Ia bukan politisi yang sibuk mengurusi ambisi. Juga bukan sekadar saudagar yang gemar berpikir tentang bagaimana bisa mendapatkan uang segar. Tidak sama sekali. Karena dalam perjalanannya yang berpuluh tahun di pentas negeri ini, semakin memperlihatkan sosok dan eksistensi H.M Jusuf Kalla (JK) sebagai tokoh nasional yang peduli dengan bangsa dan negaranya.
Daeng Ucu, begitu panggilan akrabnya, memang lahir dan dibesarkan dengan karakter dari dunia yang berbeda tapi sudah digelutinya sejak muda yakni dunia bisnis, organisasi, politik, dan sosial. Sebagai keluarga saudagar, wajarlah kalau ia akrab dengan dunia bisnis yang sukses mengawal karir di bendera NV Hadji Kalla. Sebagai organisatoris, ia sudah memulainya bahkan sejak masih SMA dan mahasiswa dengan aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 – 1964, kemudian berlanjut sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Ketika menjadi pengusaha ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Sementara di politik, Golongan Karya (Golkar) telah menempanya sebagai politisi tangguh sampai kemudian ia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.
Kepiawaian itu telah mengantarkan pria kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 ini ke dunia pemerintahan sebagai menteri di dua presiden yakni ketika Presiden RI dijabat Abdurrahman Wahid dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri. Sampai kemudian dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2004, ia bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan kemenangan yang signifikan dan menempatkannya sebagai Wakil Presiden RI mendampingi SBY. Keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menjadi salah satu pemimpin negara, tak membuat ia melupakan pada hal –hal yang berbau sosial. Terbukti, melalui Musyawarah Nasional (Munas) Palang Merah Indonesia (PMI) XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Munas XX untuk periode 2014-2019. Selain itu ia juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.
Seperti karakternya yang terbuka, jujur dan egaliter, begitulah Daeng Ucu –sapaan akrabnya—menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin negara, politisi, maupun pemimpin organisasi sosial dan kemasyarakatan. Jika ada sesuatu yang harus dikatakan atau diungkapkan, selama itu demi kebaikan bersama rakyat, maka ia akan ungkapkan tanpa harus merasa khawatir dan tanpa harus ada pertimbangan politis dan lainnya, Nothing to lose.
Satu lagi, adalah keberanian dan kegigihannya untuk menjalankan tugas. Ia pantang menyerah jika tugasnya belum selesai. Ini dibuktikan dalam banyak penugasan yang ia jalankan. Dan peristiwa paling tak terlupakan adalah kehadirannya sebagai juru damai ketika pecah konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah tahun 2001. Serta sejumlah peristiwa lainnya yang berhasil sukses ditangani.
Sebagai Wakil Presiden, ia juga kerap mengambil keputusan secara lugas dan tegas. Hal itu bisa dibuktikan dari sejumlah masalah yang mengemuka di negeri ini. Salah satu contohnya adalah soal polemik perlu tidaknya Ujian Nasional (UN). Ia langsung menegaskan bahwa UN tetap dilaksanakan. Seketika polemik pun berhenti.
“Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya,” kata JK. Ia menilai keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan.
Maka, ia pun tampil sebagai sosok pemimpin yang berada di atas namun peduli terhadap persoalan-persoalan yang membumi.
^^^^^
Adalah kebanggaan ketika pada 17 Maret 2017 lalu, civitas akademika Rajamangala University of Technology Isan yang berbasis di Thailand memberikan julukan peacemaker alias sosok yang mau bergerak untuk kedamaian kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Julukan ini diberikan karena JK banyak memberi kontribusi untuk penanganan konflik di Asia.
Wakil Presiden bidang Akademis serta Kualitas Pendidikan Rajamangala University of Technology Isan, Chalempon Yungklang, memaparkan bahwa kontribusi dan dedikasi Jusuf Kalla tak hanya dikenal di Indonesia. Ia juga mendapat pengakuan internasional sebagai seorang peacemaker dan sebagai bentuk penghargaan, Rajamangala University memberi gelar Doktor Honoris Cause kepada JK.
“Tidak berlebihan untuk mengakui Jusuf sebagai seorang pencipta kedamaian. Sebab, meski Kalla sibuk sebagai politisi dan pebisnis, ia masih menyempatkan diri untuk terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penjagaan kedamaian,” tegas Chalempon. Contohnya dalam penanganan pemberontakan di Aceh yang berlangsung sejak 1976 dan berakhir di tahun 2005. Dimana, ketika itu Universitas of Technology Isan melakukan kajian tentang konflik tersebut dan melihat JK memiliki peranan besar dalam penyelesaian konflik panjang tersebut dimana ia memegang posisi sebagai negosiator dengan perwakilan Gerakan Aceh Merdeka.
JK juga memiliki andil untuk menyelesaikan konflik di Poso yang berlatar agama. Ia berhasil mencari win-win solution kepada pihak-pihak yang berkonflik di sana. Tak hanya itu, kajian universitas tersebut juga menyebutkan bahwa JK aktif berkontribusi untuk Asian Peace and Reconcilliation Council (APRC).
Karena itulah, civitas akademika sepakat agar JK memberikan pandangan dan masukannya, terutama soal konflik Laut Cina Selatan.
