Aksi 313, Refleksi dan Reaksi atas Sikap Diskriminatif Rezim Jokowi
Jakarta, Obsessionnews.com – Aksi Jumat (31/3/2017) atau yang populer disebut Aksi 313 merupakan refleksi dan reaksi dari umat Islam politik atas sikap politik Presiden Jokowi yang tidak memenuhi tuntutan umat Islam. Yakni pada awalnya penjarakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) penista agama Islam, selanjutnya berhentikan sementara Ahok karena sudah berstatus terdakwa dalam tindak pidana. Khusus tuntutan penjarakan Ahok penista agama Islam sudah mencuat sejak Aksi Bela Islam pertama di depan Kantor Bareskrim Mabes Polri di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016), yang populer disebut Aksi 410. Namun, rezim Kekuasaan tidak memenuhi tuntutan tersebut. Lalu muncul lagi tuntutan yang sama pada Aksi Bela Islam jilid II, 4 November 2016, atau dikenal dengan sebutan Aksi 411. Tapi rezim kekuasaan tidak memenuhi tuntutan tersebut. Terakhir tuntutan muncul lagi pada aksi demo sangat spektakuler, yakni Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016 atau Aksi 212. Rezim kekuasaan masih tetap tidak memenuhi tuntutan itu. [caption id="attachment_178211" align="alignleft" width="320"]
Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.[/caption] “Umat Islam menilai rezim kekuasaan dalam kasus Ahok bersikap diskriminatif, tidak menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia di depan hukum. Ada bukti diajukan, semua rakyat Indonesia melakukan penistaan agama dipenjarakan sekalipun setelah berstatus tersangka. Padahal Ahok sudah tersangka. Umat kemudian menilai rezim Kekuasaan telah mendukung dan melindungi Ahok,” kata pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, ketika dihubungi Obsessionnews.com, Jumat (31/3). Mengapa Jokowi mendukung dan melindungi Ahok? Menurut Muchtar, pada umumnya umat Islam politik menjawab karena rezim Jokowi mendapat dukungan dari konglomerat pengembang untuk memperoleh kekuasaan negara. “Ahok adalah salah satu aktor politik yang tergabung dengan kelompok konglomerat, mengantarkan kelompok Jokowi mengambil kekuasaan negara terbesar,” tegasnya. Sementara rezim kekuasaan tidak memenuhi tuntutan penjarakan Ahok, sikap diskriminatif rezim kekuasan terlihat jelas lagi pada kasus Ahok yang tak diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI karena sudah berstatus terdakwa. Padahal ada lima kasus sebagai bukti diberhentikan sementara sebagai gubernur karena telah berstatus terdakwa dalam perkara tindak pidana. “Bahkan, ada kasus masih berstatus tersangka sudah diberhentikan sementara sebagai gubernur. Mengapa Ahok yang sudah berstatus terdakwa belum juga diberhentikan sementara oleh Jokowi? Pertanyaan ini terjawab karena rezim kekuasaan mendukung dan melindungi Ahok,” tandas Muchtar yang juga mantan aktivis mahasiswa 1977-1978. Muchtar mengungkapkan, sejumlah pakar hukum telah mengkritik rezim Jokowi dan menilai Ahok harus diberhentikan sementara karena sudah berstatus terdakwa. Tetapi, rezim kekuasaan tetap saja tidak memenuhi kritik pakar hukum tersebut. Kini muncul oeganisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggunakan jalur hukum, menggugat Presiden Jokowi untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI. Parmusi menggunakan jalur hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kini gugatan Parmusi dalam proses peradilan. “Realitas objektif Jokowi mendukung dan melindungi terdakwa Ahok semakin diyakini umat Islam politik dan publik di Indonesia terkait sikap Jokowi yang tidak memenjarakan Ahok dan tidak memberhentikan sementara Ahok selaku Gubernur DKI,” kata Muchtar. Dua bentuk sikap rezim Jokowi ini kemudian menimbulkan kesadaran sejumlah pemimpin umat Islam politik untuk melakukan penekanan publik terhadap rezim Jokowi dalam bentuk aksi demo massal yang