Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor), dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Selain itu KPK pun melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor. Juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
KPK Bertanggung Jawab pada Publik
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
KPK Paling Dipercaya Publik
Sejak berdiri hingga kini KPK masih membuktikan diri sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam upaya pemberantasan korupsi dan tetap menjadi ancaman bagi para koruptor maupun pendukungnya. Langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh komisi antirasuah ini telah menyentuh hampir di semua lini mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelompok bisnis. Wilayah kerjanya mulai dari pusat hingga ke daerah di Indonesia.
Prestasi KPK
Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat sejumlah prestasi yang berhasil ditorehkan oleh KPK sejak lembaga ini berdiri. Dalam aspek penindakan, KPK telah melakukan sejumlah terobosan antara lain dengan sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelaku korupsi, menjerat dan memiskinkan pelaku korupsi secara berlapis dengan regulasi antikorupsi dan regulasi anti pencucian uang.
Lembaga ini juga berhasil membawa kembali koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan menuntut pencabutan hak politik untuk pelaku korupsi. Hingga saat ini upaya penuntutan KPK terbukti 100 persen berhasil karena semua pelakunya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.
Aspek pecegahan yang dilakukan oleh KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 249 triliun. Pada tahun 2013, KPK secara institusi berhasil menerima penghargaan Ramon Magsasay, sebuah penghargaan bergengsi di tingkat Asia. Penghargaan ini diberikan karena kiprah KPK dinilai memberikan inspirasi bagi upaya pemberantasan korupsi di Asia.
Perlawanan Koruptor pada KPK
Namun upaya yang gencar dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK, tentu mendapat banyak pertentangan dari koruptor dan para pendukungnya. Masifnya upaya pelemahan terhadap KPK kemudian memunculkan istilah perlawanan balik terhadap koruptor.
“Ironisnya perlawanan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, namun muncul dari banyak pihak dan saling bekerja sama. Tak heran mulai muncul gerakan “Koalisi Pelemahan KPK” untuk kepentingan mendeligitimasi KPK,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Emerson, upaya pelemahan KPK pastinya akan terus berjalan seiring dengan langkah lembaga antikorupsi ini melakukan upaya-upaya yang menggangu kenyamanan para koruptor. Selama negara ini berdiri segala bentuk pelemahan terhadap KPK, baik dari dalam maupun dari luar, penting untuk diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak. KPK tetap harus menjadi musuh para koruptor.
KPK bisa terselamatkan dari pelemahan hingga saat ini karena dukungan dan kepercayaan banyak pihak, termasuk dari media dan rakyat. Oleh karenanya KPK perlu membayar kepercayaan rakyat dengan cara meningkatkan prestasi yang diperolehnya dan memperbaiki kekurangan yang ada.
Harus ada upaya luar biasa agar KPK dapat memberantas korupsi secara lebih masif dan efektif. Independensi KPK tetap harus dijaga dan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Dukungan politik Presiden dan DPR juga tetap mutlak diperlukan untuk mendukung dan memperkuat KPK.
Emerson mengatakan, janji Presiden Jokowi untuk selalu mendukung KPK perlu terus dikawal dan direalisasikan khususnya melawan segala upaya pelemahan terhadap KPK. Pada sisi lain DPR selayaknya menjadikan KPK sebagai mitra untuk memerangi korupsi, dan bukan justru menjadikannya sebagai musuh yang harus diberantas. (arh)
