Kilas Balik Hubungan Kerja Sama Militer Indonesia-Australia

Kilas Balik Hubungan Kerja Sama Militer Indonesia-Australia
Prajurit TNI.

Jakarta, Obsessionnews.com – Indonesia memutuskan menghentikan seluruh kerja sama militer dengan Australia. Alasan penghentian karena ada bahan yang dianggap menghina yang dipajang di markas pasukan komando Australia di Perth. Materi yang isinya menghina Pancasila serta menyinggung persoalan Papua dan PKI itu dicuplik dari koran dan media online oleh seorang perwira di Australia. Artikel inilah yang dijadikan materi pelajaran di sekolah Angkatan Darat Australia.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membenarkan penghentian kerja sama militer antara Indonesia dan Australia. Kerja sama militer diputus karena insiden soal penghinaan terhadap lambang negara Indonesia. TNI, menurut Gatot, memiliki kerja sama dengan angkatan bersenjata Australia. Karena insiden ini, TNI memutuskan menghentikan sementara kerja sama pendidikan dengan Australia. Pihak Australia, menurut Gatot, sudah menjamin dilakukannya evaluasi.

“Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka, dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila,” ujar Gatot kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Menko Polhukam Wiranto mengatakan pendidikan pelatihan bahasa di markas militer Perth akan dilanjutkan setelah investigasi oleh militer Australia diselesaikan. Wiranto menyebut keputusan menghentikan sementara pusat pelatihan bahasa di satuan khusus angkatan bersenjata Australia itu diambil oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, ditegaskan Wiranto, tidak ada kerja sama militer selain pendidikan bahasa yang dihentikan oleh TNI. Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dipastikan tetap baik.

“Penghentian kerja sama tersebut di atas hanya bersifat sementara dan akan dilanjutkan kembali setelah pihak Australia telah melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus yang terjadi,” kata Wiranto.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi mengungkapkan, bahwa Menteri Pertahanan Australia sudah mengirimkan surat penjelasan kepada pemerintah Indonesia. Selain sanksi bagi perwira terkait dengan materi pelajaran yang menghina lambang negara Indonesia, Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan sejumlah langkah investigasi.

Namun sama dengan Wiranto, Retno memastikan insiden ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Kerja sama yang sudah dijalin tetap berjalan, kecuali penghentian sementara kerja sama pelatihan bahasa.

“Prinsip-prinsip dalam hubungan bilateral itu kita sepakat, kita hormati,” tegas Retno.

Keputusan penghentian sementara kerja sama ini dinilai pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono sebagai keputusan yang tepat. Dia menjelaskan ada tiga hal yang melatarbelakangi tindakan Panglima TNI tersebut. Ketiga hal itu terkait dengan muatan yang ditemukan di pusat pendidikan pasukan khusus Australia.

“Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam gerakan 30 September PKI,” kata Hikmahanto.

Hal kedua yang melatarbelakangi keputusan Panglima TNI menghentikan kerja sama dengan Australia adalah adanya materi terkait dengan Papua, yang menyinggung kedaulatan Indonesia. Materi itu termuat di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Dan hal ketiga, pihak Australia menyinggung ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila diplesetkan menjadi kata yang lain.

“Terakhir, tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila,” ungkap Hikmahanto.

Keputusan Panglima TNI itu dinilai bakal memberi pelajaran berharga untuk perbaikan sikap Australia. Negeri Kanguru diharapkan tak lagi berani melecehkan Indonesia. Hikmahanto juga menjelaskan bahwa Australia kini berkomitmen menginvestigasi kesalahan yang dilakukan oknumnya di akademi militer. Australia juga menyatakan pemuatan materi itu bukanlah merupakan sikap resmi militer Australia.

“Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel militernya,” kata Hikmahanto.

Pengamat militer dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Evan Laksmana menilai persoalan kerja sama militer ini bukan mewakili persoalan bilateral secara lebih luas sehingga tidak perlu diperuncing. Evan menambahkan, hubungan kerja sama militer antar Indonesia dan Australia sama-sama menguntungkan kedua negara, khususnya dalam hal keamanan maritim dan penanganan terorisme. Namun yang menjadi kunci kedekatan hubungan antar dua negara saat ini bukanlah politik dan militer, melainkan hubungan dagang dan investasi.

“Dari Pak Jokowi dan Pak Turnbull (PM Australia) berkunjung ke Jakarta dan kedua negara mempunyai impian bersama untuk shared prosperity (kemakmuran bersama) dan kerja sama bilateral yang paling penting sekarang adalah persoalan trade (dagang). Mungkin saatnya sekarang kita menggeser salah satu landasan hubungan kedua negara bukan lagi pertahanan, tapi perdagangan dan investasi,” jelas Evan.

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri hubungan kedua negara kerap mengalami gejolak, termasuk ketika kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia pada akhir 2013. Dua tahun kemudian aparat Australia dilaporkan membayar awak perahu pengangkut pengungsi untuk memutar balik ke perairan Indonesia. Hubungan kembali memanas ketika dua terpidana narkoba asal Australia dieksekusi mati pada 2015. Menurut Evan hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan antara kedua pihak.