direncanakan dari lokasi Masjid Istiqlal ke depan Istana Merdeka, Jumat (31/3). Muchtar menduga Aksi 313 sangat mungkin menimbulkan konflik terbuka jika rezim Jokowi tetap saja tidak memenuhi satu pun tuntutan umat Islam ini. Bisa jadi tingkat kekecewaan membesar dan meninggi terhadap Ahok dan Jokowi. Aksi damai umat Islam politik yang selama ini dilakukan dianggap sudah tidak efektif untuk memperoleh hasil atau dipenuhi rezim kekuasan. “Saya memprediksi Aksi 313 bakal diikuti jutaan massa. Kekuatan aksi demo 313 kali ini sudah memperkirakan akan terjadi bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi terus berlangsung setelah Magrib. Sikap kekerasan aparat kepolisian membubarkan aksi massa setelah Magrib bisa jadi bakal menimbulkan konflik terbuka, bahkan social unrest (kerusuhan sosial) bukan saja di DKI Jakarta, tetapi di luar DKI secara cepat,” kata alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, ini. Tingkat kekecewaan, lanjutnya, jika tak boleh dinilai sebagai frustasi, umat Islam terus membesar dan meningkat bisa mencapai puncaknya dalam bentuk partisipasi politik unkonvensional, yakni dalam bentuk social unrest. “Karena itu, rezim Kekuasaan harus memahami realitas objektif tuntutan-tuntutan umat Islam terkait Ahok. Rezim kekuasaan akan terus menghadapi aksi dan kritik umat Islam secara terbuka jika rezim belum juga memenuhi tuntutan umat Islam politik ini,” ujar Muchtar. Menurutnya, rezim kekuasaan harus memahami gerakan umat Islam ini takkan berhenti sepanjang rezim mengabaikan. Implikasinya jelas kondisi politik tidak stabil dan menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan kegagalan rezim Jokowi mengurus bidang sosial ekonomi rakyat Indonesia “Jika rezim Jokowi tetap mengabaikan tuntutan umat Islam ini, dinamika dan peta politik kekuasaan akan semakin terkonsolidasi dan sinergis pengelompokan umat Islam dengan kekuatan anti Cina dan pro Amerika Serikat yang sedang bertarung di Asia Tenggara dan Indonesia,” tutur Muchtar. Hal ini, tambahnya, dapat dibuktikan pada Pilpres 2019 mendatang. Kekuatan anti Jokowi akan saling mendukung dengan kekuatan umat Islam politik untuk merebut kekuasaan negara via Pilpres 2019. Aksi demo umat Islam 313 ini tak bisa dibebaskan begitu saja dari dinamika perebutan kekuasaan di Indonesia. “Rezim Jokowi harus mampu mengelola dinamika politik umat Islam ini dengan memenuhi tuntutan mereka sehingga pengelompokan kekuatan anti Jokowi bisa berkurang atau terminimslisir,” pungkasnya. (arh)
Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap.[/caption] “Umat Islam menilai rezim kekuasaan dalam kasus Ahok bersikap diskriminatif, tidak menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia di depan hukum. Ada bukti diajukan, semua rakyat Indonesia melakukan penistaan agama dipenjarakan sekalipun setelah berstatus tersangka. Padahal Ahok sudah tersangka. Umat kemudian menilai rezim Kekuasaan telah mendukung dan melindungi Ahok,” kata pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap, ketika dihubungi Obsessionnews.com, Jumat (31/3). Mengapa Jokowi mendukung dan melindungi Ahok? Menurut Muchtar, pada umumnya umat Islam politik menjawab karena rezim Jokowi mendapat dukungan dari konglomerat pengembang untuk memperoleh kekuasaan negara. “Ahok adalah salah satu aktor politik yang tergabung dengan kelompok konglomerat, mengantarkan kelompok Jokowi mengambil kekuasaan negara terbesar,” tegasnya. Sementara rezim kekuasaan tidak memenuhi tuntutan penjarakan Ahok, sikap diskriminatif rezim kekuasan terlihat jelas lagi pada kasus Ahok yang tak diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI karena sudah berstatus terdakwa. Padahal ada lima kasus sebagai bukti diberhentikan sementara sebagai gubernur karena telah berstatus terdakwa dalam perkara tindak pidana. “Bahkan, ada