Tentu saja, gelar Doktor Honoris Causa dan pujian yang diberikan kepada JK sebagai bentuk pengakuan terhadap perjuangannya, selaku wakil Indonesia, dalam menjaga kedamaian dan tentu saja menjadikan nama Indonesia harum di forum dunia.
Gelar doktor Honoris Causa yang diberikan kepada JK tersebut sejatinya bukan hal baru. Ia sudah menerima 9 gelar serupa. Tiga dari luar negeri dan selebihnya dari universitas ternama dalam negeri.
Pertama kalinya JK mendapatkan gelar doktor HC dari Universitas Malaya di Malaysia. Di Jepang, ia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Soka Daigaku atau Universitas Soka di Kota Hachioji, Tokyo. JK mendapat gelar doktor kehormatan karena dinilai sebagai tokoh perdamaian yang berperan besar dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah di Indonesia. JK juga menerima penghargaan dari pemerintah Kamboja juga sebagai tokoh perdamaian dunia.
Ihwal sebagai tokoh perdamaian pun diakui masyarakat Poso, Sulawesi Tengah. Terbukti ia menerima penghargaan Inisiator Perdamaian dari Pemerintah Kabupaten Poso. Bupati Poso ketika itu, Piet Inkiriwang yang langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Wapres JK saat acara Poso Harmoni. “Waktu itu Poso kan mengalami kerusuhan dan tak ada pejabat yang datang ke sini waktu itu, tapi yang datang Pak JK. Itu awal sejarahnya beliau datang ke sini berulang-ulang melalui pertemuan-pertemuan,” kata Piet menjelaskan upaya JK membangun perdamaian di kabupaten tersebut. Kini, keadaan kota Poso saat ini sudah jauh berubah menjadi kawasan yang lebih kondusif dari sisi keamanan.
Tak hanya Poso yang merasakan ‘tangan dingin’ JK dalam mendamaikan. Aceh, juga merasakan dengan Perjanjian ‘Helsinki’ nya. Hebatnya, ia mampu menjalankan misi damai itu secara senyap pada 12 tahun lalu. Karena, “Yang terpenting dalam proses pencapaian suatu perdamaian itu adalah dengan pembicaraan tidak terbuka, tidak boleh diketahui selain yang berkonflik. Kalau hasil pemikiran itu diketahui seluruh rakyat pasti akan banyak yang protes. Itulah kenapa proses Perjanjian Helsinki itu tertutup selama enam bulan,” kata JK waktu itu.
Memang, untuk menjaga proses penyusunan draf Perjanjian Helsinki hingga penandatanganannya tidaklah mudah. Itu hanya bisa dilakukan kalau punya leadership dan kecerdasan. Upaya JK untuk mencapai kesepakatan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang saat itu dipimpin oleh Panglima Jenderal Endriartono Sutarto, juga dilakukan secara senyap.
^^^
Satu yang menarik dari seorang JK adalah kemauannya untuk mendengarkan masukan dari banyak pihak selama hal itu diperlukan untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap masalah yang ada secara cepat dan tepat. Satu hal sudah dibuktikan ketika ia menjadi pendamai di Poso dan perintis perdamaian Aceh. Bahkan belum lama ini, ia juga menerima kehadiran ulama dunia, Zakir Naik yang menemuinya untuk sekadar mendengarkan apa yang dialami ulama asal India tersebut. Tapi dalam pertemuan itu JK memposisikan diri sebagai ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Selain itu, ia juga gesit dalam menjalankan tugas yang diembannya. Sebagai Ketua Umum PMI, misalnya, ia termasuk yang tidak mau lembaganya itu lamban dalam melayani masyarakat. Tak jarang ia terjun langsung di beberapa daerah bencana.
Organisasi yang dipimpinnya itu, kata JK, bisa cepat, karena didukung tiga faktor, yakni tersedianya relawan, peralatan yang lengkap, serta adanya pelatihan.
“Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka gerak cepat dalam membantu bencana akan mudah dilakukan,” tegasnya.
Pernah suatu ketika ia mengkritik pejabat dan anggota DPR yang pelesiran ke luar negeri di tengah bencana alam di negeri sendiri. JK ‘marah’ dan menyesalkan banyaknya pejabat pemerintah yang meninggalkan Tanah Air saat musibah bencana alam menimpa Indonesia. Sementara penanganan bencana berjalan lambat dan tanpa arah. Tampaknya menjadi ketua PMI ini, bukan hanya sesuai dengan cita-cita JK, tapi juga sangat sesuai dengan slogan JK yaitu “Lebih cepat lebih baik.” PMI yang bergerak dalam berbagai masalah kemanusiaan tentu tidak akan bisa bekerja efektif dengan gerak yang lambat.
Sejak kepemimpinannya, PMI mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Selain melengkapi alat pendukung juga terdongkraknya etos kerja para pengurus dan relawan PMI.
Rasanya, tak berlebihan kalau kiprah dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara mendapatkan apresiasi yang tak pernah henti. Termasuk sebagai penerima “Lifetime Achievement Award 2017 dalam ajang Obsession Awards 2017 yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/3). (Sahrudi)
