Jakarta, Obsessionnews.com – Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, meminta agar media alternatif digunakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, bukan digunakan untuk hal-hal yang mengurangi kualitas pilkada serentak, seperti memainkan isu SARA, fitnah, dan lain-lain.
Hal itu disampaikannya dalam Diskusi bertajuk “Peran Media Alternatif dalam Meredam Isu Sara di Pilkada Serentak 2017″ yang diadakan Social Media for Civic Education (SMCE) di Aula Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016) sore. Sebab itu, kata dia, akun-akun media sosial Tim Sukses wajib didaftarkan.
“Prinsipnya, kampanye di medsos sama dengan di darat, sehingga kampanye di medsos tetap mengedepan kampanye dialogis dan pendidikan politik”, jelas Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Aula Dewan Pers, Jakarta (23/12).
Sementara itu Hariqo Wibawa Satria (Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi) menjelaskan enam hal untuk meredam isu sara di pilkada:
Pertama, meredam itu bisa diartikan mencegah potensi ribut, jangan sampai pesta demokrasi jadi pestanya para penghina. Karenanya 153 calon kepala daerah dan tim suksesnya yang akan bersaing di 101 daerah dalam Pilkada serentak 2017 harus jadi teladan bagi masyarakat, utamanya calon kepada daerah.
“Belajarlah dari Pak Jokowi-Pak Jusuf Kalla, Pak Prabowo – Pak Hatta Rajasa saat Pilpres 2014, keduanya tidak menghina SARA. Sehingga sepanas apapun debat di medsos, Pilpres 2014 tetap aman. Bagi saya Pilpres Indonesia 2014 lebih hebat dari Pilpres Amerika 2016, Donal Trump jangan ditiru, ” tuturnya.
Kedua, term of use saat seseorang membuat akun media sosial harus diubah dalam format tanya jawab. Contoh pertanyaan, bila seseorang ingin membuat akun maka dia harus berjanji tidak melakukan fitnah?. Pemerintah harus memaksa pemilik twitter, facebook, Instagram, google untuk “mempersulit” seseorang mendapatkan akun media sosial.
“Dulu Instagram bebas politik kotor, sekarang dipakai juga. Ketiga, tolong dingat kembali bahwa pilkada serentak adalah pesta demokrasi yang penuh kegembiraan. Timses harus mampu membuat konten-konten yang menjadikan semua orang tersenyum, tertawa, buatlah parodi, misalnya mengubah “Om Telolet Om”, menjadi “Om Nyoblos Om” atau “Om Jangan Fitnah Om, ” jelasnya.
Menurutnya pilkada serentak adalah perang kreatifitas dalam membuat konten. Timses juga jangan hanya pidato atau monolog tentang hebatnya kandidatnya di medsos, minta juga saran dan kritik masyarakat tentang calon anda.
Keempat, jangan sampai seseorang menyebar konten yang menguntungkan calonnya, tapi merugikan kepentingan nasional. “Larangan menghina SARA, fitnah bukan hanya saat pilkada, tapi sampai kapanpun tidak boleh,” tegas Hariqo Wibawa Satria.
Sebab itu literasi digital tidak boleh berhenti dan dikurangi dosisnya. Kelima, jangan hanya melarang, namun ajak masyarakat membuat konten internet sehat, adakan lomba-lomba foto, video, dan lain-lain. Lomba-lomba yang dilakukan Gerakan Pramuka dan Kemendikbud di medsos bisa jadi contoh.
Keenam, kata dia, “Kata kuncinya agar pilkada langsung ini sukses adalah integritas, penyelenggara harus berintegritas, pesertanya harus berintegritas, pemilih harus berintegritas. media sosial bisa menghimpun partisipasi, namun juga bisa merusak partisipasi.” (Albar)