kasus masih berstatus tersangka sudah diberhentikan sementara sebagai gubernur. Mengapa Ahok yang sudah berstatus terdakwa belum juga diberhentikan sementara oleh Jokowi? Pertanyaan ini terjawab karena rezim kekuasaan mendukung dan melindungi Ahok,” tandas Muchtar yang juga mantan aktivis mahasiswa 1977-1978. Muchtar mengungkapkan, sejumlah pakar hukum telah mengkritik rezim Jokowi dan menilai Ahok harus diberhentikan sementara karena sudah berstatus terdakwa. Tetapi, rezim kekuasaan tetap saja tidak memenuhi kritik pakar hukum tersebut. Kini muncul oeganisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggunakan jalur hukum, menggugat Presiden Jokowi untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI. Parmusi menggunakan jalur hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kini gugatan Parmusi dalam proses peradilan. “Realitas objektif Jokowi mendukung dan melindungi terdakwa Ahok semakin diyakini umat Islam politik dan publik di Indonesia terkait sikap Jokowi yang tidak memenjarakan Ahok dan tidak memberhentikan sementara Ahok selaku Gubernur DKI,” kata Muchtar. Dua bentuk sikap rezim Jokowi ini kemudian menimbulkan kesadaran sejumlah pemimpin umat Islam politik untuk melakukan penekanan publik terhadap rezim Jokowi dalam bentuk aksi demo massal yang direncanakan dari lokasi Masjid Istiqlal ke depan Istana Merdeka, Jumat (31/3). Muchtar menduga Aksi 313 sangat mungkin menimbulkan konflik terbuka jika rezim Jokowi tetap saja tidak memenuhi satu pun tuntutan umat Islam ini. Bisa jadi tingkat kekecewaan membesar dan meninggi terhadap Ahok dan Jokowi. Aksi damai umat Islam politik yang selama ini dilakukan dianggap sudah tidak efektif untuk memperoleh hasil atau dipenuhi rezim kekuasan. “Saya memprediksi Aksi 313 bakal diikuti jutaan massa. Kekuatan aksi demo 313 kali ini sudah memperkirakan akan terjadi bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi terus berlangsung setelah Magrib. Sikap kekerasan aparat kepolisian membubarkan aksi massa setelah Magrib bisa jadi bakal menimbulkan konflik terbuka, bahkan social unrest (kerusuhan sosial) bukan saja di DKI Jakarta, tetapi di luar DKI secara cepat,” kata alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986, ini. Tingkat kekecewaan, lanjutnya, jika tak boleh dinilai sebagai frustasi, umat Islam terus membesar dan meningkat bisa mencapai puncaknya dalam bentuk partisipasi politik unkonvensional, yakni dalam bentuk social unrest. “Karena itu, rezim Kekuasaan harus memahami realitas objektif tuntutan-tuntutan umat Islam terkait Ahok. Rezim kekuasaan akan terus menghadapi aksi dan kritik umat Islam secara terbuka jika rezim belum juga memenuhi tuntutan umat Islam politik ini,” ujar Muchtar. Menurutnya, rezim kekuasaan harus memahami gerakan umat Islam ini takkan berhenti sepanjang rezim mengabaikan. Implikasinya jelas kondisi politik tidak stabil dan menjadi kendala bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan kegagalan rezim Jokowi mengurus bidang sosial ekonomi rakyat Indonesia “Jika rezim Jokowi tetap mengabaikan tuntutan umat Islam ini, dinamika dan peta politik kekuasaan akan semakin terkonsolidasi dan sinergis pengelompokan umat Islam dengan kekuatan anti Cina dan pro Amerika Serikat yang sedang bertarung di Asia Tenggara dan Indonesia,” tutur Muchtar. Hal ini, tambahnya, dapat dibuktikan pada Pilpres 2019 mendatang. Kekuatan anti Jokowi akan saling mendukung dengan kekuatan umat Islam politik untuk merebut kekuasaan negara via Pilpres 2019. Aksi demo umat Islam 313 ini tak bisa dibebaskan begitu saja dari dinamika perebutan kekuasaan di Indonesia. “Rezim Jokowi harus mampu mengelola dinamika politik umat Islam ini dengan memenuhi tuntutan mereka sehingga pengelompokan kekuatan anti Jokowi bisa berkurang atau terminimslisir,” pungkasnya. (arh)
Share:
