Jakarta, Obsessionnews - Pengurus DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Robi Anugrah Marpaung, menegaskan dukungannya terhadap Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diadakan oleh Golkar pimpinan Aburizal Bakrie alias Ical. Berbagai alasan dia kemukakan mengapa harus mendukung Golkar pimpinan Ical. Robi mengatakan bahwa kepengurusan DPP Golkar yang memiliki dasar hukum untuk melaksanakan dan atau menjalankan Golkar adalah kepengurusan partai Golkar hasil Munas Bali. "Juga didasarkan hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyebutkan hasil Munas Bali sah dan memiliki kekuatan hukum dan hasil Munas Ancol tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Robi kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (23/1/2016). Robi menambahkan putusan pengadilan ini serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum, apalagi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menguatkan putusan pertama telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana dalam putusan itu menenyatakan membatalkan hasil pengesahan Menkumham atas kepengurusan Agung Laksono yang dinilai melanggar hukum administrari negara. Kemudian pengesahan kepengurusan Agung Laksono telah dicabut Menkumham. "Berdasarkan fakta tersebut, secara hukum yang berhak melaksanakan dan atau menjalankan partai Golkar adalah kepengurusan hasil Munas Bali Pimpinan Aburizal Bakrie," katanya. Mengengenai Mahkamah partai, ia menilai Muladi yang masih mengatasnamakan Ketua Mahkamah Partai, hal ini tidak memiliki dasar karena masa kerjanya sudah habis. Menurutnya yang memiliki dasar hukum adalah Mahkamah Partai yang diketuai oleh Aziz Syamsuddin. "Dikarenakan masa kerjanya telah berakhir dan terkait sengketa kepengurusan partai Golkar Mahkamah partai yang dahulu pimpinan Saudara Muladi telah bersidang dan telah menyerahkan kewenangannya kepengadilan," papar dia. "Bagi pihak pihak dihimbau untuk menghormati putusan hukum dan proses hukum yang sedang berjalan dan hal ini juga telah disepakati Agung Laksano dan Aburizal Bakrie disaksikan Bapak Jusuf Kalla untuk penyelesaian Golkar mengunakan saluran pengadilan," lanjut Robi. (Has)