Ketua Komisi I DPR RI: 72 Tahun TNI Sebagai Tentara Rakyat

Ketua Komisi I DPR RI: 72 Tahun TNI Sebagai Tentara Rakyat
Tentara Nasional Indonesia ( TNI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 dengan menggelar upacara di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi. (Foto: kompas.com)

Jakarta, Obsessionnews.com –  Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi dan bangga pada TNI yang  memperingati ulang tahun ke-72. Ada beberapa apresiasi dan catatan Kharis terkait TNI.

“Dengan tema Bersama Rakyat TNI Kuat, sebuah kebanggaan bisa bersama dengan ribuan rakyat dan seluruh rakyat yang menyaksikan melalui televisi  di Cilegon  merayakan  HUT ke-72 TNI. Penting sekali negara memperkuat TNI. Sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan makin besar  ketegangan Laut Natuna, Semenanjung Korea, Separatisme dan tantangan besar lainnya. Selain bersama  rakyat, negara berkewajiban memperkuat terus TNI,” kata Kharis dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Obsessionnews.com, Kamis (5/10/2017).

Abdul Kharis Almasyhari

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Anggota DPR RI asal Solo ini mengatakan, ada  beberapa hal yang menjadi catatannya selain terus meningkatkan TNI yang professional, tentu perlu ada hal-hal yang menunjang dan menegakkan semangat profesionalisme tersebut. TNI semakin memantapkan 72 tahun perjalanannya, banyak capaian yang telah diraih TNI.

” Bila dikaitkan dengan perspektif parlemen terhadap implementasi reformasi di sektor keamanan (security  sector reform). Setidaknya ada tiga bidang utama sebagai capaian reformasi yang menandai arah reformasi TNI, yaitu regulasi, modernisasi, dan SDM,” jelas politisi PKS ini.

Pertama, Isu di bidang regulasi ini diarahkan pada terpenuhinya berbagai perangkat perundang-undangan sebagai arsitektur reformasi di sektor pertahanan dan keamanan. Sesuai amanat reformasi TNI, maka DPR bersama dengan TNI telah membidani lahirnya Undang-Undang tentang TNI yang mengukuhkan peran dan fungsi TNI di dalam rezim demokrasi. Undang-undang ini juga sekaligus menegaskan TNI sebagai alat negara dan melepaskan peran dwi fungsinya dalam kegiatan politik praktis. Praktis dalam undang-undang ini TNI tidak lagi memiliki keterwakilan di DPR sebagai representasi kekuatan politik rakyat (supremasi sipil). TNI juga tidak lagi disibukkan dengan urusan bisnis. Sebagian besar amal usaha TNI pun dilikuidasi. TNI dikembalikan ke barak. Fokus pada urusan pertahanan negara. TNI juga telah menegaskan sikap netralnya dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

” Sesuatu yang tidak mungkin dijumpai sebelum reformasi TNI dilaksanakan. Secara internal, TNI juga telah memiliki standar etis (kode etik) dan sistem pengadilan bagi prajurit  TNI yang melakukan tindakan dan prilaku indispliner dengan lahirnya Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit TNI. Semua capaian ini, bila dibandingkan dengan pengalaman reformasi militer di beberapa negara di Asia Tenggara dan sebagian besar negara-negara di Timur Tengah yang masih dibawah kekuasaan junta militer, dapat dikatakan bahwa reformasi TNI jauh lebih maju,” tandas Kharis.

Kedua, modernisasi, khususnya terkait Alutsista TNI. Pada isu ini, terdapat kemajuan yang signifikan yang dapat dicapai TNI. Ada dua faktor komplementer yang menentukan ketika isu modernisasi mengemuka, yakni anggaran dan modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista). Sejak dirumuskannya Rencana Startegis Kekuatan Pokok Mimimun (Minimum Essential Forces) TNI Tahap Pertama Tahun 2010 hingga 2014 telah terjadi modernisasi besar-besaran dalam persenjataan TNI. TNI kini telah berubah menjadi kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Capaian ini tidak dapat dilepaskan dari akuisisi besar-besaran terhadap persenjataan TNI selama kurun waktu 2010 hingga 2014.

“Bahkan pada Renstra MEF Tahap Kedua tahun 2015 hingga 2019, TNI telah merencanakan pembelian kapal selam kelas kilo dan Sukhoi 35 untuk memperkuat armada perang TNI. Dari mana TNI mendapat dukungan dalam berbagai akuisisi pesenjataannya selama ini? Jawabannya adalah anggaran pertahanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Ketiga, isu peningkatan SDM sangat erat kaitannya dengan isu kesejahteraan prajurit. Ketika TNI tidak lagi ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ketika TNI tidak lagi diperkenankan melakukan bisnis sebagaimana yang dilaksanakan oleh yayasan-yayasan atau perusahaan milik TNI selama ini. Kesejahteraan adalah kompensasi yang setimpal diberikan kepada TNI. Untuk itu, DPR telah mendukung melalui persetujuan anggaran yang antara lain diperuntukkan remunerasi prajurit hingga mencapai 56 persen, tunjangan Babinsa, pengadaan perumahan prajurit, dan uang lauk pauk (ULP), dan masih banyak lagi.

“Selain kesejahteraan, fungsi peningkatan SDM ini juga diarahkan pada modifikasi doktrin TNI. Modifikasi doktrin TNI ini diperlukan agar akusisi alutsista TNI yang berjalan selama ini dapat bermanfaat secara optimal. DPR senantiasa mendesak TNI untuk memperhatikan interoperabilitas, baik dalam persenjataan maupun dalam konsep operasi gabungan TNI (latgab). Prajurit TNI memang sedang dipersiapkan sebagai prajurit dengan profesional penuh untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), peran dan jasa TNI juga patut diapresiasi. Yang terkini misalnya, TNI berperan penting membantu operasi pencarian dan penyelamatan  (SAR) atas jatuhnya pesawat  AirAsia beberapa waktu lalu. Prajurit TNI juga berhasil menjuarai ajang lomba menembak di Australi,” ujar Kharis.

Dias juga mendukung apa yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam sambutannya pada HUT ke-72 TNI,

” TNI itu pasti dan tidak akan berubah seperti disampaikan Panglima,  kesetiaan kepada NKRI yang berdasarkan UUD 1945, Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa raga TNI dan politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya NKRI yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Serta taat pada atasan, yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Dan sekali lagi, jangan ragukan kesetiaan TNI. Jelas dan terang sekali tidak ada yang  abu-abu, jernih,” kata Kharis.

Namun demikian, lanjutnya, di atas segala capaian capaian TNI, tentu saja masih ada kekurangan yang perlu dibenahi.

“Kita semua berharap di sisa masa pengabdianTNI di bawah kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo, TNI dapat lebih mengukuhkan jati dirinya sebagai  tentara rakyat dan tentara profesional. Bersama Rakyat, TNI Kuat. Dirgahayu TNI,”  pungkas Kharis. (arh)

 

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.