Jakarta, Obsessionnews.com – Usai demo besar-besaran pada Jumat 4 November 2016, masyarakat kini tengah menunggu janji pemerintah untuk menangani dugaan penghinaan agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara hukum.
Dalam keterangan yang ditulis oleh Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA berjudul “Plus Minus 4 November” dikatakan, bahwa akan lebih baik bila Ahok diproses secara hukum dengan menetapkannya sebagai tersangka. Ia menyebut ada beberapa alasan mengapa Ahok harus jadi tersangka.
“Pertama, pemerintah tak kehilangan muka. Jusuf Kalla selaku wakil pemerintah sudah berbicara yang disebar media. Kapolri berjanji menuntaskan kasus Ahok secara tegas dan cepat dalam waktu dua minggu,” katanya, Sabtu (5/11).
Ia mengatakan, memori publik cepat mencatat, paling lama waktu yang ditunggu itu tanggal 18 November 2016 untuk mengawal janji pemerintah menindak tegas kasus hukum yang dilakukan Ahok.
Dalam proses itu, lanjut dia, dapat terlihat bahwa hukum murni yang bekerja. Dunia luar bisa diyakinkan bahwa Ahok menjadi tersangka bukan karena tuntutan massa. “Toh dengan menjadi tersangka, Ahok belum tentu bersalah. Pengadilan yang nanti memutuskan,” katanya.
Selain itu, Denny juga yakin dengan menetapkan Ahok sebagai tersangka wibawa Jokowi selaku Presiden Indonesia juga bisa diselamatkan. Tak seperti yang dituduhkan bahwa Jokowi melindungi Ahok. Isu itu pasti terbantahkan bila hal itu dilakukan.
“Tak ada pula kartu As Jokowi yang dipegang Ahok seperti yang dituduhkan. Toh, Ahok terbukti tersangka,” jelasnya.
Dengan penetapan tersangka, aksi gerakan Bela Islam juga dinilai tak kehilangan muka. Sebab, gerakan ini berhasil menghimpun people power yang mungkin terbesar setelah reformasi.
“Ia disebut people power karena banyak peserta yang swadana, membiayai kedatangannya sendiri. Banyak pula yang didanai oleh komunitasnya,” jelasnya. (Albar)
