Jakarta, Obsessionnews.com - Sejak berdiri di Sekolah Tinggi Islam pada 5 Februari 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberi perannya dalam mempertahankan republik. Di momentum milad ke-70 tahun  ini, HMI dalam konteksnya telah memasuki fase kedua perjalanan sejarahnya. Sebuah fase regenerasi baru yang tentunya membutuhkan konstrasi lebih fokus, sistem keorganisasian lebih modern sekaligus rekrutmen kader yang ditopang dengan serangkaian rekayasa keilmuan, paradigma berorganisasi dan progres kebangsaan yang baru. Sejak berdiri HMI tak lepas dari isu miring. Beragam penolakan datang dari organisasi di luar islam seperti PMY dan SMI yang berbeda ideologi maupun dari organisasi Islam sendiri seperti Masyumi. Kehadiran HMI dianggap hanya akan memecah belah umat Islam karena telah berdiri banyak organisasi Islam sebelum kemerdekaan dan kehadiran HMI sudah bisa diwakili oleh organisasi islam yang sudah ada. Keistimewaan HMI selain sebagai organisasi mahasiswa Islam pertama, yaitu keberadaannya yang sejak semula menyatakan independen dari kepentingan politik manapun. Meski sering kali dianggap sebagai underbouw Masyumi, namun kenyataan ini dibantah oleh sejarah bahwa Masyumi sendiri sejak awal menolak kehadiran HMI. Tantangan HMI selanjutnya adalah menyikapi pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Tiga tahun sejak berdirinya republik terjadi banyak pendapat mengenai berjalannya republik terutama dari tiga ideologi besar yang saat itu eksis di masyarakat, yaitu Islam, nasionalis dan golongan komunis. Pasca perjanjian Renville terjadi perpecahan di masyarakat, terutama mengenai isi perjanjian yang dianggap lebih menguntungkan Belanda. Musso yang waktu itu menjadi pimpinan PKI sepulangnya dari Soviet menyerukan untuk memberontak kepada pemerintahan Soekarno-Hatta. Kontan pemberontakan ini dapat diredam dengan cepat setelah keluarnya pengumuman Presiden Soekarno kepada rakyat lewat siaran RRI:"Pilih Soekarno atau Musso". Keputusan itu diambil Soekarno mengingat masih mudanya usia republik, maka seharusnya rakyat bersatu terlebih dahulu untuk mempertahankan kemerdekaan di bawah ancaman agresi Militer oleh Sekutu. HMI sendiri tidak tinggal diam melihat peristiwa tersebut. Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat, mahasiswa yang tergabung di HMI mendirikan Corps Mahasiswa untuk ikut membantu memadamkan pemberontakan Madiun. Pasca pemberontakan ini juga muncul pemberontakan DI/TII dipimpin Kartosuwiryo yang menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia yang kemudian juga gagal. Fase berikutnya oleh HMI adalah fase konsolidasi internal setelah mengalami fase pertempuran mempertahankan republik, baik melawan sekutu maupun bangsa sendiri. Mengingat telah stabilnya kondisi republik, maka HMI lebih banyak berkonsentrasi membina kader yang sudah ada dan mendirikan cabang-cabang baru di seluruh Indonesia. Beberapa hal yang menjadi catatan di era ini adalah sikap HMI menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang pertama kali diadakan di Republik tahun 1955. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan konferensi akbar HMI waktu itu yaitu: (1) Menyerukan kepada khalayak ramai untuk memilih partai Islam;(2) Menyerukan kepada partai-partai Islam untuk tidak saling menyerang;(3) Anggota HMI diwajibkan aktif memilih salah satu partai Islam yang disenanginya. Dengan rekomendasi ini HMI semakin memantapkan sebagai organisasi yang independen dari partai politik tertentu namun jelas menetapkan islam sebagai Ideologinya. Pasca Pemilu tahun 1955 republik memasuki era demokrasi parlementer di mana dibentuk Majelis Konstituate yang bertugas merumuskan isi Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru dan menetapkan dasar negara. Berkaitan dengan itu sikap HMI yang diambil  menarik untuk disimak. Meski sejak awal menyatakan sebagai organisasi Islam nasionalis, perdebatan ideologi yang muncul di masyarakat memunculkan sikap HMI yang berbeda. Pada Kongres V HMI  di Medan HMI menyatakan keputusan kongres adalah menuntut Islam sebagai dasar negara Indonesia dan komunis bertentangan dengan islam. Era demokrasi parlementer disebut sebagai era paling demokratis hingga saat ini, karena partai-partai dan organisasi masyarakat dilihat dan didukung masyarakat bukan karena janji-janji pragmatis namun karena perbedaan ideologis yang benar-benar dipraktekkan. Keputusan ini dapat dilihat sebagai pilihan yang harus diambil HMI waktu itu sebagai organisasi mahasiswa Islam untuk memperjuangkan aspirasi umat islam, bukan untuk merongrong ideologi pancasila sebagaimana dikatakan rival-rival HMI. