Jakarta, Obsessionnews – Partnership antara pemerintah, pebisnis, politisi dan masyarakat sipil dengan lembaga antikorupsi mutlak diperlukan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi itu termasuk juga di dalamnya auditor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), koalisi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan lembaga penegak hukum. Demikian dikemukakan Bupati Bojonegoro Suyoto saat menjadi salah satu nara sumber dalam seminar nasional Anticorruption and Democracy Outlook yang digelar di Le Meridien Hotel Jakarta, Selasa (15/3/2016). Menurut bupati yang telah menjabat dua periode itu, Bojonegoro telah membuktikan bahwa partnership antarelemen tadi mampu membentuk wilayahnya saat ini bersih dari praktik korupsi. “Apa yang terjadi di Bojonegoro selama 8 tahun terakhir ini menjadi salah satu bukti betapa pentingnya penguatan kelembagaan dan partnership pemerintah dengan lembaga anti korupsi,” kata pria yang akrab disapa Kang Yoto itu. Kang Yoto yang hadir untuk berbagi success story-nya membangun kabupaten bersih dari korupsi itu mengatakan, kehadiran lembaga antikorupsi itu diperlukan agar mekanisme tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat relevan dan urgensinya lebih mudah diterima. Selain itu, menurutnya, dengan adanya penguatan dan partnership bersama lembaga antikorupsi, maka semangat belajar menumbuhkan niat baik dan pembangunan sistem yang melahirkan good and clean governance akan semakin tumbuh subur. “Lembaga antikorupsi juga penting untuk memudahkan pelaksanaan niat baik. Jika selama ini banyak orang berniat baik lewat politik dan pemerintahan, maka lembaga antikorupsi akan sangat membantu niat baik tersebut dari rongrongan lingkungan yang korup,” katanya. Lebih lanjut Kang Yoto mengungkapkan, Bojonegoro pada tahun 2008 menghadapi tantangan yang panjang. Tantangan itu antara lain berupa kemiskinan, keterbatasan SDM, kualitas birokrasi yang rendah, dan masih tingginya korupsi. Maka untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Masyarakat Transparansi Internasioanal, EITI, Publish What You Pay, World Bank, NRGI, OGP, UKP4, LSM, dan media. “Hasilnya dapat dilihat pada peningkatan kepercayaan publik, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” tegas Kang Yoto. Kang Yoto yang hadir pada sesi ketiga seminar tersebut menjadi nara sumber bersama aktivis antikorupsi lainnya. Mereka adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqaddas, mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, dan Anggota Pansel Calon Pimpinan KPK 2015-2020 Natalie Soebagjo. Seminar antikorupsi tersebut digelar oleh Transpararency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Selasar.com. (Fath)