Perspektif Reklamasi Pantai
Dalam perebutan kekuasaan dalam realitas politik dan sirkulasi elit terdapat kelompok dua saja, yaitu kelompok yang fundamental dalam beragama dan kelompok sekular yang didukung oleh ekonomi yang kuat. Kedua kelompok tersebut kalau tidak salah pernah dijelaskan oleh ‘Max Weber’ bagaimana pertarungan politik perebutan kekuasaan.
Kalau orang-orang (kelompok) beragama yang berkoalisi dengan kelompok sekular yang didukung oleh ekonomi kuat itu dapat diduga terjadi politik transaksional dan diduga orang-orang beragama itu terlibat korupsi dalam melaksanakan tugas birokrasi hingga berujung mendukung status quo.
Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah terkait kasus suap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tahun 2016.
Diperiksanya Sekda DKI Jakarta oleh KPK adalah sebuah bisul yang sudah matang saatnya untuk menetas yang disebabkan bermacam-macam variabel-variabel. Disisi ini, merupakan mewakili suatu ada indikasi budaya birokrasi yang korup realitas administrasi negara, khusus di DKI Jakarta dan umumnya permasalahan administrasi dalam reklamasi pantai di seluruh Indonesia.
Kemenangan Pilkada DKI Jakarta distigma kemenangan kelompok yang fundamental beragama yang sering disebut Islam Radikal dan kemenangan kaum pribumi terpinggirkan yang digusur sana dan sini gusur oleh kekuasaan yang lama.
Pilkada DKI Jakarta kemarin merupakan kemenangan kontra reklamasi. Pilkada DKI Jakarta yang menjadi barometer politik nasional. Maka Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 merupakan pertarungan politik perebutan kekuasaan yang kontra reklamasi dan pro reklamasi serta hal menentukan keberadaan reklamasi pantai di seluruh Indonesia.
Dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 harus memilih pemimpin yang kontra reklamasi karena reklamasi pantai adalah sebuah neokolonialisme berupa penjajah demografi dan perang asimetris dan lain sebagainya terhadap negara kita cintai ini. Di sisi lain, ada upaya untuk reformasi birokrasi dalam menciptakan birokrasi yang bebas korupsi dan membersihkan birokrasi yang korup.
Profesor dan Doktor, apalagi Rektor Universitas pura-pura bego, dungu dan bodoh ketika Negara stigmatisasi terhadap istilah “Radikal”? Radikal dianggap sesuatu hal buruk apalagi digabungkan dengan “Islam” menjadi “Islam Radikal”. Padahal, istilah “Radikal” merupakan salah satu karakteristik dari filsafat. Jikalau di dalam dunia pendidikan istilah “Radikal” dikaitkan sebutan “Sekolahisme”.
Suparman, Ketua Forum Demokrasi Kita
