Kinerja Ahok Buruk

Kinerja Ahok Buruk

Oleh:  Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Politik/Pemerintahan Network for South East Asian Studies (NSEAS )

Kinerja (job/actual performance) dapat dimaknai sebagai prestasi kerja sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Kalangan pendukung buta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok acap kali menilai dan mempromosikan positif kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta era Ahok.  Mereka mengklaim kinerja Ahok sangat tinggi dan memuaskan. Melalui satu lembaga survei bayaran, mereka menunjukkan kepuasan masyarakat atas sebanyak 48,2 persen warga merasa puas dengan kinerja Ahok.

Apakah betul kinerja Ahok sangat tinggi dan memuaskan?

Kinerja Ahok tidaklah seperti dipromosikan oleh pendukung buta Ahok dan lembaga survei bayaran tersebut. Terdapat data, fakta dan angka disajikan berdasarkan dari berbagai sumber baik lembaga non negara/pemerintahan maupun lembaga negara/pemerintahan yang menunjukkan sesungguhnya kinerja Ahok jelek dan buruk. Terjadi proses kemerosotan kinerja Ahok di mata publik ini kian mendalam setelah Ahok berstatus  tersangka oleh Mabes Polri karena menista agama Islam. Kini kemerosotan itu jelas kian mendalam sejak Ahok diadili di Pengadian Negeri Jakarta Utara dan bersatatus terdakwa.

Para pendukung buta Ahok, sekalipun berupaya keras membangun opini kinerja Ahok baik atau bagus, tapi tetap saja elektabilitasnya  di mata publik terus merosot dan tidak bisa dipertahankan pada level di atas 30 persen. Publik kian lama kian kritis tentang kinerja Ahok selama menjadi Gubernur DKI. Publik rupanya sudah tidak lagi terkecoh dan terpengaruh oleh promosi dan kampanye kalangan pendukung buta Ahok dan media massa yang lebih memihak kepada kepentingan Ahok pribadi baik sebagai Gubernur DKI maupun calon gubernur dalam Pilkada 2017.

Kinerja Ahok jelek dan buruk dapat ditemukan berdasarkan penilaian atau di mata lembaga survei, organisasi buruh, masyarakat, DPRD DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Network for South East Asian Studies (NSEAS).

Penilaian Lembaga Survei

Sejumlah lembaga survei menunjukkan pada dasarnya masyarakat DKI menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai buruk. Warga DKI merasa tidak puas atas kinerja Ahok paling rendah pada keamanan, penyediaan rumah rakyat, kemacetan dan banjir. Perbaikan ekonomi adalah sesuatu yang masih jauh dari harapan. Intinya, berlangsung penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok.

Penilaian Buruh

Kalangan buruh menilai kepemimpinan Ahok masih banyak borok dan cenderung kurang menyejahterakan warga Jakarta. Buruh menilai ada 10 kegagalan Ahok. Antara lain pertumbuhan ekonomi turun, inflasi meningkat, gini rasio meningkat, penduduk miskin meningkat, akuntabilitas kinerja Pemprov DKI hanya berada di urutan 18 dari 34 provinsi, realisasi pendapatan daerah di urutan buncit dari semua provinsi, penyerapan anggaran terburuk se Indonesia, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nomor 1 dari bawah dari 34 provinsi se Indonesia.

Banyak kasus korupsi terjadi, seperti pengadaan bus Trans Jakarta, pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS‎), pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras, tukar guling lahan taman BMW, dan reklamasi pulau‎. Buruh menilai Ahok sebagai gagal dan menjulukinya “Bapak Upah Murah”. Upah minimum provinsi (UMP) di DKI kalah dari Bekasi dan Karawang. Ahok memberlakukan barter kebijakan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Penilaian Masyarakat

Penilaian masyarakat atas kinerja Ahok beragam. Ahok tidak berhasil sebagai Gubernur DKI dan kinerjanya sangat buruk. Antara lain masalah kemacetan, ancaman banjir, dan juga kesenjangan ekonomi, transportasi publik, hasil penilaian BPK, Kemendagri, Kementerian PANRB, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, good and clean government, banyak APBD dikorupsi, dan bahkan Ahok sendiri diduga kuat terlibat.

Prestasi Ahok hanya bisa melakukan pembatasan buat motor di Jalan Thamrin dan menaikkan pajak parkir buat keuntungan mal atau mengelola lahan parkir, serta menaikkan pajak PBB. Ahok tidak termasuk enam gubernur peraih anugerah Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2016. Anugerah KDI 2016 tersebut  digelar oleh Koran Sindo.

Penilaian DPRD DKI

DPRD DKI menilai kinerja Ahok dan aparatnya  sangat buruk dan  berapor merah. DPRD DKI mengajukan 10 penilaian dan lima rekomendasi untuk Ahok.

Penilaian BPK

Kinerja buruk Ahok ini juga ditunjukkan dengan penilaian BPK dua kali tentang Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok sebagai opini WDP pada 2014 dan 2015.

Penilaian Kementerian PANRB

Di penghujung tahun 2015 Menteri PANRB Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi menjelaskan, Pemprov  DKI hanya mendapatkan predikat CC. Di posisi paling bawah ada Provinsi Kalimantan Utara dengan predikat D. Ada juga Pemprov Banten, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, Jambi hingga Papua Barat yang bernasib sama seperti DKI dan harus puas dengan nilai CC=58. Posisi DKI berada pada nomor urut ke-18, di bawah Kalimantan Tengah.

Penilaian Kemendagri

Kemendagri menilai kinerja Ahok antara lain penyerapan anggaran terendah, dan kalah jauh dari Kabupaten Kulonprogo.

Peniliaian NSEAS

NSEAS menilai Ahok gagal dan tak mampu melaksanakan program atau rencana kegiatan sehingga tak layak untuk lanjut sebagai gubernur DKI.  (*)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.