Jakarta, Obsessionnews.com – Ir Soekarno menjadi Presiden pertama RI pada 1945. Pemerintahan Soekarno populer disebut Orde Lama (Orla). Para pendukungnya menginginkan proklamator Kemerdekaan RI tanggl 17 Agustus 1945 tersebut menjadi presiden seumur hidup.
Namun, obsesi para pendukung Soekarno tersebut tak terwujud. Pemerintahan Orla jatuh pada 1966 sebagai buntut dari peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) PKI tahun 1965. Peristiwa tersebut menewaskan tujuh perwira tinggi militer dan beberpa orang lainnya. Setelah meletus G-30-S/PKI Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayjen Soeharto menyatakan PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa. Dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Soeharto kemudian mengambil alih kekuasan dari tangan Soekarno secara de facto pada 1966. Masa keemasan Orla berakhir pada 1966 dan berganti dengan era Orde Baru (Orba). Soeharto kemudian resmi menjadi presiden pada 1968.
Di era Orba pimpinan militer itu untuk pertama kali digelar pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai politik (parpol), yakni Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya (Golkar), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Secara mengejutkan Golkar tampil sebagai juara. Golkar menyabet 236 kursi DPR dari total 360 kursi. Diikuti Partai NU (58), Parmusi (24), PNI (20), PSII (10), Parkindo (7), Partai Katolik (3), dan Perti (2). Sedangkan Murba dan IPKI tak memperoleh kursi.
Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh TNI Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh PKI. Tokoh sentral Golkar adalah Soeharto. Ia menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar yang berpengaruh besar dalam mengambil berbagai kebijakan.
Penyederhanaan Parpol
Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 membuat posisi Presiden Soeharto menjadi kuat. Orba identik dengan Golkar. Berbagai terobosan dilakukan Orba agar Golkar tetap besar, yakni menyederhanakan jumlah parpol.
Tahun 1973 empat parpol Islam, yakni Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Perti difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP didirikan tanggal 5 Januari 1973. Partai berlambang Kakbah ini didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, Ketua Umum Parmusi Parmusi, Haji Anwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti, dan Haji Mayskur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
Sementara itu pada tanggal 10 Januari 1973 lima parpol nasionalis, yakni Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, PNI, dan IPKI, dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pemilu 1977 diikuti Golkar, PPP, dan PDI. Pada pemilu tersebut Golkar keluar sebagai pemenang dengan meraih 232 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP berada di peringkat kedua dengan memperoleh 99 kursi. Sedangkan PDI menduduki posisi ketiga dengan mendapat 29 kursi.
Pada Pemilu 1982 Golkar kembali berjaya dengan meraih 242 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP kembali menjadi runner up dengan memperoleh 94 kursi. PDI menempati peringkat ketiga dengan menyabet 24 kursi.
Pada Pemilu 1987 Golkar kembali unjuk gigi dengan meraih 299 kursi dari total 400 kursi DPR. Sementara itu PPP mendapat 61 kursi, dan PDI mendaapat 40 kursi.
Pada Pemilu 1992 Golkar memperoleh 282 kursi dari total 400 kursi DPR. PPP mendapat 62 kursi, dan PDI memperolh 56 kursi.
Pada Pemilu 1997 Golkar lagi-lagi menjadi pemenang. Pada pemilu tersebut parpol berlambang pohon beringin ini meraih 282 kursi dari total 400 kursi DPR. Sedangkan PPP mendapat 89 kursi dan PDI memperoleh 11 kursi.
Kemenangan Golkar dalam lima kali pemilu sejak 1977 itu memuluskan jalan Soeharto terus berkuasa. Ia kembli dilantik menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR 1978, SU MPR 1983, SU MPR 1988, SU MPR 1993, dan SU MPR 1998.
