Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah memerintahkan pasukan militer negara tersebut untuk menduduki sejumlah pulau dan karang yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
“Sepertinya semua pihak mencoba merebut pulau-pulau di sana. Jadi mari diami pulau tidak berpenghuni yang merupakan milik kita,” kata Duterte kepada wartawan dalam suatu kunjungan ke pangkalan militer di Palawan seperti dilansir bbc.com, Jumat (7/4/2017).
- Kapal induk AS mulai patroli ‘rutin’ di Laut Cina Selatan
- Klaim Cina di Laut Cina Selatan ‘tak punya landasan hukum’
- Apa dampak putusan hukum Laut Cina Selatan terhadap RI?
Langkah Duterte diperkirakan akan membuat Cina meradang mengingat negara itu telah mengklaim sebagian besar dangkalan, pulau kecil, dan karang di Laut Cina Selatan.
Bulan lalu, Duterte mengatakan percuma menentang Cina mengingat Cina telah melaksanakan pembangunan pulau buatan di Laut Cina Selatan selama beberapa tahun terakhir.
“Kita tidak bisa menghentikan mereka karena mereka membangun dengan keyakinan bahwa mereka memiliki tempat itu. China akan menggelar perang.”
Perubahan sikap Duterte ditandai dengan rencana kunjungannya ke Thitu, sebuah pulau yang dikuasai Filipina di Laut Cina Selatan. Pria berusia 72 tahun itu mengutarakan keinginannya untuk mengerek bendera Filipina pada 12 Juni, tepat pada hari kemerdekaan.
Dia juga mengusulkan agar sejumlah barak dibangun guna menampung para serdadu Filipina.
Pernyataan Duterte mengenai Cina dan Laut Cina Selatan beberapa kali berubah. Saat berkampanye dalam pilpres, dia menegaskan tekadnya untuk memperkuat klaim Filipina atas sejumlah lokasi di Laut Cina Selatan. Bahkan, dengan nada berkelakar, dia mengatakan bakal menaiki jet-ski ke pulau buatan Cina untuk menegaskan klaim Manila.
Akan tetapi, pada Oktober lalu, Duterte mengumumkan “perpisahan” dengan Amerika Serikat. Saat itu dia mendeklarasikan bahwa pemerintahannya akan membentuk persekutuan Filipina-Cina serta akan menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan melalui perundingan.
Cina saat ini menguasai sejumlah karang di Laut Cina Selatan, antara lain Scarborough Shoal yang direbut dari Manila pada 2012.
Karang itu terletak 230 kilometer dari Pulau Luzon, pulau terbesar di Filipina.
Manuver Baru Duterte
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menginstruksikan penempatan pasukan militer negara ini di kepulauan yang menjadi sengketa dengan Cina. ParsToday menganalisa, keputusan tersebut akan memicu reaksi dari Cina dan negara-negara kawasan.
Duterte memberikan perintah langsung kepada militer Filipina untuk memperkuat kehadirannya di perairan Laut Cina Selatan, atau setidaknya sembilan pulau yang menjadi sengketa dengan Cina. Tampaknya, keputusan ini diambil presiden Filipina demi menjaga kedaulatan teritorialnya. Apalagi hingga kini, Filipina masih berselisih dengan Cina terkait kepemilikan pulau di perairan Laut Cina Selatan.
Realitasnya, kedua negara bersengketa terkait kepulauan Spratly, tapi pola permainan yang diambil para aktor politik sedikit banyak bisa meredam konflik yang timbul dari masalah tersebut. Kunjungan Duterte setahun lalu ke Cina dan sambutan hangat para pejabat tinggi Beijing di permukaan berhasil meredam tensi konflik yang sempat memanas antara kedua negara.
Dalam kunjungan tersebut, Duterte menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Filipina di bawah kepemimpinannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap AS dan merapat kepada kekuatan regional seperti Cina. Tidak hanya itu, Duterte juga menekankan penguatan hubungan antara Filipina dengan federasi Rusia.
Pada kunjungan Durterte ke Bejing tahun lalu, pejabat tinggi Cina juga menyatakan kesiapannya untuk menjamin kebutuhan Manila di berbagai bidang. Lawatan Duterte ke Cina memperkuat hubungan antara Beijing dan Manila.
Tapi kemudian secara tiba-tiba presiden Filipina mengambil kebijakan yang bertolak belakangan dari keputusan sebelumnya. Tampaknya, kebijakan yang diambil para aktor politik tidak bisa diprediksi. Salah satu contohnya adalah Duterte yang menginstruksikan pengerahan pasukan di wilayah yang menjadi sengketa dengan Cina.Perubahan sikap yang diambil Duterte tidak bisa dilepaskan dari sepak terjang pihak Cina sendiri.
Meski Filipina adalah pemilik sebagian wilayah yang menjadi sengketa dengan Cina. Tapi perselisihan dengan Beijing tetap harus diselesaikan dengan jalan damai. Lalu, apakah keputusan Duterte kali ini sebagai tindakan serius ke arah aksi militer atau sekedar gertakan semata? (*/Red)
