Jakarta, Obsessionnews - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, HM Ridwan Hisjam menyambut baik rencana Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang ingin memberlakukan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Kami menyambut baik usulan diberlakukannya kembali GBHN dengan sistem tata negara yang baru," ‎ujar Ridwan Minggu malam (10/1/2016). Menurutnya, pemberlakukan GBHN sejalan dengan konsep pembangunan nasional semesta berencana. Dimana, ‎untuk melakukan pembangunan Indonesia, harus ada konsep jangka pendek, menengah, panjang, dan sangat panjang. Golkar sendiri kata Ridwan, telah memiliki Konsep pembangunan disemua sektor baik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi,pendidikan, budaya, pertahanan dan keamanan seperti GBHN pada masa dulu yang diberi nama "Indonesia negara kesejahteraan 2054." "Jadi Indonesia negara kesejahteraan itu dibagi dalam 3 tahap 2015-2025, 2025-2035 dan 2035-2045. Sehingga diharapkan 100 tahun Indonesia merdeka kita sudah dapat mensejahterakan Rakyat Indonesia," tutur Ridwan. ‎Pimpinan Komisi X DPR RI, melanjutkan GBHN berupa Indonesia Negara Kesejahteraan 2045 telah diuji publik kelayakannya di 7 Perguruan Tinggi Negeri terkemuka sepanjang tahun 2012. Selain itu konsep ini juga telah ditetapkan dalam Rapimnas IV Partai Golkar 2012 di Jakarta. Sehingga menurut Ridwan, Partai Golkar telah siap dan telah memiliki Konsep "GBHN/PNSB" tinggal Partai Golkar bersinergi dengan PDIP dan Parpol lainnya untuk menelorkan GBHN ini yang akan dipakai oleh semua calon baik, presiden, DPR maupun DPD pada pemilu serentak 2019. "Ini juga sekaligus bisa menjadi pedoman utama penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," tutur Ridwan yang pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur di era Reformaasi. Ridwan sendiri merasa punya kedekatan dengan PDI-P. Sebab, ia ‎pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur bersama calon gubernur Sucipto yang diusung oleh PDIP pada pilkada Propinsi Jatim 2008. Karena itu, ia berharap Pimpinan MPR dan Presiden Jokowi segera mengambil inisiatif untuk segera dilaksanakan Konsep ini dalam amendemen UUD 1945. Diketahui, rencana PDI-P memberlakukan lagi GBHN disampaikan langsung oleh Megawati pada saat pidato diacara Rakernas PDI-P pada Minggu siang (10/1/2016). Presiden Jokowi yang hadir dalam acara tersebut, juga menyatakan setuju Indonesia memiliki pembangunan jangka panjang. Sebab, dengan pola ini Indonesia akan memiliki satu kepaduan langkah. (Albar)