Jakarta, Obsessionnews.com – Indonesia masih ketergantungan mengimpor 29 jenis sembako dari berbagai negara sepanjang Januari-Oktober 2016. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini, total nilai impor sembako Indonesia mencapai US$ 8,53 miliar atau sekitar Rp115,16 triliun dalam kurun waktu 10 bulan.
“Ini dia hasil kinerja Joko Widodo yang berhasil mencetak rekor pangan hingga 8,53 miliar US dollar atau 115,16 triliun rupiah. Ini sama artinya pemerintah Joko Widodo gagal dalam menjalankan Trisakti dan Nawacita dalam bidang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Geridnra, Arief Poyuono kepada Obsessionnews.com, Minggu (8/1/2016).
Dengan nilai impor pangan 115,16 triliun rupiah, menurut Arief, artinya Presiden Joko Widodo sudah membuka lapangan kerja untuk 921200 bagi masyakat luar negeri pengekspor pangan ke Indonesia. “Jika menggunakan hitungan di sektor pertanian dan perkebunan setiap nilai investasi sebesar 50 triliun rupiah akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 400 ribu tenaga kerja,” bebernya.
Arief menilai hal ini, tentu saja dua tahun pemerintahan Joko Widodo gagal dalam menciptakan nilai tambah Ekonomi di sektor pertanian dan Perkebunan terhadap para petani.
“Dan tingginya impor pangan tidak lepas dari kinerja buruk para menteri Joko Widodo yang bertanggung jawab terhadap sektor tersebut seperti Menteri PUPR yang seharusnya bisa memperbaiki kinerja produk pertanian dengan melakukan revitasisasi infrastruktur sarana dan prasarana untuk pertanian dan perkebunan agar produknya bisa lebih meningkat, ternyata semua tidak dilakukan dengan baik, seperti perbaikan sarana irigasi, aliran Sungai dan waduk waduk yang mulai dangkal,” paparnya.
“Patut diduga ada banyak mafia di PUPR yang bermain dalam melakukan revitasisasi sarana perairan untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan,” ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra.
Contoh paling gampang, lanjut Arief, adalah banyak daerah aliran Sungai yang saat musim hujan meluap dan merusak tanaman pangan serta saat masa kemarau waduk waduk airnya menyusut sehingga banyak tanaman pangan mati.
“Akibat dari hancurnya Ekonomi sektor pertanian dan perkebunan maka banyak petani dan keluarga petani menganggur dan hidup dibawah garis kemiskinan dan kemudian mengadu nasib di kota sebagai buruh kasar, sayang di kota pun banyak posisi buruh kasar yang sudah ditempati boleh TKA (tenaga kerja asing) dari China,” ungkitnya.
Akibat Ekspor, lanut dia, pangan yang tinggi yang kontrol Karantina nya sangat lemah maka dalam dua tahun banyak masyarakat terserang penyakit degeneratif.
“Nah, selain itu akibat serbuan impor pangan juga telah menurunkan PDB nasional sektor pertanian sehingga berpengaruh pada menurunnya pendapatan perkapita masyarakat Indonesia dalam dua tahun hingga 400 US dollar,” tegas pentolan Gerindra.
Karena itu, menurut Arief, tahun 2017 jika target Joko Widodo ingin cepat tercapai dalam ketahanan pangan dan swasembada pangan dan menurunkan import pangan tidak ada cara lain yaitu dengan mencopot Menteri PUPR, berantas mafia gas agar gas murah dan harga pupuk jadi murah,subsidi Pajak PBB untuk lahan lahan pertanian dan perkebunan. “Jika tidak maka wasalam saja Joko Widodo dalam bidang ketahanan pangan,” tuturnya. (Red)
