Keputusan Strategis TNI Tunda Kerja Sama dengan Australia

Keputusan Strategis TNI Tunda Kerja Sama dengan Australia

Jakarta, Obsessionnews.com – Australia tak henti-hentinya melecehkan Indonesia. Kali ini hubungan Indonesia-Australia atau Aussie kembali memanas. Ulah Australia yang merendahkan martabat Indonesia tersebut justru terjadi di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait dengan masalah Papua. Ketiga, tulisan Pancagila [“lima prinsip gila”] di ruang kepala sekolah yang diduga melecehkan ideologi negara Indonesia, Pancasila.

“Untuk langkah awal, laik diapresiasi tindakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah tepat dan bermartabat,” kata komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution melalui siaran pers, Minggu (8/12/2017).

Dengan penangguhan itu membuat  Australian Defence Force (ADF)  atau  Angkatan Bersenjata Australia  menjanjikan untuk melakukan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, Pancasila.

“Ini ujian nasionalisme. Ujian kesejatian Merah Putih kita. Rakyat Indonesia tentu sangat tersinggung dengan kenakalan (kembali) Australia. Pemerintah Indonesia sejatinya tentu lebih tersinggung,” tandasnya.

Maneger yakin publik mendukung pemerintah tegakkan kepala dan bersikap tegas terhadap Australia yang kembali mengulangi tindakan yang jelas-jelas merendahkan martabat Indonesia. Menurutnya, Jika perlu patut dipertimbangkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia, didahului protes keras, memulangkan Dubes Australia, dan menarik Dubes RI dari Australia.

Pengamat politik Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam.

Namun, pengamat politik Universitas Presiden Muhammad AS Hikam menilai usulan Maneger  tersebut lebay.

“Menurut hemat saya bukan saja usul tersebut lebay tetapi juga menunjukkan bahwa Komisioner Komnas HAM itu tidak paham masalah strategis yang terkait dengan politik luar negeri dan implikasinya terhadap keamanan nasional (kamnas) kita. Maneger  boleh saja merupakan seorang pejabat lembaga negara non struktural yang prestisius, tetapi jika pemahamannya mengenai masalah strategis sangat cetek seperti itu, maka usulannya sangat tidak layak,” kata Hikam yang dikutip Obsessionnews.com dari laman Facebooknya, Minggu (8/1).

Menurut Hikam, keputusan Panglima TNI untuk menunda kerja sama dengan ADF  adalah sebuah keputusan strategis, namun tidak sampai mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.

Hikam mengaku dapat memahami dan menerima alasan yang digunakan Jenderal Gatot Nurmatyo ketika mengambil keputusan strategis seperti itu. Hanya saja Gatot pun hanya membatasi tindakan tersebut pada level kerja sama dan tidak sampai mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan perluasan tindakan. Sementara itu Jokowi  juga bisa memahami langkah Gatot, tetapi Jokowi juga tetap menggarisbawahi bahwa hubungan kedua negara yang bertetangga itu dalam kondisi normal dan baik-baik saja.

“Itu berarti bahwa insiden pelecehan terhadap Pancasila yang menjadi sebab terjadinya tindakan penundaan kerja sama merupakan masalah khusus dan harus diselesaikan secara cepat dan seksama agar tidak terjadi perluasan. Dan itulah yang dilakukan oleh pihak Australia, yakni meminta maaf kepada pemerintah RI dan melakukan investigasi terhadap pelaku insiden tersebut. Justru perluasan masalah akan bisa terjadi jika usulan seperti yang dikemukakan oleh Maneger itu diikuti,” ujar Hikam.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini meengungkapkan, hubungan RI-Australia memang sering kali mengalami gangguan, sehingga ada orang yang mengibaratkan seperti permainan yoyo, yakni turun naik.

“Dan saya kira cukup fair untuk mengatakan bahwa jika dilihat dari perspektif Indonesia, negeri jiran tersebut cenderung menjadi sumber terjadinya persoalan. Kita tentu masih ingat bagaimana intelijen Aussie melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam RI, SBY, dan Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Juga kita ingat bagaimana sikap sebagian LSM dan media Aussie terkait para pelarian dari Papua, serta berbagai kasus terkait masalah rumah tangga RI, khususnya yang terjadi di Papua. Belum lagi masalah Timor Leste di masa lalu,” kata Hikam.

Kendati demikian, lanjutnya, insiden-insiden yang membuat ketegangan dan keretakan hubungan kedua negara selalu bisa diselesaikan dengan pendekatan diplomatik, sehingga tak menjurus menjadi konflik terbuka, termasuk pemutusan hubungan diplomatik yang akan merugikan kedua bangsa dan negara.

Dalam pandangan Hikam yang sangat diperlukan adalah perbaikan komunikasi politik dan budaya antara kedua jiran yang suka atau tidak suka saling memerlukan satu sama lain itu. Sulit untuk dibantah bahwa masalah kesenjangan budaya dan komunikasi antar-budaya, serta komunikasi politik antara rakyat di kedua negara masih sangat rentan terhadap kesalahpahaman dan bisa memicu konflik yg berimbas pada persoalan strategis. Ini tentu bukan urusan mudah dan bisa jadi merupakan kerja berlingkup generasi masa depan (a future generation endeavor).

“Fakta tersebut memang seperti anomali jika diingat bahwa antara Indonesia dan Aussie sudah lama terjalin hubungan sejarah yang erat. Demikian juga berbagai kerja sama dalam bidang-bidang strategis seperti ekonomi, pertahanan, iptek, dam pendidikan. Alumni universitas terkemuka di negara Kanguru yang berasal dari Indonesia sangatlah banyak dan menempati posisi-posisi strategis baik di pusat dan daerah. Demikian pula para pakar masalah Indonesia yang sangat dekat dengan rakyat Indonesia sangat besar jumlahnya. Belum lagi masyarakat Australia yang sudah sangat sering berkunjung dan berpengalaman hidup dengan bangsa kita,” tegasnya.

Jika kemudian muncul pergesekan-pergesekan seperti insiden kerja sama TNI dan ADF itu, kata Hikam, hal itu perlu disikapi secara lebih dewasa, profesional, dan menggunakan aturan yang berlaku secara internasional dengan selalu mengedepankan prinsip bertetangga baik.

“Ini bukan berarti kita tak boleh tegas terhadapAussie jika memang diperlukan, seperti yang dilakukan Panglima TNI dan sikap Presiden SBY yangg memanggil pulang sementara Dubes RI untuk Australia saat itu. Namun tetap saja tindakan diplomatik yang rasional dan berwawasan jauh mesti digunakan untuk memulihkan keseimbangan hubungan kedua negara. Bukan mengikuti usulan-usulanlebay seperti yang diajukan oleh Manager,” tandasnya.

Hikam menambahkan, bisa saja usulan model Maneger  itu untuk sementara bisa menangguk dukungan dari sebagian rakyat dan bagus untuk mendongkrak popularitas sang pengusul.

“ Tetapi mudaratnya bagi kehidupan bertetangga dan kepentigan strategis negeri kita jauh lebih besar. Ketegasan dalam bersikap tidak sama dengan kecerobohan dan arogansi,” pungkasnya. (arh)

Baca Juga:

Kilas Balik Hubungan Kerja Sama Militer Indonesia-Australia

Panglima TNI Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia

Aksi Demo GPII Kecam Militer Australia!

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.