Jakarta, Obsessionnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk kepanitian. Panitia Angket diketuai Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar) dengan wakil Risa Mariska (PDI-P), Dossy Iskandar (Hanura) dan Taufiqulhadi (Nasdem).
“Kami berpendapat, Angket atas KPK sebagai bentuk intervensi non-struktural ke lembaga penegakan hukum,” protes Abdul Hamim Jauzie, Ketua Pengurus LBH Keadilan, Senin (12/6/2017).
“Kami juga berpendapat, dilihat dari kewenangannya, angket terhadap KPK tidak ‘nyambung’. Hal ini mengingat hak angket dalam sistem presidensiil bisa berujung pada rekomendasi pemakzulan atas jabatan dengan alasan politis,” tambahnya.
Namun demikian, LBH Keadilan berpendapat, boleh saja DPR membentuk angket, karena memang DPR bisa melakukan apa saja terhadap lembaga eksekutif. Secara yuridis KPK merupakan lembaga eksekutif karena KPK merupakan pelaksana undang-undang, hak angket milik lembaga pembentuk dan pengawas undang-undang, jadi sekali lagi angket terhadap KPK dimungkinkan.
“Kami berpendapat, KPK harus berani hadapi angket itu. Jadi jika diundang oleh panitia angket, ‘ladeni’ saja wakil rakyat yang terhormat itu. Namun KPK harus mematasi diri, jika angket kemudian masuk pada persoalan penyidikan, maka KPK tidak perlu pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan panitia angket,” tegas Jauzie.
Untuk diketahui, Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Red)
