Jakarta, Obsessionnews.com – Aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, menandakan bahwa hukum di Indonesia selalu dibayangi oleh kekuatan politik, sehingga tidak bisa ditegakan semestinya, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Semua tahu dia tidak patuh dengan Undang Undang (UU). Kalau dia taat UU seharusnya dia mundur dari jabatan,” ujar anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Sabtu (15/4/2017).
Aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI yang kedua kalinya ini menurut Nasir memang sudah bukan menjadi rahasia umum. Ahok memang sangat kuat dan kebal hukum karena ia dilindungi oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan di semua sektor. Ia begitu diistimewakan oleh pemerintah.
“Sudah tidak heran lagi kenapa dia bisa diangkat kembali, banyak yang melindungi dia di pemerintahan. Tidak ada kata lagi untuk Ahok selain melecehkan hukum,” ujarnya.
Meski begitu, Nasir yakin masyarakat tidak buta politik melihat perlakukan pemerintah terhadap Ahok yang begitu dianak emaskan. Jelang putaran kedua ini, ia berharap masyarakat bisa melihat ini untuk mengukur bahwa Ahok dilayak jadi Gubernur karena tidak taat hukum.
“Masyarakat harus bisa lebih kritis melihat fenomena ini. Apalagi jelang putaran kedua,” kata dia.
Diketahui, Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono telah menyerahkan nota pengantar tugas kepada Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Sabtu sore ini. Dengan begitu Ahok akan kembali aktif sebagai Gubernur mulai Minggu (16/4/2017). (Albar)
