Ahok Tak Layak Disebut Pahlawan Anti Korupsi ?

Ahok Tak Layak Disebut Pahlawan Anti Korupsi ?

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias ‎Ahok, memang sosok yang fenomenal. Sifatnya yang keras dan berani, mungkin membuat orang bangga memiliki gubernur seperti Ahok. Misalnya, saat ia berani melawan DPRD DKI yang diduga ingin memainkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proyek UPS.

Kasus ini sempat membuat publik geger, Ahok banyak mendapat pujian oleh sebagian orang karena dianggap sebagai ‘pahlawan’ dalam memerangi korupsi di DPRD. ‎Kasus yang digarap oleh Bareskrim ini pun berdampak pada penolakan sejumlah anggota DPRD untuk menandatangani APBD DKI 2016.

Sebaliknya, di tahun 2015, Ahok juga sempat menolak APBD DKI yang sudah disepakati dalam sidang paripurna DPRD. Ahok menolak APBD DKI 2015 karena dianggap banyak dana siluman di dalamnya. Hingga akhirnya Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk mengembalikan APBD DKI dengan memakai Anggaran 2014‎.

‎‎Melihat banyaknya citra positif yang dianggap oleh media tentang sosok Ahok, membuat Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak tergugah untuk berdiskusi tentang Madrasah Anti Korupsi yang digelar di Mentang Raya Jakarta pada 12 April 2015. Namun, ia menegaskan tidak pernah menjadikan Ahok sebagai ‘Pahlawan Anti Korupsi’.‎

Dahnil mengaku dirinya sempat terkecoh dengan pecitraaan di media tentang sosok Ahok yang begitu dibanggakan karena berani melawan korupsi di DPRD DKI. Belakangan kata dia, Ahok dinilai banyak melakukan tipu daya dengan membangun citra positif yang terkadang tidak sesuai kenyataan. ‎

“Allhamdullilah saya dan kawan-kawan masyarakat sipil antikorupsi diingatkan oleh banyak pihak terkait ini sehingga kami sama sekali tidak berkenan lagi menghubungkan Ahok dengan komitmen antikorupsi karena kami nilai faktanya justru sebaliknya,” ujar Dahnil, Selasa (10/1/2017).

Bagi Pemuda Muhammadiyah ‎ saat ini Ahok sama sekali bukan model kepala daerah yang antikorupsi, dan Dahnil juga membantah Madrasah Anti Korupsi telah menetapkan Ahok sebagai model percontohan gubernur yang anti korupsi yang yang diklaim oleh Ahok. ‎

Ahok sempat menyampaikan dia pernah dijadikan sebagai model gubernur anti korupsi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa dirinya, di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Selasa 10 Januari 2017. ‎

Namun, Pemuda Muhammadiyah menolak Ahok disebut sebagai model percontohan gubernur yang anti korupsi karena, nama Ahok tidak sepenuhnya bersih. Ia diduga banyak terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, seperti kasus proyek reklamasi dan kasus pemberian izin lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam kasus reklamasi, penyidik KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa 10 Mei 2016. Pemeriksaan itu terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Ahok ditanya ‎seputar dugaan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Agung Podomoro Land untuk membiayai sejumlah proyek. Sebagai timbal balik, pemerintah DKI akan memberikan pemotongan kontribusi tambahan bagi perusahaan properti itu yang menggarap pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Namun, dalam beberapa kesempatan Ahok tidak menjawab pertanyaan wartawan soal pemerintah DKI meminta PT Agung Podomoro Land membiayai sejumlah proyek, salah satunya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

Adapun soal kasus Sumber Waras‎, KPK melakukan penyelidikan berdasarkan hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan pemerintah DKI pada 2014. BPK menyatakan proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp800 miliar pada APBD Perubahan 2014 tidak sesuai dengan prosedur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap membeli lahan dengan harga lebih mahal daripada seharusnya. BPK mengaudit ulang atas permintaan KPK. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Dalam audit tersebut, BPK kembali menyimpulkan, prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan.

Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp191 miliar atau 25 persen dari nilai yang dibayarkan.‎ (Albar)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.