Ahok Harus Segera Diadili dalam Dugaan Korupsi RS Sumber Waras

Ahok Harus Segera Diadili dalam Dugaan Korupsi RS Sumber Waras
Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seusai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015).(KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza)

Jakarta, Obsessionnews.com –  Salah satu isu besar yang menerpa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, pada 2014, yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar 191,33 miliar.

Peluncuran buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, Menuntut Keadilan Untuk Rakyat” karya Marwan Batubara di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (23/5/2017).‎ (Foto: Edwin B/Obsessionnews.com)

Kasus RS Sumber Waras merupakan salah satu kasus yang diungkapkan dalam buku berjudul Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, Menuntut Keadilan untuk Rakyat.  Buku ini ditulis oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, dan diluncurkan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS  Sumber Waras oleh Pemprov DKI mulai diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) DKI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 2014. BPK DKI menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan.

Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar atau 25 persen dari nilai yang dibayarkan. BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK.  Ahok diperiksa selama seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

Menurut Marwan, ternyata KPK berhasil ditaklukkan Ahok untuk tidak mengusut dan mengadili kasus RS Sumber Waras. KPK ternyata melindungi Ahok dengan menyatakan tidak ditemukan niat jahat Ahok dalam kasus ini. Padahal dari hasil audit BPK tampak jelas indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang dilakukan Ahok.

“Oleh sebab itu, rakyat menuntut  agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan Ahok harus segera diadili,” tulis Marwan di Bab 2 Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras halaman 47.

Seperti diketahui  duet Joko Widodo (Jokowi)-Ahok memenangkan Pilkada DKI 2012 untuk periode 2012-2017. Namun, belum tuntas masa jabatannya, Jokowi maju di Pilpres 2014. Saat itu Jokowi yang berpasangan dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) berhasil menaklukkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR pada 20 Oktober 2014.

Kursi DKI-1 yang ditinggalkan Jokowi kemudian diduduki Ahok. Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 19 November 2014.

Dalam buku  Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok, diungkapkan sejak Ahok menjadi Gubernur DKI media massa mengelu-elukan Ahok sebagai pribadi yang baik. Media massa seolah berhasil membangun citra Ahok dengan sangat baik, sehingga pada sebagian masyarakat tercipta persepsi Ahok sosok yang anti korupsi, bersih, jujur, berani, dan profesional.

Namun, sepandai-pandai orang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga. Pepatah ini selaras dengan yang dialami Ahok. Fakta-fakta tentang dugaan kejahatan korupsi Ahok terus terkuak satu-persatu. Ahok memang bukan sosok bersih seperti yang dicitrakan media. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali melakukan pemeriksaan atas beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok. (arh)

Baca Juga:

Ahok Bukan Sosok Bersih

Amien Rais Duga Ahok Lakukan Korupsi‎

FOTO Peluncuran Buku Dugaan Korupsi Ahok

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.