Jakarta, Obsessionnews.com – Pasca kericuhan yang diduga dilakukan oleh anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) setelah pemeriksa Imam Besar FPI (Front Pembela Islam) Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/1/2017), membuat Petisi lewat situs Charge.org, menuntut agar Kapolda Jabar Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.
Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar, mengatakan untuk mencopot jabatan seorang Kapolda tidak sembarangan.
“Ada mekanismenya untuk melakukan pergantian Kapolda, tidak asal copot,” tulis Boy dalam pesan singkatnya kepada Obsessionnews.com, Jakarta, Jumat (13/1).
Sebelumnya, kericuhan yang diduga dipicu anggota GMBI pasca pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizieq Shihab di Mapolda Jabar, Kamis (12/1), berbuntut panjang.
Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan yang diduga membekingi GMBI dituntut harus dicopot dan bertanggung jawab atas terjadinya kericuhan itu. Tuntutan itu disampaikan melalui petisi di situs Charge.org, oleh Rakyat Bergerak. Hingga tulisan ini dibuat, petisi sudah ditandatangani 6.644 pendukung.
“Massa penyerang laskar FPI tersebut menggunakan pakaian yang bertuliskan GMBI. Usut punya usut, ternyata GMBI ini merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang ketua dewan pembina hariannya adalah Irjen Pol Anton Charlian yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat,” tulis Rakyat Bergerak pada situs Change.org, Jumat (13/1/2017).
Rakyat Bergerak kemudian menulis jika pihaknya menyayangkan terjadinya penyerangan oleh LSM yang diketuai Kapolda Jabar tersebut kepada Laskar FPI. Di media sosialpun mencuat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kapolda Jawa Barat adalah Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI.
“Pantauan kami, ada salah satu anggota GMBI yang menyatakan bahwa sebelum tiba di Polda Jabar, masa anggota GMBI Indramayu dilepas keberangkatannya oleh Kapolsek Jatibarang. Cek akun facebook: Dejoey Alesandro.
Menurut kami ini tidak wajar. Jelas ini ada aroma untuk membenturkan rakyat dengan rakyat. Kami ingin agar Ketua Dewan Pembina Harian LSM GMBI yang juga merupakan Kapolda Jabar untuk bertanggung jawab atas perilaku anarkis yang dilakukan LSM nya”. Demikian tulisan penutup petisi tersebut. (Purnomo)
