Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mundur menjadi presiden atau dipaksa untuk mundur melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Hal itu disampaikan oleh Aktivis yang juga Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti saat halal bi halal para aktivis dan pejuang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jalan Guntur 49, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017).
Menurut Yudi, Jokowi sebagai puncak kegagalan penataan negara melalui amandemen UUD 45 pada tahun 1999-2002. Memang ini kesalahan sistem, tapi mantan walikota Solo tersebut memperparah sistem tersebut.
“Dengan menjalin kerjasama yang solid dengan Cina dalam bentuk negara dan partai komunis Cina, melalui partai Jokowi yaitu PDI-P dan jaringan konglomerat taipan dengan melalui infrastruktur, yang terakhir dengan pemindahan ibukota,” ucap Yudi kepada Obsessionnews.com.
Tak heran kini negara sudah dikuasai oleh kongsi oligarki. Rakyat tumbuh tanpa kehadiran negara, tapi dipaksa untuk membayar pajak. Dipaksa mengikuti cara-cara penjajahan dan tunduk pada kekuatan.
Yudi menyampaikan dalam acara ajang silaturrahmi ini bahwa dirinya juga tidak mau menggunjingkan orang nomor satu Indonesia itu.
“Karena ini tempat pergerakan revolusi, jadi mau nggak mau halal bi halal ini adalah revolusi. Nggak ada gosipnya Jokowi, tapi gulingkan Jokowi,” ujarnya tersenyum.
Sementara Aktivis Dr Sri Bintang Pamungkas dalam sambutannya menyebutkan, MPR kini tidak berfungsi lagi karena adanya oligarki kepartaian. Ini akibat ulah dari Presiden terdahulu yaitu Gus Dur dan Megawati.
“Gus Dur nggak bener, Megawati nggak bener, semua nggak bener,” tuturnya.
Makanya tak heran, lanjut Bintang, Indonesia memiliki peraturan yang berubah-ubah.
“Hanya di Indonesia setiap pemilu, undang-undangnya diganti,” ungkapnya.
Ia menginginkan, pemerintah harus kembali ke UUD 1945. Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) diminta meninggalkan jabatannya.
“Kembali ke UUD 45, Jokowi JK harus mundur, kembali ke Tap MPR!” seru tokoh yang konsisten menjadi oposisi sejak orde baru ini. (Popi)
