Jakarta, Obsessionnews.com – Nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah tercoreng dengan kasus suap yang menimpa salah satu pejabatnya. Penyuapan diduga dalam rangka pemberian status atas laporan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Namun, pihak BPK masih klaim auditornya masih kredibel dan punya integritas. Alasannya karena laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak. Sehingga dengan adanya kasus ini dianggap tidak bisa disimpulkan BPK tidak kredibel.
“Sistem ini tidak bergantung pada 1 figur jabatan, apakah itu kepala sub auditorat, atau kepala auditorat, bahkan anggota BPK. Jadi yang terlibat begitu banyak. Tahapannya juga begitu panjang. Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” ujar Anggota BPK Agung Firman di Jakarta, Senin (29/5/2017).
Tidak hanya itu, BPK juga menegaskan tidak akan melakukan audit ulang atas laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan ini. Di mana pada laporan keuangan 2016 Kemdees PDTT mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sama halnya dengan tahun sebelumnya.
“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control.Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” imbuhnya.
Dengan adanya sistem itu, Agung yakin seluruh opini maupun predikat yang diberikan BPK kepada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh BPK.
“Jadi kalau menyampaikan opini LKPP dapat predikat WTP itu benar-benar WTP,” tegasnya. (Albar).
