Obsesionnews.com – Penyebaran pemberitaan palsu atau hoax tak terlepas dari peran media sosial (medsos) seperti twitter, facebook yang begitu cepat menyebar. Pemberitaan ini tentu menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.
Tak ketinggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Baginya pemberitaan hoax sangat meresahkan. Ia bersama jajaran kabinet menggelar pertemuan, khusus membahas soal Hoax.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Kamis (29/12/2016), di Kantor Presiden, Jakarta, mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan pihaknya agar merespon cepat berita bohong.
Pemerintah menilai persoalan hoax tentu meresahkan masyarakat. Upaya penegakan bisa dilakukan lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, aparat bisa menjerat lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara Menko Polhukam Wiranto memaparkan pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada siapa pun yang menggunakan medsos untuk mengunggah informasi yang menjurus kepada provokasi, agitasi, propaganda, menyesatkan, pengelabuan, kebohongan, dan melakukan ujaran-ujaran kebencian kepada pihak lain.
“Ini bukan, bukan tindakan sewenang-wenang, tapi keras seperti ini, tegas seperti ini, demi kemaslahatan kita bersama agar masyarakat lebih tenteram, lebih tenang, lebih damai, sehingga kita dapat melakukan satu pembangunan yang bermanfaat untuk banyak orang,” katanya.
Ia menegaskan, kritik boleh, tetapi hentikan cara-cara yang tidak tepat, seperti membangkitkan intoleransi, radikalisme, dan yang mendorong terjadinya terorisme harus dihentikan.
Namun, dosen di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB-UI), Rocky Gerung menyatakan justru pemerintah yang menebarkan berita kebohongan.
“Kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa saja. Kayak orang hanyut, dia mau raih apa saja. Entah itu kaleng bekas hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis, sebenarnya,” ujar Rocky dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (17/1) malam.
Menurutnya, pembuat hoax terbaik adalah pemerintah yang sedang berkuasa. Alasannya, penguasa memiliki seluruh peralatan untuk berbohong.
Rocky menyoroti, seperti buku Jokowi Undercover. Ia menyayangkan Jokowi pernyataan orang nomor satu itu yang memvonis bahwa buku tersebut tidak ilmiah.
“Yang menentukan buku itu ilmiah atau tidak adalah akademisi,” katanya.
Bagaimana bisa dikatakan tidak ilmiah, sedangkan buku tersebut dilarang beredar. Ini yang menurutnya, pemerintah penyebar hoax sempurna.
Diketahui, buku Jokowi Undercover yang ditulis Bambang Tri dianggap dianggap pemerintah tidak memiliki sumber yang jelas dan hanya kesimpulan penulisnya.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono melaporkan tersangka Bambang ke Polda Metro Jaya pada 21 Desember 2016 karena ia merasa keberatan namanya dicatut dalam buku tersebut.
Sementara pelapor lain, Bimo, melaporkan Bambang ke Bareskrim atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Sedangkan, Kepala Divisi Humas Porli Irjen Boy Rafli Amar mengimbau agar masyarakat segera menyerahkan buku tersebut yang beredar sekitar 300 kopi dan dihargai Rp150 ribu tersebut.
Contoh lain yang dipandang hoax bagi pemerintah adalah isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia.
Ini yang membuat pemerintah tak main-main. Akhir Januari 2017 mendatang pemerintah juga akan menemui pendiri facebook Mark Zuckerberg untuk memberantas maraknya berita hoax di medsos. (Popi Rahim)
