Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI Jakarta
Kemenangan Anis-Sandi sebetulnya adalah kudeta terahadap pemerintahan Jokowi dan koalisi partai penguasa. Seluruh publik tahu Pemprov DKI Jakarta adalah kaki terkuat dari pemerintahan Jokowi dan telah ditumbangkan oleh oposisi.
Jokowi tidak punya kaki dan tangan lagi di DKI jakarta yang sangat strategis bagi pemerintahannya dan perekonomian ke depan. Sampai saat ini ekonomi Indonesia masih jakarta. Jakarta adalah tempat bagi oligarki Jokowi untuk mengeruk uang sebagai sumber dana pembiayaan Pemilu 2019. Sekarang Jokowi harus berbagi dengan oposisi dalam hal diatribusi sumber daya tersebut. Jatah oligarki Jokowi akan berkurang secara signicant.
Bayangkan bahwa berbagai mega proyek yang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi betsandar pada utang yang menjamin aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta. Proyek proyek tersebut juga didanai bersama Pemprov DKI Jakarta yang juga menggunakan dana utang.
Sekuruh proyek di DKI jakarta akan dituntut dievalusi ulang baik dari sisi anggaran, analisis dampak lingkungan (Amdal) kalayakan proyek, dan kepastian dapat dibayar serta meminta masukan masyarakat. Kajian menyeluruh terhadap proyek proyek tersebut tidak dilakukan. Di era pemerintahan sebelumnya pemerintahan bagaikan kesetanan dalam membuat proyek segingga Jakarta hancur lebur seperti sekarang ini.
Penataan ulang yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru akan dimulai dengan evaluasi menyeluruh terahadap proyek-proyek tersebut terutama yang berkaitan dengan beban besar yang diemban oleh Pemprov DKI Jakarta dan utang yang semakin membengkak. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai proyek yang dibiayai dengan utang tersebut adalah MRT, LRT, Kereta Cepat, pengerukan sungai, kanal, gorong gorong di DKI Jakarta. Hal ini akan mengubah garis besar proyek-proyek tersebut. Ditambah lagi perencanaan terhadap proyek ini telah kacau dari awal dan ini akan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan dampak terhadap anggaran yang sangat buruk. Ibarat maju kena mundur kena. Tidak diteruskan yang kena Jokowi, diteruskan yang babak belur Pemprov DKI Jakarta.
Ini adalah pertaruhan yang besar bagi opisisi, yang tidak boleh meleset. Karena seluruh imbalan atas proyek ini telah diterima oleh pemerintahan sebelumnya.
Selain itu banyak proyek di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara republik Indonesia ini penuh dengan skandal keuangan dan diduga korupsi. Dengan demikian janji pemerintahan baru yang akan menberantas korupsi akan memiliki konsekuensi terhadap berbagai proyek pemerintahan Jokowi seperti reklamasi, dll. Kewajiban Anies-Sandi untuk mengungkap tuntas skandal korupsi dalam pemerintahan sebelumnya akan membuat koalisi penguasa keringat dingin. Bisa-bisa masuk bui semua.
Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan mega proyek ini akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan ini dimata rakyat. Proyek yang sejak awal direncanakan tanpa persiapan yang baik, anggaran yang cukup, kajian lingkungan yang memadai, dan sosialisasi yang kurang pada rakyat, terancam berantakan. Jika semua skandal mega proyek ini dibiarkan terus berlanjut oleh Anis-Sandi maka pemerintahan ini sama dengan masuk jebakan ranjau. Jadi apakah akan memilih kudeta agar selamat? (***)
