Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski pada kenyataannya saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada peringkat ke-88, segala upaya pemberantasan korupsi masih terus berjalan.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016).
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden, hingga saat ini sudah sebanyak 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim yang sudah dipenjara karena korupsi. Meskipun begitu, hal tersebut bukanlah hal yang patut dibanggakan.
“Jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Menurut saya semakin sedikit yang dipenjara itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi,” kata Presiden.
Sebab, menurut Presiden, prestasi terbaik dari upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan ialah semakin baiknya bentuk pelayanan publik di Indonesia. Karena perlu diakui, korupsi merupakan salah satu permasalahan besar yang menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semua berjalan dengan efektif. Kalau kita lihat memang dari indeks daya saing kita, problem besar kita sebenarnya ada tiga. Yang pertama yang berkaitan dengan korupsi. Yang kedua yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Dan yang ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur kita. Tiga hal besar ini memang yang harus kita atasi bersama-sama,” terang Presiden.
Oleh karenanya, guna melakukan penegakan hukum dan pencegahan terhadap korupsi, Presiden Jokowi mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ia juga meminta adanya sinergi yang baik antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.
“Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK,” ujarnya.
Terhadap kenyataan dengan masih banyak ditindaknya para koruptor di Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. Meski demikian, Presiden meminta seluruh pihak untuk tidak patah semangat.
“Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif, dan lebih terintegrasi. Jangkauan pemberantasan korupsi pun harus mulai dari hulu sampai hilir,” imbuh Presiden. (Has)
