Isu Etika dalam Gratifikasi

Isu Etika dalam Gratifikasi

Oleh:  Bernard L. Tanya, Penulis Buku, dan Pakar Hukum

 

Fakta moral yang mesti menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan gratifikasi harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang hanya memiliki modal moral rendah?

Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mempunyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru. Meski begitu, penegasan status ini tak dilakukan melalui kinerja dan prestasi, tapi melalui perubahan gaya hidup. Karenanya, jabatan politik dan jabatan publik tidak dihayati sebagai tanggung jawab dan amanah, tetapi justru sebagai kesempatan menampilkan gaya hidup baru di luar akal sehat.

Realitas tersebut nyaris belum bergeser dari gambaran Clifford Geertz tentang The Theatre State. Seperti diuraikan Geertz tentang negara klasik di Bali pada abad ke-19, negara tidaklah mempunyai kekuasaan memerintah terlebih dahulu, yang kemudian dipentaskannya lewat berbagai drama kenegaraan. Sebaliknyalah yang terjadi. Berbagai pentas, glamor, dan keagungan lebih menonjol daripada karya. Pentas glamor, bukan hanya sekadar tanda kekuasaan, melainkan telah menjadi kekuasaan itu sendiri.

Hal yang terasa amat kurang dalam negara teater (dan masih terjadi hingga saat ini di Indonesia), adalah kesanggupan memerintah, yaitu statecraft, “regnancy”, atau rule. Pejabat-pejabat lebih banyak diwarnai semangat negara teater. Mereka sangat dekat dengan mental estate (status atau tingkatan sosial), dan begitu hirau dengan model stateliness (pentas, glamor, dan keagungan). Bahkan di daerah yang paling miskin sekalipun, kebijakan-kebijakan megah-glamor selalu berulang setiap kali. Bentuknya nyaris seragam, mulai dari pengadaan mobil baru, biaya sewa rumah (meski sudah ada rumah pribadi), perjalanan dinas, biaya purna bhakti, dan lain sebagainya. Bahkan saking tak terkontrol, banyak yang terjerumus ke korupsi, bahkan korupsi berjamaah.

Realitas moral sosial seperti ini, sebenarnya sudah cukup menjelaskan mengapa penegakan hukum di negeri ini tidak pernah maksimal, bahkan setiap kali menimbulkan kekecewaan yang begitu luas. Aturan begitu melimpah, bermacam-macam lembaga pengawasan dibentuk, tapi justru korupsi dan praktik mafia kian tumbuh subur. Kata kuncinya, karena kesadaran etis kita masih sangat rendah.

Kedepankan Moralitas

Tanggung jawab untuk mengelola hukum secara benar, membutuhkan basis moral yang lebih tinggi dari sekadar moralitas anak-anak. Moralitas dimaksud, oleh Kohlberg, disebut moralitas orang dewasa. Yakni moralitas yang sudah berada pada tahap konvensional dan pasca-konvensional.

Berbeda dengan moralitas pra-konvensional yang berpusat pada diri sendiri, maka moralitas konvensional lebih berorientasi pada konvensi, prinsip, dan hukum. Tidak melakukan korupsi, bukan karena takut diburu KPK, tetapi lebih karena perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan oleh hukum. Hukum dan norma, menjadi ukuran satu-satunya tindakan dari orang-orang yang sudah berada pada tingkat moralitas konvensional ini.

Per teori moralitas jenis ini sudah cukup bagi penegakan hukum yang normal. Di tangan mereka yang sudah berada pada level ini, hukum dijalankan dengan lurus apa adanya. Mereka adalah orang-orang yang taat asas, dan tidak mudah diajak kompromi dan bermain gila dengan hukum. Moralitas inilah yang amat langka di negeri ini, sehingga wajah hukum kita begitu buruk. Masih ada moralitas yang lebih tinggi dari moralitas taat asas ini, yakni moralitas pasca-konvensional. Moralitas ini memiliki dua jenis, yaitu moralitas “akal kritis” dan “moralitas hati nurani”.  Mereka yang sudah berada pada level moralitas akal kritis, selalu memperjuangkan keadaan yang lebih baik bagi kepentingan bersama. Mereka tidak tanggung-tangung berani bertindak beyond the call of duty atau super erogatoris: memiliki spirit kepeloporan yang luar biasa .

Hal yang ingin saya tekankan dari deskripsi posisi moral elite tersebut adalah, bahwa menghadapi pejabat dengan moralitas rendah, butuh kebijakan kriminal yang keras: (1). Aturan harus ketat/rigid, (2). Sanksi harus keras, (3). Law enforcement harus ketat, (4). Kontrol harus kuat dan ketat, (5). Reward and punishment harus berjalan konsisten.

Dalam menyusun aturan tentang gratifikasi, perlu memperhatikan moralitas eksternal dan moralitas internal dari hukum. Moralitas eksternal, terkait dengan eksistensinya sebagai aturan dalam ruang publik di mana kesederajatan, keadilan, dan keadaban dipertahankan dan dibela. Moralitas internal: Aturan Primer harus: rasional, jelas-tegas, prediktabel, koheren (tidak tumpang tindih), akseptabel wajar dan berada dalam batas kemampuan orang rata-rata, mengandung kaidah (ada nilai-nilai yang dibela).

Karena itu, aturan gratifikasi harus berangkat dari beberapa asumsi/pengandaian ontologi. Pertama, tiap orang cenderung melakukan kesalahan, dan karena itu tingkahlaku yang benar dan tidak merugikan orang lain, tidak dapat diserahkan kepada kehendak pribadi tiap orang, tetapi perlu diatur dengan peraturan hukum positif. Melalui larangan gratifikasi misalnya, seorang pejabat secara tidak langsung dicegah dari berbuat banyak kesalahan dan diselamatkan dari berbagai keteledoran (sin of omission) dan kecerobohan (sin of commission).

Kedua, penyelenggara negara (PN), karena posisi/jabatannya, rawan power tends to corrup. Mereka jauh lebih rentan terhadap kesalahan dan kejatuhan, karena memiliki kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalahgunakan. Kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat daripada kemampuannya membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga berkali-kali lebih besar dari kemampuannya mengritik dan mengawasi dirinya. Inilah sebabnya, pejabat/penyelenggara negara wajib tunduk pada pengawasan publik, termasuk melalui hukum. Sebagai penyelenggara negara harus mempunyai moral courage untuk menyadari kerentanannya itu, bersedia dikontrol, dan bersedia menerima sanksi akibat kesalahannya.

Ketiga, PN adalah pejabat publik yang diberi kepercayaan, diberi kewenangan, dan memiliki kekuasaan untuk mengelola kepentingan negara dan publik. Di titik ini, mereka memikul kewajiban etis untuk: (i). Menjaga marwah jabatan agar tetap dipercaya dan dihormati oleh publik, (ii). Cegah disalahgunakan dan divenalisasi, (iii). Tidak merugikan publik dan negara. Maka larangan gratifikasi harus dikaitkan dengan tiga hal itu. (*)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.