan, yang saat ini menjadi barang mewah dan mahal, yang hanya bisa didapat oleh mereka yang berduit dan berkuasa. Dalam praktik peradilan, pasal undang-undang telah dijadikan komoditas yang diperdagangkan oleh orang atau lembaga yang seharusnya memberi keadilan kepada pencari keadilan. Ironisnya, rakyat (terutama di tingkat bawah) dalam keadaan tidak berdaya dengan terpaksa harus membeli keadilan berapapun harganya, dengan segala upaya dan daya yang ada pada diri mereka. Maka tindakan korupsi seorang penguasa akan melahirkan koruptor-koruptor di kalangan rakyat. Dan ini terjadi tidak hanya pada kasus-kasus berat tetapi juga pada kasus-kasus ringan namun bersifat masif. Misalnya, praktik damai dengan memberi imbalan (sogok) yang dilakukan pelanggar aturan lalu lintas ketika akan ditilang oleh petugas yang berwenang. Di samping itu, sering seorang petugas meminta imbalan kepada masyarakat, padahal dia telah digaji oleh negara dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang politik keadaannya tidak lebih baik. Korupsi terjadi hampir di semua lini dan level. Mulai dari kalangan elite sampai bagian bawah masyarakat, dari kalangan yudikatif dan eksekutif sampai kalangan legeslatif yang seharusnya melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Dan ini terjadi mulai dari hulu (rekrutmen) sampai ke hilir (pelaksanaan tugas jabatan mereka). Bukan rahasia lagi behwa ketika seseorang akan menjadi pejabat/pegawai, dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit di luar biaya resmi sebagai pelicin, tergantung nilai strategis posisi jabatan tersebut.

Dan yang sangat memprihatinkan adalah ketika seseorang akan menjadi wakil rakyat (baca: anggota Dewan), dia tidak hanya harus mengeluarkan biaya yang resmi menurut undang-undang, tetapi banyak pungutan yang harus dibayar, termasuk kepada partai yang merekrutnya. Lebih dari itu adalah money politics yang harus ditabur kepada masyarakat agar mau mendukungnya, baik berupa uang maupun dalam bentuk lain. Dan dana untuk itu tidaklah kecil, dan tentu menjadi beban yang sangat memberatkan kepada calon pejabat yang seharusnya difasilitasi oleh partai yang merekrutnya dan komunitas masyarakat yang mendukungnya, karena seorang wakil rakyat pada hakikatnya bekerja untuk rakyat melalui partai yang merekrutnya.

Praktik seperti ini pada hakikatnya telah mendidik rakyat untuk berprilaku korup. Maka, di mata mereka, jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah yang harus ditunaikan kepada yang berhak, yakni rakyat. Tetapi telah dianggap peluang untuk mendapat fasisiltas dan keuntungan pribadi, dan dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Bukan hanya oleh pejabat dan calon pejabat, tetapi justru oleh masyarakat yang seharusnya mendapat pelayanan cuma-cuma pejabat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada perilaku masyarakat pada Pemilu, di mana mereka tidak mau memilih selain calon yang memberi imbalan (money politics). Dan kalau perlu, melalui tawar-menawar layaknya barang dagangan. Padahal itu indikasi yang sangat jelas akan ketidakjujuran si calon tersebut, yang sudah barang tentu pada gilirannya cepat atau lambat akan merugikan masyarakat sendiri.

Memang, ini lingkaran setan dan benang kusut yang sulit diurai, dan sulit menentukan dari mana harus dimulai pembenahannya. Ujung-ujungnya, tentu bisa ditebak, bila si calon telah menduduki jabatan, dia akan berhitung berapa uang yang telah dikeluarkan dalam meraih jabatan tersebut, dan berapa keuntungan yang harus dan bisa didapat dari jabatannya, baik secara resmi maupun yang tidak resmi, termasuk melalui tindakan-tindakan korup. Tentu, mereka tidak ingin merugi, bahkan sebaliknya harus mendapat untung/laba.

Kita tahu bahwa gaji (imbalan yang sah) pejabat sebagian besar pejabat di Indonesia tidak akan cukup untuk hidup mewah dan menjadi kaya sepeti para pengusaha. Jelas untuk hidup seperti itu, seorang pejabat tidak dapat hanya mengandalkan gajinya. Ia harus mempunyai pemasukan dari usaha pribadinya atau dari penyalahgunaan wewenangnya, dengan menerima sosgokan atau mengambil hak rakyat yang dikorupsinya.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya, banyak di antara mereka yang hanya mau memberikan pelayanan kepada orang yang mau memberikan imbalan (suap/sogok), walaupun pelayanan dan fasilitas yang diberikan melanggar aturan yang berlaku. Dan yang sangat memprihatinkan praktik suap/sogok ini tidak hanya terjadi antarperorangan tetapi juga melibatkan lembaga, bahkan antarlembaga.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pengesahan undang-undang atau anggaaran oleh Dewan, sering pihak yang berkepentingan (pemerintah pusat maupun daerah) memberikan imbalan atas persetujuan yang diberikan oleh pihak Dewan. Sudah barangtentu orientasi undang-undang maupun program lebih berorientasi kepada kepentingan pihak pemesan dan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan rakyat yang mereka wakili. Maka, terjadilah kolusi antara pejabat maupun antara pejabat dan penguasa atau pihak swasta lain, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Dalam keadaan seperti ini rakyatlah yang menjadi korban dan menderita kerugian karena hak-hak mereka tidak diberikan, bahkan tidak terpikir oleh pihak-pihak yang seharusnya melayani kepentingan mereka.