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi Islam yang diusung HMI bisa saja berubah mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Apakah Islam yang diusung HMI harus berbentuk negara formal atau cukup nilainya saja sebagaimana didirikan pertama kali Pasca dibubarkannya parlemen pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno yang menilai usaha Majelis Konstituante terlalu berlarut-larut maka dimulailah era demokrasi terpimpin. Pergolakan politik di masyarakat pun semakin panas akibat tidak selesainya pembahasan konstitusi di parlemen.  Tidak kurang HMI juga terlibat dalam perang ideologi ini. Akibat sikap yang diambil pada kongres Medan usaha pembubaran HMI terlihat dengan beberapa kejadian seperti peristiwa Utrech (pelarangan HMI berdiri di FH UNIBRAW) dan pidato Aidit di harlah PKI yang menyatakan dengan tegas ingin membubarkan HMI. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI saat itu, Dahlan R, sempat mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang mempunyai hubungan baik dengannya. Hasilnya dapat dianggap sebagai kemenangan HMI karena presiden Soekarno menolak pembubaran HMI seperti yang dituntut oleh golongan nasionalis dan komunis. Soekarno memberi syarat bahwa HMI harus dibersihkan dari anggotanya yang Kontra Revolusioner, hal ini disanggupi oleh Dahlan Ranuwiharjo yang dituliskan dalam bukunya "Mengapa Bung Karno Tidak Membubarkan HMI?". Sejarah Orde Lama berakhir setelah peristiwa pemberontakan G30S dan digantikan oleh Orde Baru. Sebuah fakta bahwa pembentukan Orde Baru dipelopori oleh berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang notabene berisi petinggi HMI yang beraliansi dengan organisasi pemuda, masyarakat dan laskar-laskar yang sehaluan. Antara HMI, Kebhinnekaan dan Toleransi Pesan penting yang ingin disampaikan pada momentum harla ini bahwa HMI sejak berdiri hingga saat ini tidak pernah mempertentangkan antara keindonesiaan dan keislamannya dan HMI berdiri hingga sekarang karena independensinya baik etis maupun organisatoris. Namun, belakangan ini, HMI menjadi sorotan publik karena keikutsertaanya dalam aksi-aksi bela Islam bersama dengan komponen ormas Islam lainnya. Sementara organisasi mahasiswa lainnya yang tergabung dalam kelompok Cipayung (PMII, GMNI, GMKI dan PMKRI) mengambil sikap berbeda seolah bertentangan dengan HMI. Sebenarnya, "pertentangan" sikap organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung tak perlu dirisaukan dan dikhawatirkan. Mereka punya landasan berpikir, data dan pendekatan masing-masing sampai dikeluarkannya sikap organisasi terhadap persoalan kebangsaan saat ini, khususnya terkait dengan isu kebhinekaan, toleransi dan dugaan penodaan agama. HMI sebagai organisasi kemahasiswaan tertua dan berpengalaman, tentu juga memiliki cara pandang tersendiri hingga mengambil sikap berbeda dengan organisasi mahasiswa Cipayung lainnya. Secara sosial kondisi masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan dan relasi komunal yang rentan akibat polarisasi dan integrasi ke-Indonesiaan yang masih lemah. Dalam soal keummatan, Islam sebagai agama mayoritas, hidup dalam kejumudan baik dalam pendidikan, ekonomi maupun dalam pelaksanaan ajaran keagamaan di nilai banyak menyimpang. Karenanya, HMI hadir untuk menjawab keprihatinan itu sebagai tanggung jawab kemahasiswaan. "Saya menduga, bahwa keikutsertaan HMI dalam aksi bela Islam merupakan bagian dari keprihatinan dan tanggung jawab atas kondisi kekinian yang dialami Indonesia saat ini. Ruang dan waktu memang berbeda, tetapi konteksnya sama, yakni kondisi kebangsaan dan keumatan yang mulai terkoyak," ujar mantan Ketua PB HMI, Syamsuddin Radjab. Koreksi untuk HMI Perjalanan bentangan sejarah HMI hingga berusia 70 tahun bukan perkara gampang. HMI pernah mengalami masa-masa pahit, penuh tantangan dan perjuangan. Suara nyaring pembubaran HMI tidak hanya terdengar di tahun 1965-an, tapi hingga kini pembubaran HMI masih kerap terdengar baik dikalangan HMI sendiri maupun di luar HMI. Syamsuddin mengatakan, seharusnya pekikan "pembubaran" HMI menjadi koreksi dan intropeksi HMI secara kelembagaan atas partisipasi dan peran strategisnya dalam dimensi kebangsaan, keindonesiaan, keumatan dan