“Pengalaman Timor Timur (Timor Leste) itu cukup kuat yah. Pengalaman tahun 1999 itu saya rasa meninggalkan bekas luka yang cukup dalam dan memang belum hilang sepenuhnya. Artinya rasa kepercayaan dari kita pun baru belakangan pelan-pelan pulih,” kata Evan.

Hingga kini belum jelas sampai kapan pembekuan kerja sama militer ini akan berlangsung namun Menteri Pertahanan Australia Marise Payne sudah menyatakan akan melakukan penyelidikan atas materi yang dianggap menghina itu.

Ini bukan kali pertama Indonesia mengambil sikap tegas tersebut.  Kedua negara sempat memutuskan puasa komunikasi pascaeksekusi dua terpidana kasus narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, di Nusakambangan pada 2015 silam.

Pada saat itu, Australia mengancam akan menghentikan kerja sama militer dengan Indonesia termasuk menghentikan bantuan hibah pesawat Hercules. Ancaman ini dikeluarkan setelah Australia marah dengan keputusan Indonesia menghukum mati warganya karena kasus narkoba. Tetapi ancaman itu tidak pernah terealisasikan. Hubungan kedua negara tetap berjalan dengan baik.

Hal serupa juga dilakukan pada 2013 ketika terungkap skandal penyadapan oleh Australia terhadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Informasi terkait penyadapan yang bersumber dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, kemudian dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald dan The Guardian Australia. Kala itu terungkap bahwa pada tahun 2009, intelijen Australia berusaha  meretas dan menyadap ponsel  SBY.

Hubungan antara Australia dengan Indonesia relatif baik dalam berbagai bidang termasuk keamanan dan pertahanan. Tetapi hal itu tidak lepas dari pasang surut. Kadang baik, kadang memburuk.

Hubungan Australia– ndonesia pada fase baik ketika masa pemerintahan Presiden Republik Soeharto dan  Perdana Menteri Australia Paul Keating yang menandatangani Agreement on Maintaining Security,  perjanjian kerjasama di bidang keamanan bilateral pada 18 Desember  1995.

Perjanjian tersebut merupakan kerangka kerjasama di bidang keamanan antara Australia dan Indonesia dan juga menjadi salah satu ajang konsultasi di tingkat menteri. Tetapi AMS ini mengalami hambatan saat terjadi terjadi krisis Timor Timur pada September 1999.

Hubungan kedua Negara memburuk terkait masalah referendum provinsi termuda tersebut. Indonesia menilai Australia mengeksploitasi masalah Timor Timur dan memojokkan posisi Jakarta. Situasi semakin parah ketika Australia masuk ke wilayah Timor –  Timur sebagai pemimpin pasukan perdamaian PBB saat hasil referendum memutuskan wilayah itu merdeka dari Indonesia. Presiden BJ Habibie kemudian membatalkan AMS  dan dberlaku selama empat tahun.

Hubungan kedua Negara mulai mencair setelah terjadi aksi terorisme di Indonesia. Bom bali I pada 12 Oktober 2002, pengeboman Kedubes Asutralia 9 September 2004 dan Bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005. Serangant teroris ini mendorong dibentuknya Tim Investgiasi bersama antara kepolisian dan badan intelijen Australia untuk memukan pelaku bom bali yang sebagian besar korban adalah warga Australia.

Tetapi pada hubungan memburuk lagi  pada awal tahun 2002 ketika Australia memberikan visa menetap sementara kepada 42 warga papua yang mencari suaka di Negara tersebut. Meski Australia menyebut tindakan ini bukan sebagai bentuk dukungan terhadap sparatis Papua, tetapi Indonesia melihatnya berbeda. Jakarta menilai  yang dilakukan oleh Australia akan memperburuk hubungan kedua Negara. Papua memang menjadi masalah yang selalu duri yang merusak hubungan antara Jakarta dan Sydney.

Perbaikan hubungan antara Australia-Indonesia dilakukan pada tahun 2002 ketika Perdana Menteri Australia John Howard menghadiri pelantikan  Presiden Republik Indonesia, SBY, pada tahun 2004. Ini merupakan hal pertama yang dilakukan pemerintah Australia. Hubungan semakin baik ketika terjadi bencana tsunami Aceh.

Hingga kemudian pada 13 November 2016 Australia dan Indonesia menandatangani Joint Declaration on Comprehensive Partnership atau yang dikenal sebagai Perjanjian Lombok. Perjanjian Lombok meliputi kerjasama bidang petahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, kerja sama intelijen, keselamatan penerbangan, proliferasi senjata pemusnah missal, kerja sama tanggap darurat bencana alam, organisasi multilateral dan kerja sama antar masyarakat.

Tetapi kemudian lagi-lagi memburuk karena penyadapan yang berakhir dengan penghentian kerja sama militer dengan Australia. Setelah situasi sempat membaik, kini putus lagi. (Has)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.