Jakarta, Obsessionnews – Apabila benar bahwa gerakan radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) alias Negara Islam di Irak dan Suriah, bisa merekrut warga negara Indonesia dengan dibayar, maka hal ini disebabkan banyaknya rakyat miskin karena ekonomi negara kita terpuruk akibat digerogoti para koruptor yang bebas merajalela di Indonesia.
Hal ini mengemuka dalam diskusi bertema “Meningkatkan Ketahanan Nasional Dalam Menangkal Bahaya ISIS” yang digelar di Gedung Joeang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015), dengan nara sumber Pengamat kebangsaan Karyono Wibowo dan lainnya.
Karyono mengakui, gerakan radikalisme ISIS di Indonesia menjadi ancaman. Meski data ini belum ada kepastian jumlah dan besaran serta keberadaan ISIS di Indonesia, menurutnya, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Motif Latar belakang ajaran radikalisme ISIS di Indonesia masih tanda tanya.
”Variabelnya ini banyak belum ada data tentang apa tujuan ISIS di Indonesia dan berapa jumlah ISIS di Indonesia kalau dari Polri 1000 anggota. Data seribu itu kita belum tahu apa itu betul-betul anggota ISIS, apa sudah ada pelatihan, ini juga masih sulit sebenarnya,”ungkap Karyono.
Ia pun menilai, banyak tafsiran yang muncul di kalangan orang awam, bahwa lahirnya gerakan Radikalisasi ISIS di Indonesia itu karena faktor maraknya korupsi yang mengakibatkan rakyat terus menderita kemiskinan. Sehingga warga negara Indonesia gampang masuk untuk direkrut sebagai anggota.
Namun, Karyono masih tanda Tanya apakah persoalan kemiskinan itu menjadi faktor pendorong animo masyarakat Indonesia untuk masuk ISIS. “Kemiskinan itu bukan dijadikan dasar, tapi di sisi lain mungkin saja sebagai pemicu. Tapi menurut saya di Indonesia jika dilihat dari ketahanan ekonomi lemah, ketahanan budaya lemah, dan ketahanan ideologi kurang. Di sisi lain, nilai-nilai pancasila menjadi dasar bengsa Indonesia banyak diabaikan sehingga membuka ruang maraknya gerakan radikalisme,” beber dia.
“Mau tidak mau, suka tidak suka. bahaya ISISI bisa menyebar dimana-mana kapanpun itu. Perlu pemerintah berperan penting dalam membangun bangsa Indonesia lebih baik. ISIS membahayakan generasi bangsa maka peran negara membangun, membina generasi muda sudah kewajiban. menurut saya sekecil apapun yang merupakan ajaran radikalisme yang tidak sesuai dengan azaz dan ideologi negara harus dituntaskan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Karyono menyarankan pemerintah dan negara agar perlu memberikan pemahaman ideologi kebangsaan, dengan skema guna dibangun untuk mencetak generasi muda yang memiliki komitmen kuat mengenai kebangsaan, Idelogi dan nasionalisme. “Memiliki prinsip ideologi itu penting!” serunya.
Selain itu, lanjut dia, dalam menanggulangi gerakan radikalisme di Indonesia tidak lepas dari peran ulama untuk membentuk masyarakat Indonesia yang taat pada kebangsaan. “Prinsip Rahmatan Lil Alamin yang harus dikembangkan seluas-luaanya, dan mempkecil gerak radikalisme. Peran majelis ulama Indoneaia perlu diperkuat. Jangam sampai MUI ini masuk dalam politik,” paparnya.
Hal ini juga dibenarkan pengamat Hubungan Internasional Asrudin Azwar bahwa kalau ISIS dibiarkan maka ada kemungkinan gerakan radikalisme akan besar di Indonesia. “Kalau ISIS ini dibiarkar akan sangat besar. Jadi, mumpung masih kecil jumlahnya saya kira perlu ada tindakan tegas dari pemerintah seperi NU, Muhamadiyah dan juga MUI. Selain itu, good govermend juga harus distingkatkan karena memang persoalan-persoalan terorisme itu tidak terlepas dari persoalan aktual,” duganya.
Dalam waktu bersamaan Dewan Syuro Barisan Umat Islam Kaffah (BUIKAF) yang juga Alumnus Ponpes Gontor KH Yusuf Humaidi mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap waspada dengan adanya ISIS yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Gerakan ISIS ini jelas merusak, kita ini menangkal segala kerusakan. Langkah Dewan syuro paling penyegaran bahwa ini adalah gerakan tidak benar karena tidak khairoh Ummah,” tandasnya.
Ia mengaku belum melihat tindakan pemerintah dalam melibatkan atau mengajak para ulama membicarakan persoalan ISIS secara khusus. “Pemerintah mau tidak mau harus menangani dan saya pikir ada gerakan revolusi mental. Harapannya pemerintah harus insentif betul dengan melibatkan segala unsur di dalam masyarakat,” tuturnya. (Asma)
