Edhy Prabowo: DPR Harus Jadi Benteng Kedaulatan Rakyat

Edhy Prabowo: DPR Harus Jadi Benteng Kedaulatan Rakyat

Obsessionnews.com – Menjadi patriot pembela bangsa memang sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Namun, tak pernah terlintas di benak Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, bahwa menjadi patriot juga bisa di ranah politik. Cita-cita itu perlahan terwujud. Mantan atlet pencak silat nasional ini kini dipercaya menjadi wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra. Ia bertekad untuk menjadikan Komisi IV DPR RI sebagai benteng untuk kedaulatan rakyat dalam pangan, kelautan dan kehutanan.

Jejak karir Edhy dimulai pada 1991 ketika ia diterima sebagai taruna Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Tapi karirnya di dunia militer hanya bertahan dua tahun. Nasib, kemudian membawanya berkenalan dengan Prabowo Subianto, yang saat itu masih aktif sebagai perwira tinggi pasukan khusus TNI AD, Kopassus. Seiring waktu berjalan, Edhy menjadi orang kepercayaan Prabowo. Edhy berada di lingkaran dalam Prabowo Subianto selama kurun 20 tahun kemudian.

Karakter dan kemampuannya terbentuk, terasah, dan teruji di bawah tempaan keras pola didik yang diterapkan Prabowo Subianto, yang terbukti banyak melahirkan banyak patriot bangsa. Edhy ikut melanglang buana mendampingi jenderal bintang tiga tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania. Pasca pensiun dari dinas militer, Prabowo merintis beberapa usaha di luar negeri.

Setelah Prabowo mendirikan Partai Gerindra, tahun 2009 Edhy memberanikan diri menjadi Caleg di kampung halamannya, yakni Dapil Sumatera Selatan I dan berhasil meraih suara terbanyak. Edhy Prabowo kini berada di periode kedua keanggotaan DPR RI dengan perolehan suara dua kali lebih besar.

“Di Partai, saya diberi kepercayaan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Di Parlemen saya menjadi Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR. Perjalanannya tidak mudah, tapi Alhamdulillah sampai saat ini bisa dijalankan,” tutur ayah tiga orang putra ini.

Di Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Edhy ingin komisi yang dipimpinnya menjadi benteng untuk kedaulatan rakyat dalam pangan, kelautan dan kehutanan.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di ketiga sektor tersebut. Di sektor kehutanan, menurutnya pemerintah dalam hal ini presiden belum serius menangani kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari penurunan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6,3 triliun.

“Luas hutan kita 120 juta hektar, per hektarnya hanya mendapat biaya perawatan Rp52.500 saja per tahunnya,” keluhnya.

Di sektor pertanian ada 5 hal yang menjadi perhatian khusus, yakni infrastruktur jalan usaha tani, irigasi, bibit unggul yang sulit didapat, ketersediaan pupuk dan harganya yang mahal, dan problem terkait penyuluh pertain. “Kami ingin bagaimana anak muda kembali ke tani, saya pikir kalau dunia tani sudah menjanjikan, saya yakin banyak petani muda latir,” ujarnya.

Hal lain yang tak kalah penting, fenomena kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya agama. Bagaimana di tingkat produsen, distributor dan konsumen memiliki tata kelola yang baik. “Pasca penerapan pembatasan impor, kami meminta pemerintah memperhatikan pola distribusi produk pangan di lapangan,” katanya.

Di sektor kelautan, Komisi IV DPR RI menginginkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dapat lebih memperhatikan nelayan dan mengurangi anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan nelayan seperti pengadaan kapal markas dan pesawat patroli.

Menurut Edhy, dengan kondisi penghematan anggaran yang dicanangkan pemerintahan saat ini, Menteri Susi dihadapkan kepada dua pilihan, yakni memilih antara anggaran untuk memodernisasi pengawasan atau anggaran untuk memperbaiki taraf kesejahteraan kalangan nelayan tradisional di daerah-daerah. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan malah lebih memilih melakukan modernisasi pengawasan tetapi tidak ada upaya langkah yang dilakukan terhadap nasib nelayan.

Lantas apa pendapat Edhy tentang stigma negatif terhadap parlemen saat ini? Ia menjawab hal itu tidak bisa dihindari yang terpenting adalah terus meningkatkan kerja nyata. Salah satunya dengan usulan program daerah mengenai dana aspirasi. Menurutnya, dana aspirasi merupakan salah satu kewajiban anggota dewan dalam memenuhi hak konstituen.

“Jadi, kita hanya menyuarakan. Maka namanya program usulan pembangunan Dapil, karena setiap Dapil ada masalah-masalah yang ditemui, dan hal itu harus diselesaikan segera. Pemerintah itu minta payung hukum dengan kita (DPR). Masalah besaran uang serta tendernya adalah pemerintah menentukan, melalui Pemda masing-masing, baik Pemerintah kabupaten, kota ataupun Provinsi,” jelasnya.

Menutup pembicaraan Edhy mengatakan obsesinya setiap periode ia ingin menyelesaikan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik. “Pak Prabowo selalu mengajarkan kader-kader Gerindra, kita ini bukan politisi, tapi pejuang politik. Artinya bagaimana bisa memperjuangkan setiap kepentingan bangsanya, negaranya, rakyatnya, di atas segala-galanya. Dalam hal politik keberpihakan kita dituntut mutlak tanpa basa-basi,” pungkasnya. (ARH)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.