Bagi Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH. M.Hum, menjabat anggota DPR RI adalah amanah rakyat yang harus diemban dengan sungguh-sungguh. Tak heran jika Ia benar-benar mendedikasikan hidup dan waktunya untuk rakyat, khususnya konstituennya di Jatim I (Sidoarjo – Surabaya), meski harus mengorbankan waktunya dengan keluarga.
Sejak menjabat anggota DPRD Kota Surabaya periode 2009 – 2014 lalu, Adies Kadir dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Ia bahkan tak segan ‘blusukan’ atau sekadar nongkrong di warung kopi bercengkrama dengan warga hingga larut malam. “Ya, dari dulu saya sudah terbiasa seperti itu. Memang kawan-kawan saya banyak dari kalangan bawah sampai atas. Jadi sudah terbiasa, kita nongkrong, duduk bersama, mau makan bakso pinggir jalan, ngopi. Di rumah pun pintu terbuka, siapa saja bisa datang hingga malam,” ungkap Adies saat ditemui Men’s Obsession di ruang kerjanya yang sederhana.
Dengan begitu, tak sulit baginya memenangkan kursi senayan pada pilkada 2014 lalu. Padahal menurutnya, Dapil Jatim 1 yang melingkupi Sidoarjo – Surabaya dikenal dengan sebutan Dapil ‘Neraka’ lantaran begitu banyak tokoh-tokoh besar di sana. Sebut saja misalnya, Guruh Soekarno Putra, Imam Nahrawi, Indah Kurnia, Arzeti, hingga Priyo Budi Santoso “Alhamdulillah di situ saya dipercaya masyarakat. Karena memang keinginan saya adalah bagaimana caranya bisa menyampaikan amanah-amanah ini. Kemana jalurnya, nah yang lebih jelas ke DPR RI, karena kalau DPRD kan ruang lingkupnya hanya daerah. Nah lewat sinilah semampu kita, kita menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu,” terang Adies.
Tiga tahun sudah duduk di DPR RI, Adies menceritakan begitu banyak tugas yang diembannya di DPR RI. Selain ditugaskan di komisi III yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan, Adies juga menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Belum lagi keaktifannya di Partai Golkar, partai yang membesarkan namanya, partai tempatnya berkarier di jalur politik. Kegiatannya memang luar biasa padat, dan semua itu ia jalani dengan enjoy dan ikhlas demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Hingga waktu dengan keluarga harus ia korbankan. Hanya pada saat weekend tibalah, Ia bisa berkumpul dengan keluarga tercinta.
Jika berbicara mengenai perannya di Komisi III yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan, Adies melihat, adanya beberapa kondisi di luar sana hasil studi banding yang bisa diterapkan di negara Indonesia, misalnya penanganan para imigran seperti di Amerika Serikat yang tegas. Selain itu, ada pula beberapa kebijakan yang menurutnya masih perlu ditinjau ulang, antara lain, pemberlakuan pembebasan visa. Ia mengkhawatirkan dengan dibebaskan visa maka siapa saja bisa masuk ke Indonesia dengan bebas tanpa kontrol. Misal, banyaknya tenaga asing dari luar yang masuk untuk bekerja di Indonesia. Sungguh menyedihkan lantaran hal tersebut tentu dapat mengancam keberadaan para tenaga pekerja kita sendiri.
“Dari awal, saya di komisi ini meminta untuk meninjau kembali perihal ini. Dibukanya bebas visa secara terbuka itu harus kita tinjau kembali. Ada beberapa negara tertentu, mana yg kita bebaskan visanya mana yang tidak. Lalu banyak sekali negara yang dibebaskan visanya di Indonesia. Nah itu yang harus ditinjau apakah memang itu dapat meningkatkan devisa pariwisata, apakah tidak ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara itu? Seperti sekarang kejadian di desa desa itu, tenaga kerja dari luar semua dengan alasan investasi sudah satu paket. Bagaimana bisa? Seharusnya paketnya yang memang benar benar expert, punya kemampuan khusus di atas rata-rata orang Indonesia.
Berilah kesempatan kawan-kawan yang tidak punya pekerjaan. Itulah yang saya sampaikan kenapa harus ditinjau ulang,” ujarnya dengan penuh prihatin. Selain itu, Adies Kadir yang juga seorang Master Hukum menilai, bahwa dunia hukum di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak kejahatan narkoba dan kejahatan korupsi yang sangat masif, serta terorisme yang sudah mulai masuk di negara kita. Untuk itu, menurutnya, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi antara para penegak hukum di negara kita. Misalnya, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
Kemudian untuk kejahatan narkoba, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Pengadilan, dan Hakim. Demikian juga dengan hukum dan HAM terhadap imigrasi, serta terhadap para binaan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan yang diharapkannya bisa kembali kepada masyarakat sebagai orang yang sudah siap, serta tidak mengulangi lagi perbuatannya. “Misal kasus narkoba masuk sebagai pemakai nanti keluar malah jadi Bandar, koruptor misalnya korupsi 10 sampai 50 juta, nanti keluar malah jadi korupsi 10 sampai 50 Miliar, kemudian teroris, pertama hanya ikut-ikutan, keluar malah jadi tokoh teroris.
Nah hal-hal seperti ini yang harus ada perbaikan. Kuncinya di mana, ya harus ada koordinasi yang terintegrasi antara para aparat ini. Ada sinergitas yang sehat antara para penegak hukum, di bawah naungan presiden RI, sehingga jalannya penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia,” bebernya. Terbiasa aktif berorganisasi sejak muda, tak sulit baginya mengembangkan diri di dunia politik. Mulai bergabung dengan Partai Golkar sejak 1998 lalu sebagai pengurus tingkat kecamatan di Surabaya.
Dedikasinya yang tinggi pada Partai Golkar kemudian membawanya dipercaya mengemban posisi penting di Partai berlambang pohon beringin tersebut. Selain dipercaya fraksi Partai Golkar untuk duduk di komisi III, Adies juga dipercaya menjadi salah satu pimpinan di MKD yang tak mudah baginya dan menuntutnya harus selalu profesional, terlebih dalam menangani dan memutuskan kasus-kasus yang cukup berat. (Naskah: Suci Yulianita, Foto: Sutanto/Dok. Pribadi)
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Oktober 2017.
Baca Juga:
Bambang Soesatyo SE MBA, Ketua Komisi III DPR: Pemberantasan Korupsi Jangan Lahirkan Festivalisasi