kemahasiswaan. Secara internal, menurut Syamsuddin, HMI harus menyelesaikan isu domestiknya lebih awal agar peran strategis eksternal lebih mudah dimainkan secara padu, sistematis dan terintegrasi secara nasional oleh kader-kader HMI seluruh Indonesia. Perbaikan itu meliputi di antaranya;Pertama, perkaderan HMI memiliki pedoman perkaderan baku lengkap dengan tata cara, modul materi serta penjenjangan perkaderan dari tingkatan basic hingga advance. Persolannya bukan pada pedomannya, tetapi dari soal waktu, penjenjangan dan follow-up perkaderan. Di beberapa cabang, pelaksanaan perkaderan untuk level basic training biasanya tujuh hari dengan materi lengkap seluruh bab dalam "kitab suci" Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Tetapi banyak cabang HMI hanya melaksanakan dua hari atau tiga hari dengan materi yang dipersingkat atau dipadatkan sehingga internalisasi nilai pada materi NDP tidak tercapai. Akibatnya, banyak kader HMI yang tidak memahami apa nilai perjuangan HMI dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Demikian halnya dengan follow-up perkaderan yang nyaris sudah ditinggalkan serta penjenjangan yang sudah tidak ketat lagi. Padahal, untuk naik jenjang perkaderan, ada interval waktu, partisipasi, kajian dan bacaan buku-buku wajib yang harus dituntaskan sebelum naik pada perkaderan selanjutnya. Hal ini sering diabaikan dan dilanggar oleh pengurus karena faktor kedekatan dan perkoncoan baik karena hubungan sesuku, sefakultas atau pribadi. Inilah yang merusak perkaderan didalam HMI. Kedua, manajemen. Organisasi setua HMI hingga kini tidak memiliki data base keanggotaan sehingga setiap tahun urusan keanggotaan menjadi perdebatan dalam pelaksanaan konferensi cabang atau dalam kongres dua tahunan. Keanggotaan menjadi dasar jumlah delegasi dan hak suara dalam penentuan kekuasaan internal organisasi dan menyita waktu pembahasan hingga berminggu-minggu. Jika HMI membenahi ini, maka setiap hajatan muskom, konfercab, musda badko dan kongres akan meminimalisir perdebatan panjang dan lebih fokus pada hal-hal strategis organisasi. Demikian halnya dalam hal administrasi persuratan;laporan, SK dan lain-lain perlu dibenahi dan menghilangkan kepentingan politis yang selama ini menjadi batu sandungan dan menghambat percepatan kinerga HMI. Yang tak kalah pentingnya, adalah soal manajemen keuangan HMI. HMI harus menjadi contoh sebagai organisasi kemahasiswaan dengan tata kelola yang baik (good governance) dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Organisasi harus dikelola secara modern dengan prinsip-prinsip manajemen modern pula, jangan organisasinya modern tapi dikelola secara monarki. Mis-manajemen dalam HMI sering kali berujung pada saling curiga, saling tidak percaya hingga berujung pada konflik organisasi. Ketiga, kepemimpinan. Beberapa periode terakhir, HMI sering mengalami dualisme kepemimpinan, penyebabnya, karena tidak matangnya kekaderan (kader instan), manajemen yang amburadul dengan kepentingan politik dari individu menjadi kolektif serta perilaku pemimpin (ketua umum) ala monarki, berpikir dan bertindak seolah HMI miliknya tanpa partisipasi dan membuka ruang diskusi dalam rapat-rapat organisasi. Celakanya, kadang konflik organisasi karena melaksanakan perintah "orang luar" yang berkepentingan dengan HMI, tetapi memakai kaki tangan dalam kepengurusan. Salah satu contohnya adalah pemakaian atribut HMI pada aksi parade kebhinnekaan di bundaran Hotel Indonesia (4/12/2016) lalu. Pemakaian simbol dan bendera HMI tersebut berujung pada sanksi skorsing dan pemecatan terhadap kader HMI yang terlibat. Tindakan PB HMI sudah tepat untuk menjaga keterpaduan dalam gerakan, marwah dan martabat organisasi. Lebih dari itu, orang luar struktur entah senior KAHMI atau bukan harus dipatahkan kepentingan politik sesatnya yang telah mengacak-acak kelembagaan HMI dan melakukan intervensi kebijakan organisatoris. Serta mencari dalang "orang dalam" pun harus dibersihkan karena menjadi parasit dan kutil organisasi yang merusak tumbuh kembangnya kader berintegritas, independen dan kritis. Ketika kekuasaan berhadapan dengan rakyat, maka pilihan terbaik bagi HMI adalah membela kepentingan rakyat dan umat Islam. Kekuasaan boleh berganti seribu kali, tetapi sebagai mahasiswa Islam yang akademis, pencipta, pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur adalah cita kolektif yang kita pertaruhkan, sekarang dan di masa akan datang. (Has)