Jakarta, Obsessionnews – Melalui launching buku berjudul APBN Konstitusional dan Portal Info Anggaran FITRA mengajak masyarakat untuk senantiasa mengawasi anggaran APBN yang telah direncanakan oleh pemerintah. Karena, Anggaran Pembangunan Nasional (APBN) harus sampai dan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Anggaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota namun juga mesti dirasakan masyarakat di pelosok,” ungkap Ketua Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Zumrotin K Susilo dalam diskusi di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015).
Mengacu pada konstitusi yang tertera dalam anggaran dasar, tegas Zumrotin, negara harus mensejahterakan masyarakatnya baik di pendidikan, dalam kesehatan dan ekonomi. Semuanya itu harus dijamin namun faktanya, kondisi rakyat Indonesia masih di bawah rata-rata garis kemiskinan. “Maka APBN ini tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak Indonesia,” paparnya.
Diluncurkannya buku APBN Konstitusioal diharapkan sebagai buku alternatif anggaran agar masyarakat banyak dapat mengawasi dan membandingkan langsung dengan APBN birokrasi. Zumrotin menilai terkadang parlemen tidak mampu melakukan koreksi terhadap APBN, yang diciptakan hanyalah konspirasi antara parlemen dan birokrasi.
“Menurut saya bukan ketidakmampuannya tapi sudah menjadi konspirasi di dalam sehingga tidak ada mengkritik karena sudah menjadi konspirasi antara birokrasi dan parlemen,” duganya. (Baca juga: Anggaran Gedung dan Taman DPR Capai Rp59,2 M) dan Ajakan Melek Anggaran Lewat Games dan Komik
Berdasarkan persoalan tersebut FITRA menyajikan data analisis yang tertera dalam buku APBN Konstitusional dan media Portal Info Anggaran sebagai tempat alternatif publik untuk mengawasi kebijakan anggaran. “Masyarakat harus menggunakan alterantif anggaran agar masyarakat mampu menyusun anggaran baik itu di pusat maupun di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” imbaunya. (Baca juga: Wajah APBN Jokowi: Buat BUMN Nikmat, Buat Rakyat Gigit Jari)
Ia juga menekankan APBN yang dipungut dari pajak rakyat harusnya dikembalikan kepada rakyat. “Berapapun nilai rupiahnya maka harus memberikan satu manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Menurutnya selama ini masyarakat kecil tidak mampu mengakses dan menentukan anggaran APBN, yang mampu mengakses anggaran hanya level yang memiliki akses. Namun kalau rakyat kecil tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi arah anggaran yang berbasis kesejahteraan. (Baca juga: Fitra: Biarkan Anggaran Belanja Birokrasi DKI Disunat) dan Soal UN Terlambat, Fitra: Ada yang Tak Beres Dalam Tender Bahan Ujian Nasional
“Kalau ada APBN yang kita anggap konstituen ini ternyata perebutannya pada level yang punya akses. Kalangan birokrasinya, kalangan legislasinya, kalangan-kalangan businesssmen-nya yang punya akses kesana yang bisna menentukan APBN kita. Tapi masyarakat kecil dan kadang LSM pun kadang tidak punya kemampuan mengakses, tidak mampu mempengaruhi APBN yang lebih berdampak berbasis pada kepentingan rakyat. Kita tidak boleh terus menerus di era reformasi seperti ini, kita harus melakukan satu perubahan,” tegasnya. (Asma)
