Jakarta, Obsessionnews – Kekhawatiran banyak pihak aksi unjuk rasa buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia 2015 atau May Day, Jumat (1/5/2015), terjadi kerusuhan, ternyata tak terbukti. Secara umum aksi unjuk rasa di berbagai daerah berjalan lancar dan aman. Khusus di Jakarta, aksi unjuk rasa diikuti lebih dari sejuta buruh yang memenuhi lapangan Monas dan depan Istana Merdeka. (Baca Juga: Sejuta Buruh Turun ke Jalan pada 1 Mei)
Salah satu tuntutan buruh adalah menolak upah murah. Masih banyak perusahaan yang memberikan upah murah alias di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK). Upah murah membuat kehidupan buruh tak sejahtera. Upah yang diterimanya hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Para buruh merasa kecewa karena pemerintahan Jokowi tak berpihak kepada buruh. Pemerintah membiarkan sejumlah perusahaan memberikan upah murah kepada buruh. Semestinya pemerintah memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan upah murah. Hal ini bertolak belakang dengan janji Jokowi pada saat kampanye Pilpres 2014. Saat itu Jokowi berjanji jika terpilih menjadi presiden akan menghapus upah murah. Ia juga berjanji meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, lebih dari enam bulan berkuasa Jokowi tak menepati janjinya.
Anggota DPR Irgan Chairul Mahfiz mendukung penuh tuntutan buruh yang menolak upah murah, karena itu hak buruh. Irgan menginginkan kesejahteraan buruh terus meningkat dari waktu ke waktu.
“Buruh bukan mesin produksi. Buruh adalah asset perusahaan yang vital dan strategis,” kata anggota Komisi IX DPR yang membidangi tenaga kerja, kesehatan, transmigrasi dan kependudukan ini ketika dihubungi obsessionnews.com, Minggu (3/5).
Menurut Irgan, saat sekarang tidak bisa lagi ukuran bagi peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pendekatan upah murah. “Kalau pendekatannya upah murah, Indonesia bisa dianggap remeh oleh investor luar negeri. Daya saing bukan karena upah murah tetapi kualitas daya saing,” pungkas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (Arif RH)
