Jaksa KPK: Berantas Korupsi Jangan Pakai “Sapu Kotor”

Jaksa KPK: Berantas Korupsi Jangan Pakai “Sapu Kotor”
Peserta Seminar Jurnal Integritas KPK

Purwokerto, Obsessionnews.com – Jaksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI, Dr Yadyn SH MH mengungkapkan, wajah penegakan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini diperhadapkan kepada suatu “transaksional” perkara yang tentunya memberikan stigma negatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.

Menurutnya, pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri, nuansa pepatah menyatakan “as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty” (sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka).

“Ketika aparat penegak hukum memberikan contoh yang baik, maka nilai trust kepada penegak hukum itu sendiri akan berjalan dengan baik pula,” paparnya pada Seminar Jurnal Integritas KPK bertema “Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)” yang digelar KPK dan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (10/10/2017).

Seminar yang dimoderatori Dosen Fakultas Hukum Unsoed Dr Tedi Sudrajat SH MHum ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unsoed, Prof Dr Ade Maman Suherman SH MSc.

Dr Yadyn SH MH mengemukakan, proses Penanganan Perkara maupun Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK maupun oleh aparat penegak hukum lainnya terhadap oknum aparat penegak hukum mulai dari Panitera, Hakim, Jaksa maupun Polisi.

“Operasi tangkap tangan maupun proses penangan perkara yang dilakukan oleh KPK terhadap oknum penegak hukum tersebut terkait penyalagunaan kewenangan dalam jabatan maupun transaksional perkara berupa penerimaan sejumlah uang dalam pengurusan suatu kasus/perkara, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses di persidangan,” tegas Jaksa KPK.

“Tentunya bagi masyarakat pencari keadilan akan sulit berharap terciptanya kepastian hukum ketika terjadi korupsi di sektor hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum tersebut,” tambahnya.

Dr.Yadyn,SH.MH, Drs.Suwarsono M.A, Prof.Dr.Ade Maman Suherman,S.H.,M.Sc, dan Prof.Dr.Hibnu Nugroho, SH.MH.

Ia menuturkan, kepercayaan masyarakat Indonesia akan lahir, dari setiap perilaku aparat penegak hukum itu sendiri, seyogianya aparat penegak hukum menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia tanpa menciptakan friksi penegakan hukum pemberantasan korupsi.

“Wujud panutan tersebut antara lain dengan sinergitas terpadu di antara penegak hukum baik KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sinergitas terpadu merupakan esensi yang fundamental dalam perwujudan bersama pemberantasan korupsi, tanpa adanya pondasi yang kuat, maka pilar penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Redaktur Jurnal Integritas-KPK yang jugha Mantan Penasihat KPK, Drs Suwarsono MA menegaskan, siapa yang memiliki kewenangan memberantas korupsi juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi juga memiliki peluang lebih besar untuk berhasil jika berbagai lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dinilai bersih dan efektif. Secara formal, hakim jelas dinyatakan memiliki kekuasaan yanhg independen, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun,” tandasnya.

Menurut Suwarsono, keputusan terhadap perkara yang ditanganinya diambil sepenuhnya berdasar keyakinan masing-masing hakim. Dalam praktiknya ternyata disinyalir tidak sepenuhnya demikian.

“Hubungan berbagai pihak, baik antara sesama penegak hukum dan terutama dengan publik secara luas, acapkali menjadi lancar karena jasa dari makelar korupsi. Masih ingat betapa populernya sebutan makelar kasus (markus) di Indonesia,” pungkasnya.

“Dimulai dari usaha mencairkan hubungan yang bersifat formal menjadi informal dan kemudian ditutup dengan transaksi korupsi yang diakhiri dengan penjaminan keamanan dan keselamatan pasca transaksi korupsi,” bebernya pula.

Sementara itu, Guru besar FH Unsoed, Prof Dr Hibnu Nugroho SH MH selalu menulis konsisten tentang korupsi. Ide-ide penelitian pemberantasan korupsi dari sekitar kita, misal pendidikan dan kesehatan menarik untuk diteliti. Hibnu berharap dalam penelitian untuk Jurnal Integritas KPK, Unsoed bisa bersanding dengan 12 PT lainnya. (Red)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.