Jakarta – Bekas anggota tim transisi Presiden Joko Widodo, Hasto Kristiyanto telah menyerahkan beberapa nama calon kandidat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk dilakukan penelusuran rekam jejak. Hasilnya, ada satu nama yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Orang tersebut yakni bekas Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Anggota Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron, mengatakan, Sjafrie dipastikan terlibat dalam beberapa kasus kerusuhan di Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa.
“Banyak, Sjafrie terlibat kerusuhan Semanggi 1998, Timor Timur pada 1999, dan saat operasi militer di Aceh,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/11/2014).
Ada tiga nama yang disebut bakal dicalonkan sebagai Kepala BIN, selain Sjafrie, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukham) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan ada nama lain yang beredar seperti mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Anggota Komnas HAM lain, Nur Kholik, berharap Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan nama-nama yang diduga belum bisa berdamai dengan kejahatan masa lalu. Hal itu demi menjaga nama baik BIN yang punya tanggung jawab besar memberikan informasi penting kepada kelapa negara sebelum mengambil kebijakan.
“Demi menjaga obyektivitas penilaian saya rasa perlu,” katanya.
Nur Kholik mengatakan, selain Sjafrie, As’ad Said Ali juga diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, yang mati karena diberi racun arsenik salah satu racun yang paling mematikan di dunia, pada saat perjalan mengunakan Pesawat Garuda menuju Belanda.
Tedjo sendiri mengatakan, untuk menjadi Kepala BIN memang harus bersih dari persoalan hukum, baik mengenai kasus korupsi maupun persoalan pelanggaran HAM. Menurut Tedjo setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat.
Pertama, calon Kepala BIN harus punya wawasan tinggi dan pintar melakukan diplomasi dan berkomunikasi, karena Jokowi menilai informasi yang diberikan BIN selama ini masih sering melesat. Untuk itu rekam jejak dan pengalaman di dunia intelijen harus diutamakan.
Kedua, calon Kepala BIN, harus mau meninggalkan segala atribut kelompoknya termasuk partai politik. Pasalnya, selain tiga nama di atas, ada juga nama lain yang muncul seperti Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso dan bekas Wakil Ketua Komisi Pertahanan Mayor Jenderal Purnawirawan Tubagus Hasanuddin.
Kemudian yang ketiga, calon Kepala BIN, juga dituntut harus lihai mengkoordinasi data intelijen dari seluruh kementerian dan lembaga. Beberapa lembaga penting yang masuk dalam analisis Kepala BIN, antara lain, kepolisian, kejaksaan, dan Badan Intelijen Strategis. Data yang masuk diolah sedemikian rupa sampai betul-betul akurat, baru setelah itu diserahkan ke presiden. (Abn)
