Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi diusung oleh PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017. Ahok berpasangan dengan politisi PDI-P yang juga Wakil Gubernur petahana DKI Djarot Saiful Hidayat. Pasangan ini secara resmi dideklarasikan pada September 2016.
Majunya Ahok sebagai cagub DKI mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini tergambarkan dari buku Kami Melawan: Ahok Tak Layak Jadi Gubernur yang diluncurkan di Resto Kampung Kite, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016). Buku yang diterbitkan LKP ini ditulis oleh Muchtar Effendi Harahap dan Ramli Kamidin. Buku ini menjadi salah satu kaleidoskop 2016 yang mencuri perhatian publik DKI.
Buku ini berisi evaluasi atas kinerja Ahok selama memimpin DKI Jakarta, dan sebagian besar pernah menjadi pemberitaan di media massa.
Kedua penulis memprediksi pertarungan Pilkada DKI 2017 diprediksi keras dan seru, karena Ahok pasti mati-matian dan habis-habisan berusaha memenangkan pertarungan dengan segala cara. Kegagalan memenangkan pertarungan dapat membawa bencana bagi Ahok yang sedang diincar berbagai kasus korupsi.
Menurut kedua penulis, kemenangan Ahok di Pilkada akan membuka jalan baginya untuk terus memberi konsesi luar biasa kepada para pengusaha dan konglomerat Cina yang telah setia membantunya selama ini. Bahkan, kemenangan Ahok untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2019, atau bahkan mungkin sebagai capres.
Sesungguhnya peluang Ahok untuk memenangkan pertarungan dalam Pilgub DKI 2017 masih menghadapi jalan terjal. Secara sosiologi dukungan Ahok tergolong minoritas, baik berdasarkan primordial agama, etnis maupun strata sosial.
Jika dalam pelaksanaan Pilkada DKI 2017 Ahok tetap meraih suara terbanyak, hal itu sangat penting untuk dipertanyakan mengapa pendukung minoritas bisa mencapai suara mayoritas di masyarakat pemilih?
Tentu saja jawabannya negatif, yakni telah terjadi politik uang, yakni para konglomerat Cina atau perusahaan Cina telah menggunakan dana milik mereka untuk melakukan politik uang demi perolehan suara Ahok. Hal ini berakibat proses demokratisasi di DKI menjadi menyimpang dan “dikotori” oleh kelompok konglomerat Cina. Demokrasi menjadi menghamba kepada kepentingan konglomerat Cina, bukan kepada rakyat. Kedaulatan rakyat dikhianati menjadi kedaulatan konglomerat Cina.
Berdasarkan pengalaman kerja sebagai Gubernur DKI, sesungguhnya Ahok tidak layak dipilih atau dijadikan kembali sebagai gubernur. Mengapa? Setidak-tidaknya ada sembilan alasan, yakni (1) Ahok suka konflik dengan lembaga negara; (2) Integritas Ahok rendah dan diduga koruptor dalam beberapa kasus; (3) Ahok suka melanggar hukum; (4) Ahok suka menggusur rakyat secara paksa dan melanggar HAM; (5) Ahok memiliki kinerja buruk dan raor merah sebagai gubernur DKI; (6) Tutur kata Ahok kotor dan kasar; (7) Ahok suka mengambinghitamkan pihak lain; (8) Kondisi rakyat DKI merosot; (9) Mayoritas dan minoritas memimpin pemerintahan/negara.
Maksud penerbitan buku ini adalah untuk memberi masukan kepada masyarakat DKI agar tidak memilih Ahok sebagai gubernur pada Pilkada 2017, karena Ahok sesungguhnya tidak layak sebagai gubernur. (arh)