Tampilnya Golkar sebagai pemenang dalam lima kali tersebut itu karena Golkar didukung ABG (ABRI, Birokrasi, dan Gokar). Orba mewajibkan ABRI (kini TNI) dan pegawai negeri sipil (PNS) wajib mendukung Golkar. Selain itu Golkar juga didukung oleh kader-kadernya yang tergabung dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.
Soeharto Tumbang, Orba Bubar
Pada pertengahan 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi agar pemerintah secepatnya mengatasi krisis ekonomi.
Pasca Soeharto dilantik menjadi Presiden untuk keenam kalinya di SU MPR pada Maret 1998, isu yang dilontarkan mahasiswa dalam unjuk rasa bergeser menjadi tuntutan reformasi bidang ekonomi, politik, dan hukum.
Unjuk rasa semakin membesar ketika beberapa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak di kampusnya oleh aparat keamanan pada 12 Mei 1998. Selain itu puluhan mahasiswa lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie.
Pasca tragedi Trisakti tersebut aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia, menuntut Soeharto mundur.
Pada Kamis, 21 Mei 1998 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya akibat desakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa. Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie naik kelas menjadi Presiden.
Tumbangnya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu menandai bubarnya Orba. Indonesia memasuki babak baru: era reformasi. Habibie membuat sejumlah reformasi di bidang politik, antara lain ABRI dan PNS harus netral. Ini artinya ABRI dan PNS tidak wajib lagi mendukung Golkar. Terobosan lain yang dilakukan Habibie adalah mengizinkan berdirinya parpol-parpol baru.
PPP Tetap Berkibar
Tahun 1998 bermunculan banyak parpol baru untuk mengikuti Pemilu 1999, pemilu yang dipercepat dari seharusnya tahun 2002. Hal ini menjadi ujian bagi PPP. PPP digembosi. Tak sedikit para kader dan simpatisan yang meninggalkan partai yang didirikan para ulama ini. Dari rahim PPP lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera/PKS), dan parpol-parpol Islam lainnya.
Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, diikuti 48 parpol. Pemilu ini membuktikan PPP masih dicintai umat Islam. Hal ini terbukti PPP menduduki peringkat ketiga dengan meraih 58 kursi dari total 462 kursi DPR. Sedangkan yang keluar sebagai pemenang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memperoleh 153 kursi, dan Golkar berada di posisi kedua dengan meraih 120 kursi.
Pada Pemilu 2004 PPP tetap berkibar. Dalam pemilu yang diikuti 24 parpol ini PPP menduduki posisi ketiga dengan memperoleh 58 kursi dari total 550 kursi yang diperbutkan. Pemenangnya adalah Golkar yang meraih 128 kursi, dan PDI-P menduduki peringkat ketiga dengan memperoleh 109 kursi.
Pemilu 2009 memperebutkan 560 kursi DPR. Perolehan kursi PPP di DPR menurun dari 58 kursi pada Pemilu 2004 menjadi 38 kursi pada Pemilu 2004. PPP menempati ranking keenam. Yang menjadi juara adalah Partai Demokrat yang memperoleh 150 kursi. Golkar menduduki peringkat kedua dengan memperoleh 107 kursi. Tempat ketiga diduduki PDI-P yang mendapat 95 kursi. PKS berada di posisi keempat dengan mendapat 57 kursi. PAN menempati peringkat kelima dengan menyabet 56 kursi.
Pada Pemilu 2014 PPP berada di posisi kedelapan dengan memperoleh 39 kursi dari total 560 kursi DPR. Pemenangnya adalah PDI-P yang memperoleh 109 kursi. Golkar menduduki peringkat kedua dengan memperoleh 109 kursi. Gerindra berada di posi ketiga dengan meraih 73 kursi. Tempat keempat diduduki Partai Demokrat yang meraih 61 kursi. PAN duduk di peringkat kelima dengan meraih 49 kursi. PKB berada di posisi keenam dengan meraih 47 kursi. Tempat ketujuh diduduki PKS yang memperoleh 40 kursi. (arh)
