Jangan Jadi Presiden ‘Kagetan’
Oleh: Arief Poyuono
(Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
Ya namanya juga pemerintahan dengan sistim kagetan setiap ada masalah yang menjadi masalah nasional akibat ‘ketidakbecusan’ lembaga dan kementerian terkait, maka langsung bikin organisasi baru yang akhirnya menambah pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi gemuk. Contoh saja tentang maraknya pungli di pelabuhan yang harusnya menjadi tanggung jawab para aparat hukum dan jajaran lembaga dan kementerian dimana terjadinya pungli langsung pemerintahan kagetan bikin Tim Saber Pungli.
Ramai masalah isu mafia migas (minyak dan gas bumi), pemerintah langsung membentuk satgas antimafia migas, namun hasilnya nol gede tetap saja harga BBM (bahan bakar minyak) dinaikkan dan lebih mahal daripada harga patokan harga BBM di dunia.
Sama kayak sekarang ini masalah tenaga kerja asing (TKA) China jadi isu hangat dan Joko Widodo terpengaruh dengan proovokasi di medsos kalau TKA China itu mencapai jutaan yang masuk, langsung presiden beraksi dan emosi dengan berita-berita hoax tentang TKA China hingga lapor polisi untuk cari siapa penyebar berita adanya jutaan TKA China yang masuk ke Indonesia. Mestinya, santai saja ditanggapinya dan konsolidasi kedalam Lembaga/Kementerian yang diberikan tanggung jawab oleh beliau untuk menepis semua berita hoax TKA China.
Padahal, isu jutaan TKA China yang merupakan berita hoax itu ada sisi positif bahwa sekalipun bukan jutaan yang masuk TKA China ke Indonesia, tetapi banyak bukti kalau warga negara China yang masuk ke Indonesia menyalahgunakan fasilitas bebas visa yang diberikan pemerintah Indonesia dimana digunakan untuk kerja.
Seperti banyak TKA China yang bekerja bukan di proyek-proyek Turn Key seperti pertambangan, smeltering, pabrik semen, pabrik baja dan lain-lain serta tidak menggunakan dokumen yang lengkap dan tidak sesuai dengan posisi pekerjaan yang diperbolehkan peraturan untuk menggunakan TKA. Buktinya ketika Menaker sidak perusahaan milik warga Negara China di Narogong dari 38 TKA China hanya 20 yang bisa dianggap legal dan 18 tidak legal karena dokumennya tidak lengkap.
Sudah ada Imigrasi, sudah ada Kemenaker yang mengawasi TKA, ada BIN, negara lah kerja. Apa gunanya kalau ada BPOA (Badan pengawas orang Asing).
Jadi, saya tidak yakin BPOA akan efektif bekerja mengawasi orang asing yang masuk ke Indonesia, malah nanti banyak oknum BPOA yang melakukan korupsi dan kolusi untuk memasukkan imigran gelap ke Indonesia dan semakin membuat beban angaran negara saja.
Tolonglah anak buah Presiden Joko Widodo itu kerja dengan iklas dan bisa memberikan semangat serta menularkan budaya kerja di Lembaga dan Kementerian agar punya moral untuk tidak mudah disuap dan korupsi serta lebih memiliki rasa nasionalisme.
Yang paling tepat itu Joko Widodo membentuk Badan Penerapan dan Pengawasan Revolusi Mental agar anak buahnya punya mental yang tidak koruptif dan tidak mudah disuap serta punya etos kerja yang tinggi.
Kasihan Joko Widodo akibat anak buahnya yang ditempatkan di lembaga dan kementerian dari hasil ‘dagang sapi’ politik, maka hasilnya amburadul semua, paling top punya usul bikin Badan-badan yang kagetan supaya AJB (Asal Jokowi Bahagia). (***)
