Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly akan memperpanjang Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar (PG) hasil Munas Riau 2009. Perpanjangan kepengurusan akan berlaku hingga enam bulan ke depan.
“Iya diperpanjang. Insya Allah hari ini (SK terbit),” ungkap Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
Yasonna menjelaskan, dengan perpanjangan itu pemerintah memberi kesempatan kepada partai berlambang pohon beringin itu untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna memilih kepengurusan baru yang sah. Keputusan itu sebagai buntut dari perpecahan internal.
“Iya diperpanjang sementara untuk melaksanakan Munas,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja DPP Partai Golkar kubu Riau sebagai dasar hukum yang berlaku.
“Keputusan masa kerja dari DPP Golkar yang diakui, yaitu DPP Riau, itu yang diperpanjang supaya ada alas hukum,” kata JK.
Dalam putusan Rapimnas Golkar yang digelar beberapa hari lalu, salah satu keputusannya adalah menggelar Munaslub. Munaslub ini kemungkinan akan dilaksanakan sekitar Mei atau Juni tahun ini. Hal itu untuk memberikan Golkar menyiapkan pertarungan di pilkada serentak tahun 2017 nanti. (Has)
