Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya tidak membuat Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, melainkan membentuk tim gabungan Polri-KPK. Polri juga tengah memburu seorang lelaki yang dicurigai terlibat.
“TPF itu tidak pro-justicia, artinya hasilnya tidak bisa langsung dijadikan barang bukti penyidikan, dan dibawa ke pengadilan. Tim (gabungan KPK-Polri) ini tim investigasi, lebih dalam lagi, masuk ke data mentah bukan superficial (permukaan),” kata Kapolri Jendral Tito Karnavian di Kantor Presiden, Senin (31/07), usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
- Kasus Novel Baswedan: Kapolri menghadap presiden ‘diam-diam’
- Kasus serangan Novel Baswedan, Presiden panggil Kapolri hari ini
- Perlukah tim khusus untuk kasus penyerangan atas Novel Baswedan?
Tito menyatakan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Presiden Joko Widodo memintanya “untuk menuntaskan kasus Novel sesegera mungkin”. Dan TPF independen yang melibatkan unsur masyarakat, dianggap sejumlah pegiat anti-kopupsi sebagai salahsolusi untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik KPK Novel Baswedan, yang belum mendapat titik terang, bahkan hampir empat bulan setelah kejadian.
“Saya pikir kita cukup percayakan kepada institusi KPK juga. Karena teman-teman KPK cukup kredibel. Selama ini tim Polri bekerja. Ok, kalau dianggap kurang kredibel. Tapi saya kira tim KPK dipercaya publik, jadi mengapa tidak digabungkan saja tim Polri dan KPK”, tegasnya.
Namun, pegiat anti-korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun meragukan tim gabungan yang hanya terdiri dari KPK dan Polri, dapat mengungkap kasus Novel. “Seperti sekarang saja kan saling tuduh antara teman-teman Polri dan KPK. Kalau ada unsur di luar polisi dan KPK, mereka bisa jadi penyeimbang,” tegas Tama kepada BBC Indonesia, Senin (31/7).
KPK cuek?
Saling tuduh antara kedua institusi hukum tersebut, setidaknya terlihat dari Novel yang kepada sejumlah media massa menyebut adanya keterlibatan jenderal polisi dalam kasusnya. Sementara Polisi sendiri mengisyaratkan bahwa KPK tidak proaktif mengungkap kasus yang menimpa salah satu penyidiknya yang paling dikenal publik itu.
“Dugaan keterlibatan jenderal polisi ini perlu kita tindak lanjuti dengan mendengarkan keterangan Novel secara langsung. Kita sudah siapkan tim berangkat ke Singapura dan agar adil, minta KPK mendampingi. (Ketua KPK) Agus Rahradjo sudah mengaku bersedia (pada pertemuan 16 Juni). Namun, sampai hari ini informasi dari KPK untuk dampingi ke Singapura belum diterima,” ungkap Tito di Istana Kepresidenan.
Belum adanya informasi waktu kunjungan ke Singapura dari KPK itulah yang diklaim Kapolri menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus Novel. “Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita bicarakan dengan komisioner KPK untuk membahas (waktu dan kunjungan ke Singapura) ini, untuk dengar pernyataan Novel langsung.”
Senada dengan itu, Tama S. Langkun juga mengutarakan bahwa kritik dalam penanganan kasus Novel ini juga harus diarahkan kepada KPK.
“KPK belum maksimal. Novel (sudah) beberapa kali diserang. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana proteksi kepada penyidik. Kalau di awal bisa diselesaikan dengan baik (masalah proteksi ini), pelaku ditangkap, maka serangan berkali-kali ke Novel tak akan terjadi,” kata Tama. (BBC Indonesia)
