Jakarta, Obsessionnews.com – Rencana DPR berkirim surat keberatan ke Presiden Joko Widodo atas pencekalan ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto dibatalkan. Novanto dicegah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan guna penyelidikan kasus korupsi e-KTP.
“Setahu saya surat keberatan ke Presiden tentang pencegahan Ketua DPR Setya Novanto tidak jadi dikirim,” ujar Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di DPR, Senin, (17/4/2017).
Bambang tidak menjelaskan alasan mengapa DPR batal berkirim surat ke Presiden. Ia mengaku hanya akan mendengar keterangan dari pihak KPK terkait dalam rapat kerja bersama KPK yang berlangsung siang ini. Komisi III kata Bambang akan menanyakan persoalan tersebut.
Komisi III diketahui siang ini menggelar rapat kerja dengan KPK. Salah satu isu penting yang akan dibahas adalah mengenai penanganan kasus korupsi e-KTP yang diduga banyak melibatkan anggota DPR. Demikian juga kasus lain, seperti teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
“Selain isu aktual yang baru saja teradi seperti penyerangan terhadap Novel Baswedan juga kasus yang menarik perhatian publik, KTP-el dan kami menagih kasus lama,” kata Bambang.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkap rencana DPR yang akan mengirimkan surat nota keberatan kepada Presiden Jokowi atas diterbitkannya status pencegahan bepergian keluar negeri terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto. Nota keberatan tersebut dimaksudkan agar Presiden Jokowi membatalkan pencegahan terhadap Novanto.
Fahri mengatakan nota keberatan merupakan sikap resmi DPR. Ia menjelaskan nota keberatan diawali nota protes dari Fraksi Partai Golkar yang kemudian disepakati seluruh fraksi lainnya di rapat Bamus yang berlangsung hingga Selasa malam pekan lalu. Fahri menilai pencegahan Novanto melanggar UU. (Albar)
