Indeks Korupsi Diukur Layanan Publik, Bukan Jumlah yang Dihukum

Indeks Korupsi Diukur Layanan Publik, Bukan Jumlah yang Dihukum
Bandung, Obsessionnews - Walikota Bandung Ridwan Kamil melaunching Portal Data dan Zona Integritas Kota Bandung saat Festival Hari Anti Korupsi (HAKI) di Sabuga, Jumat (11/12). Ridwan Kamil mengatakan launching kedua hal tersebut merupakan rekomendasi dari KPK agar Pemkot Bandung memiliki aspek transparansi Akuntabilitas. Untuk transparansi sendiri, Pemkot Bandung membangun portal data Kota Bandung. "Di Bandung semua akan satu data, sehingga masyarakat boleh menyampaikan aspirasi. Kami akan buka data lagi yang diperlukan oleh masyarakatat," ujarnya. Ia menambahkan ditahun ketiga kepemimpinannya atau di tahun 2016, ditargetkan konsep reformasi birokrasi bisa berjalan dengan maksimal. Sebelumnya juga, birokrasi Bandung menjadi yang terbaik di tahun 2015 dengan SAKIP. Ridwan berharap di tahun depan reformasi yang maksimal tersebut dapat disinkronkan dengan kepuasan publik yang baik juga. emil -indeks korupsi2 Wali Kota Bandung menegaskan, indeks persepsi korupsi itu ada di pelayanan publik, bukan banyaknya yang dihukum atau yang dimutasi. "Tadi ketua KPK menyampaikan indeks persepsi korupsi ada di pelayanan publik, bukan banyaknya yang ditangkap dan dihukum. Tapi seberapa baik pelayanan publik sehingga menjadi persepsi yang baik," ungkapnya. Dengan dibukanya open data sebagai reformasi birokrasi Bandung, dirinya berharap Kota Bandung bisa menjadi percontohan. Namun dari semua data yang telah dibuka, dirinya menuturkan jika data aset Kota Bandung tidak diperbolehkan untuk dibuka. Menurutnya, karena hal itu merupakan aset rahasia yang takut disalahgunakan. "Di Bandung ada 60 SKPD. Targetnya ditahun depan setelah diperbaiki semua data di Bandung ada, semua bisa mengakses apa saja kecuali data rahasia yang punya potensi untuk disalahgunakan kalau dibuka secara umum," pungkasnya. (Dudy Supriyadi)