Yang sangat memprihatinkan adalah bila perilaku korup itu terjadi dalam bidang pendidikan sebagai suatu upaya mempersiapkan generasi penerus yang baik dan unggul. Ironisnya, perilaku korup di bidang ini sering melibatkan anak didik. Misalnya, jual beli jawaban dan bocoran soal, baik oleh pejabat/tenaga pendidik atau kependidikan maupun pihak lain, baik dengan imbalan materi maupun sekadar menjaga reputasi/nama baik lembaga. Hal ini akan lebih berbahaya bila berkaitan dengan pendidikan guru. Karena ini akan berdampak terhadap murid-muridnya yang diharapkan menjadi pemimpin masa depan. Demikian pula dalam pelaksanaan tes masuk sekolah atau perguruan tinggi. Banyak terjadi dalam penentuan pelulusan tes didasarkan pada besar kecilnya sumbangan yang diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, hanyalah orang berduit yang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang baik. Padahal pelayanan pendidikan seharusnya diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa pandang bulu. Dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah.

Lalu, bagaimana upaya pencegahan, atau setidaknya pengurangan, KKN? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah. Karena permasalahannya sangat kompleks, melibatkan hampir semua lapisan dalam masyarakat dan juga mengikuti perilaku atau karakter manusia yang hampir dianggap suatu kewajaran. Lebih-lebih bila dampaknya tidak dirasakan secara langsung, bahkan sering dirasakan menguntungkan oleh pihak-pihak tertentu walau hanya keuntungan sesaat.

Banyak orang berteriak-teriak tentang pemberantasan korupsi hanya karena dirinya kebetulan menjadi korban tindak korupsi. Tetapi, bila tindak korupsi yang terjadi dirasa tidak merugikan, bahkan sebaliknya dirasa menguntungkan dirinya atau orang dekatnya, maka dia bungkam seribu bahasa. Hanyalah orang-orang yang jujur dan sehat nuraninya yang mampu melihat segala sesuatu dengan jernih, sehingga yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah, sekalipun mungkin merugikan kepentingan dirinya. Dan orang seperti itu masih ada, walau tidak banyak. Kepada merekalah kita berharap perbaikan keadaan ini.

Dalam keadaan yang sangat sulit dan hampir menimbulkan keputusasaan ini, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap optimis. Kita harus bercermin kepada tokoh-tokoh pembaharu dan perbaikan dunia seperti para nabi, para ulama pewaris mereka, dan yang lain-lain. Kita tahu mereka muncul dalam masyarakat yang telah terjerumus ke dalam jurang dekadensi moral yang parah. Tetapi berkat kegigihan, kesabaran yang tak kenal putus asa, keyakinan akan kebenaran misi mereka, serta kearifan dan akhlak mereka yang luhur, secara bertahap mereka mampu mengubah masyarakatnya dari biadab menjadi beradab, dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, dari kekufuran kepada keimanan, dari keterbelakangan kepada kemajuan.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Antara lain melakukan penyadaran yang tak henti-hentinya kepada masyarakat luas tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap kehidupan mereka dalam segala aspeknya, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih terhadap agama. Baik dengan cara-cara konvensional seperti khutbah, ceramah, diskusi, tulisan dan lain lain, maupun cara-cara kontemporer seperti berkomunikasi melalui internet dengan segala macam bentuk dan perangkatnya. Dengan upaya penyadaran yang tak henti-hentinya ini, masyarakat akan menjadi sadar akan kejelekan dan bahaya korupsi serta terdorong untuk menghindarkan diri dan orang lain dari tindak kejahatan korupsi tersebut.

Tentu upaya penyadaran itu tidak cukup hanya dengan ucapan dan tulisan, tetapi contoh perbuatan dan keteladanan mutlak harus dilakukan, karena masyarakat lebih terdorong meniru perbuatan ketimbang mendengan dan mengikuti ucapan. Untuk lebih cepat dan efektifnya, upaya pemberantasan korupsi ini sedapat mungkin dilakukan dalam bentuk gerakan dengan sedapat mungkin melibatkan sebanyak banyak orang. Semakin banyak yang terlibat, akan semakin baik, dengan tetap menjaga soliditas gerakan. Termasuk upaya penyadaran pula adalah pendidikan antikorupsi sejak dini, dengan memasukkan materi antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan dalam segala jenjeng dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan non-formal seperti dalam organisasi kepemudaan kesiswaan maupun kemahasiswaan.

Selain upaya penyadaran, juga perlu dilakukan kontrol langsung terhadap perilaku korup masyarakat, baik melalui jalur formal seperti DPR, lembaga-lembaga penegak hukum, maupun jalur non-formal, misalnya kontrol kiai terhadap santrinya, orangtua terhadap anaknya, pimpinan terhadap bawahan dan anggotanya. Termasuk upaya kontrol adalah mendorong sistem perundang-undangan dan penegakan hukum yang mendukung pemberantasan korupsi.

Namun yang terpenting dari segalanya adalah konsistensi dari diri kita sendiri, saya dan Anda. Mulailah perbaikan ini dari kita sendiri, kemudian lingkungan kita, dimulai dari yang terdekat dengan diri kita kemudian yang lebih jauh. Karena mustahil kita akan mampu memperbaiki dan menjadikan lingkungan kita menjadi baik dan bersih, sementara diri kita tidak baik dan kotor dan selalu mengotori lingkungan kita.

Terakhir kepada Allah-lah kita harus berdoa. Karena di tangan-Nyalah segala kebaikan. Dialah sebaik-baik penolong dan tempat berlindung. (*)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.