Kemenkop UKM Dorong Pengembangan KSPPS/USPPS

Kemenkop UKM Dorong Pengembangan KSPPS/USPPS
Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017 di Surabaya, Jatim, Rabu (8/11/2017).

Surabaya, Obsessionnews.com – Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk mendorong pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sehingga dapat meningkatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha UMKM, dan pengembangan layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology (Fintech)

Namun disadari perlu peningkatan kompetensi pengelola KSPPS/USPPS Koperasi. Kemenkop dan UKM sendiri sedang menyusun Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) dan penyusunan modul untuk pelatihan yang diharapkan pada tahun 2018 dapat mulai diimplementasikan untuk meningkatkan kompetensi pengelola KSPPS/USPPS Koperasi.

“Untuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi ini akan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi standar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Deputi Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Sutyowati dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017 di Surabaya, Jatim, Rabu (8/11/2017).

Sementara itu, diklat sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bekerjasama Kemenkop UKM atau stakeholder lainnya masih terbatas, pada saat ini DSN-MUI baru mampu mengsertifikasi DPS sekitar 700 orang.

“Untuk itu, diharapkan peranserta Pemerintah Daerah dan Gerakan Koperasi Syariah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan DPS bagi KSPPS/USPPS Koperasi diseluruh Indonesia,” kata Yuana.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), menjelaskan bahwa Menteri Koperasi dan UKM sebagai salah satu Dewan Pengarah KNKS diharapkan berkontribusi melalui program dan kegiatan pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi.

Atas dasar itulah, Deputi Bidang Pembiayaan melakukan koordinasi peningkatan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui KSPPS/USPPS Koperasi. Bekerjasama dengan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM dalam memfasilitasi sertifikat halal bagi produk makanan, minuman dan kosmetik produk KUKM.

Pihaknya juga memfasilitasi pendayagunaan zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai alternatif sumber pembiayaan UMK anggota Koperasi, literasi akad dan produk usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, serta melakukan pengembangan jaringan kerjasama APEX bagi KSPPS/USPPS Koperasi.

“Dalam rangka mempercepat pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga yang diinisiasi KNKS menjadi solusi bagi keterbatasan kapasitas dan kemampuan Kementerian Koperasi dan UKM,” ungkap Yuana.

Deputi Bidang Pembiayaan, bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM) ikut berpartisipasi dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017, dengan membuka stan sosialisasi tentang implementasi keuangan syariah bagi KUMKM dan skema pembiayaan syariah LPDB-KUMKM.

ISEF 2017 diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) pada 7- 10 November, bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Kegiatan utama dari acara ini, yakni Sharia Economic Forum dan Sharia Fair. Turut juga diadakan Seminar dengan tema “Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. (Has)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.