Jakarta, Obsessionnews – Bukan hal yang mengejutkan ketika Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membawa PAN mendukung pemerintahan Jokowi. Zulkifli secara resmi mengumumkan PAN mendukung pemerintah dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Partai Hanura di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Sebelumnya PAN tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama Gerindra, PKS, Golkar kubu Aburizal Bakrie, dan PPP kubu Djan Farid yang beroposisi terhadap pemerintah. Kini PAN bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang terdiri dari PDI-P, PKB, Hanura, dan NasDem, PPP kubu Romahurmuziy dan Golkar kubu Agung Laksono.
Gebrakan PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli mengubah peta kekuatan politik di DPR. Sebelumnya KMP menguasai parlemen. Kini dengan bergabungnya PAN yang memiliki 48 kursi di DPR ke KIH, posisi KIH di DPR lebih unggul dari KMP, yakni KIH menguasai 289 kursi, sedangkan KMP menguasai 210 kursi. Sementara itu Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi menempatkan dirinya di posisi netral.
KMP pendukung duet Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014, sedangkan KIH pengusung Jokowi dan Jusuf Kalla. Setelah Prabowo dan Hatta Rajasa kalah dalam Pilpres tersebut, KMP terpecah. Golkar terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Demikian pula PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Djan Farid dan kubu Romahurmuziy.
Kegagalan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menjadi Wakil Presiden dalam Pilpres 2014 juga menimbulkan gejolak di internal partai tersebut. Sejumlah kader mendesaknya untuk mundur dari jabatan ketua umum, dan kader-kader lainnya mempertahankannya. Hatta ingin terus berkuasa di PAN, dan maju bertarung melawan Zulkifli Hasan dalam Kongres PAN di Nusa Dua, Bali, 28 Februari – 2 Maret 2015. Zulkifli yang juga Ketua DPP PAN dan Ketua MPR berhasil menyingkirkan Hatta.
Belum lama menjadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memerintahkan para anggota Fraksi PAN menolak penggunaan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly, yang dinilai mencampuri masalah internal PPP dan Golkar. KMP secara resmi mengajukan hak angket itu Jumat (27/3/2015) untuk melakukan penyelidikan terhadap keputusan Yasonna yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono di Golkar danRomahurmuziy di PPP. Penolakan PAN terhadap hak angket untuk Yasonna itu berdampak hak angket itu terpental.
Para pengamat menilai penolakan Zulkifli dalam penggunaan hak angket untuk Menkum dan HAM itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Manuver Zulkifli itu mendapat dukungan dari besannya, Amien Rais. Amien menilai KMP dan KIH sudah basi.
PAN yang dilahirkan di era reformasi tahun 1998 identik dengan kekuasaan. Sejak 1999 hingga 2014 PAN tak pernah absen menempatkan kader-kadernya sebagai menteri. Dan ketika bergabung dengan KMP partai ini absen mengirim kader-kadernya mengisi jabatan menteri di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi. Kini di bawah kendali Zulkifli PAN telah resmi bergabung dengan KIH. Apakah PAN akan mendapat jatah menteri? (Arif RH)
